Senin, (17/7/2023), Komnas Perempuan menerima audiensi dari PT Garuda Indonesia, Tbk. Audiensi ini bertujuan untuk mendialogkan upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan Garuda Indonesia. 

Jajaran Komisioner Komnas Perempuan yakni Alimatul Qibtiyah, Bahrul Fuad, dan Tiasri Wiandani serta badan pekerja Komnas Perempuan menerima kehadiran pimpinan Garuda Indonesia yakni Eksitarino Irianto (Human Capital & Governement Relations GA), Mitra Piranti (Corporate Secretary GA), Capt. Andhika Guskoro (Captain Pilot GA), dan Dedeh Hairani (Cabin Crew Leader GA) di kantor Komnas Perempuan.

Upaya PPKS di lingkungan kerja adalah bentuk dari implementasi Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), yang diikuti dengan terbitnya Keputusan Menaker Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja, dan Surat Edaran Menteri BUMN SE3/MBU/04/2022 tentang kebijakan berperilaku saling menghargai di tempat kerja atau Respectful Workplace Policy (RWP).

Maraknya kekerasan seksual di lingkungan kerja tidak terlepas dari budaya patriarkhi, yang memengaruhi cara pandang dan perilaku masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai objek, yang meliputi fisik dan stereotip gender lainnya. 

Pantauan Komnas Perempuan, penanganan kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan seringkali mengalami hambatan. Mulai dari tidak adanya dukungan terhadap korban dari perusahaan, termasuk oleh rekan-rekan sejawat, sulitnya pembuktian peristiwa serta faktor-faktor lainnya, seperti relasi kuasa yang timpang, misalnya jika pelaku adalah pimpinan perusahaan, dan lain sebagainya. 

Komnas Perempuan menyampaikan hadirnya mekanisme PPKS di lingkungan perusahaan tidak hanya akan menjadikan lingkungan kerja bebas dari kekerasan, namun juga akan berdampak pada keberlanjutan perusahaan baik dari sisi operasional, profit, hingga loyalitas pelanggan. Mempertimbangkan hal-hal tersebut, Garuda Indonesia dan Komnas Perempuan selanjutnya akan merumuskan kerja sama untuk sosialisasi dan standar setting PPKS di lingkungan kerja.