Sebagaimana upaya Negara dalam pengelolaan Pemerintahan Berbasis Eletronik seperti termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Komnas Perempuan bersama dengan Komnas HAM melakukan serah terima Surat Kuasa Pengelolaan Pusat Data Nasional (PDN) pada Senin (24/6/2024) bertempat di Kantor Komnas Perempuan. Upaya pengelolaan PDN dan persiapan SPBE di Komnas Perempuan sudah dilakukan sejak Tahun 2023.

Olivia Chadidjah Salampessy, Wakil Ketua Komnas Perempuan, menekankan bahwa pengelolaan data di PDN perlu mendapatkan perhatian sesuai dengan koridor lembaga HAM, dan penanganan khusus agar aman dari kejahatan siber. Lebih utama, adanya surat kuasa ini merupakan langkah baik bagi Komnas Perempuan, untuk melakukan penataan birokrasi di internal Komnas Perempuan.

Pramono Ubaid Tanthowi, Wakil Ketua Komnas HAM, menyampaikan bahwa sejalan dengan Perpres No. 95 tahun 2018 yang diterangkan kepada seluruh Kementerian dan lembaga yang salah satunya menempatkan data digital di Pusat Data Nasional. Pusat Data Nasional sebagai tempat untuk menyimpan dan mengelola data digital. Namun sayangnya, belum sepenuhnya aman, dimana tahun lalu ada kebocoran data yang diperjualbelikan. Terakhir muncul serangan yang membuat sistem data digital di Indonesia sempat mengalami “down” termasuk sistem data imigrasi. Tetapi disamping itu memang SPBE menjadi langkah maju bagi tata kelola birokrasi di internal masing-masing Kementerian dan Lembaga agar lebih efektif dan efisien. Hari ini Komnas HAM memberikan Surat Kuasa pengelolaan PDN kepada Komnas Perempuan agar Komnas Perempuan dapat melengkapi berbagai penilaian, termasuk indeks, dan memenuhi standar di Kementerian dan Lembaga.

Sebagai tindak lanjut serah terima surat kuasa pengelolaan PDN, langsung dilakukan rapat teknis bersama tim IT Komnas HAM. Rapat teknis menyepakati dilakukan pertemuan bersama Kominfo untuk proses konfigurasi domain.