Kabar Terkini
Menghidupkan Center of Peace Berperspektif HAM: Pemberdayaan Semua Pihak di IndonesiaSebagai bangsa yang besar, Indonesia terdiri dari berbagai suku, etnis, agama, kepercayaan, budaya, adat istiadat, dan bahasa. Keragaman juga terjadi pada cara melihat jati diri, peran, tanggung jawab, pemikiran, pengalaman dan perlakuan terhadap perempuan baik di keluarga, masyarakat,...
Pengantar Memahami UU Tindak Pidana Kekerasan SeksualKekerasan seksual menjadi perhatian khusus Komnas Perempuan. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari kesejarahan pembentukannya sendiri, yang lahir dari tuntutan masyarakat sipil, terutama kaum perempuan, kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani...
Daftar Inventarisasi Masalah Tanggapan terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan SeksualPasca dibentuknya Panitia Antar Kementerian (PAK) oleh KPPPA melalui Surat Keputusan (SK) Menteri PPPA Nomor 119 Tahun 2023 tentang Pembentukan PAK RPP Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang...
Kertas Kerja Akselerasi Penyikapan Konstitusional Atas Kebijakan DiskriminatifKomnas Perempuan telah melakukan dokumen kebijakan yang memuat diskriminatif sejak tahun 2009, dan telah mendorong peran-peran yang penting dilakukan oleh Kementerian-Lembaga dalam upaya pencegahan dan penanganan kebijakan diskriminatif. Kinerja penanganan...
Vanish in the Silence: Victims of Femicide and Their Families Have the Right to JusticeNational Commission on Violence against Women (hereinafter referred to as Komnas Perempuan) is a national mechanism for the fulfillment and enforcement of women's human rights which was established under Presidential Decree (Keppres) Number 181 of 1998 and updated by Presidential...
Jalan Sunyi Pekerja Rumah Tangga: Perspektif Agama dan Sosial BudayaKehadiran Pekerja Rumah Tangga (PRT), yang hingga kini masih didominasi oleh perempuan, masih sangat penting dan dibutuhkan baik di level mikro oleh pemberi kerja dan keluarganya, hingga ke level makro sebagai penyumbang devisa bagi negara. Namun, dengan peran penting tersebut, para PRT...
Eksaminasi Publik Putusan Mahkamah Agung Nomor 17P/HUM/2021: Terkait Permohonan Uji Materi Surat Keputusan Bersama 02/KB/2021 Nomor 025-199 Tahun 2021 dan Nomor 219 Tahun 2021 dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi., Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.Surat Keputusan Bersama Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di...
Standard Setting Kawasan Bebas Kekerasan (KBK) dalam Sistem PendidikanKekerasan terhadap perempuan Indonesia adalah wajah dari kesen jangan, ketidakamanan dan ketidakpastian. Ketimpangan struktural antara laki-laki perempuan dan peran gender yang telah la ma membaku di masyarakat menjadi akar terjadinya kekerasan ter hadap perempuan. Kerentanan atas...
Kertas Posisi RUU Perlindungan Pekerja Rumah TanggaKomnas Perempuan menegaskan pentingnya posisi PRT dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Sektor pekerja ini yang memungkinkan banyak perempuan selaku pemberi kerja dapat bekerja di sektor-sektor yang beragam untuk kepentingan ekonomi keluarga. Perempuan pemberi kerja juga dapat...
MANUAL PERLINDUNGAN KEAMANAN PEREMPUAN PEMBELA HAM DI INDONESIAMenjadi Perempuan Pembela HAM (PPHAM) merupakan pilihan sadar setiap PPHAM. Pilihan tersebut didasari oleh semangat untuk memastikan pemenuhan hak konstitusional manusia (warga negara) dilakukan oleh negara sebagai wujud tanggung jawab pada warga negara agar penikmatan hak warga negara...
Daftar Inventaris Masalah (DIM) Terpilah Tanggapan Komnas Perempuan terhadap Draf RUU Hukum Pidana 9 November 2022Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) terdaftar sebagai Jangka Menengah (2020-2024) dengan Pemerintah sebagai pihak inisiator dan ditetapkan sebagai carry over oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Seiring dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang begitu...
Bergerak Bersama Membangun Ruang Siber Aman: Belajar dari Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Siber di MancanegaraRuang siber yang berkembang secara revolutif selayaknya pisau bermata dua. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi hingga berbagai data dan pengetahuan memberikan aspek positif bagi pemenuhan hak asasi manusia, namun juga memberikan pada aspek negatif juga menambah pemanfaatan ruang...
Kondisi Hak Asasi Manusia Perempuan Pekerja Rumahan: Pemetaan Awal pada 6 Provinsi di IndonesiaSecara umum, pemetaan ini menemukan berbagai kerentanan yang dapat menyebabkan terjadi pelanggaran HAM, diskriminasi dan KBG, serta ketidakadilan gender yang dihadapi perempuan pekerja rumahan, yaitu: bekerja dalam waktu panjang tanpa hak lembur; upah di bawah ketentuan upah minimum;...
Laporan Kajian Komnas Perempuan tentang Konvensi ILO No. 190 dan Rekomendasi 206. Bekerja dengan Taruhan Nyawa; Diskriminasi dan Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan di Dunia KerjaKajian yang memotret kondisi diskriminasi dan kekerasan perem- puan di dunia kerja dengan telaah HAM perempuan, masih sangat minim. Kasus yang bermunculan kerap dilihat sebagai isu per- buruhan semata. Buruknya upah belum dikerangkai sebagai pe- miskinan sistemik, sementara kekerasan...
Eksaminasi Publik Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1612/Pud.B/2018/PN.Mdn Kasus Pemidanaan Meliana ISBN : 978-602-330-017-4Pada tanggal 17 September 2018, Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan putusan perkara Nomor 1612/PID.B/2018/PN.Medan dengan terpidana atas nama Meliana. Meliana dijatuhi pidana dengan hukuman 1(satu) Tahun 6 (enam) bulan, atas dasar tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pidana Pasal 156a...
Menampilkan 31 sampai 45 dari 98 baris
ARTIKEL TERKINI
Kunjungi Bareskrim Polri, Komnas Perempuan Sampaikan Prasyarat Pemenuhan...Kamis, 28 Mei 2026Siaran Pers Komnas Perempuan Memperingati Hari Bidan Internasional 2026Selasa, 5 Mei 2026Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap...Senin, 4 Mei 2026Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap...Senin, 4 Mei 2026Siaran Pers Komnas Perempuan Peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia 2026Minggu, 3 Mei 2026ARTIKEL TERPOPULER
CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci (5 Maret 2021)Jumat, 5 Maret 2021Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Peluncuran CATAHU 2023 Komnas...Rabu, 8 Maret 202315 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah PengenalanSenin, 21 April 2014Menemukenali Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Jumat, 22 Mei 2020Pengabaian Hak Reproduksi dan Seksual: Ancaman bagi Keselamatan dan Hak...Rabu, 23 Oktober 2019