Kabar Terkini
Q&A Isu-Isu Krusial Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja rumah Tangga (RUU PPRT)Komnas Peremuan terus mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). salah satu penyebab sulitnya RUU PPRT disahkan adalah adanya sesat pikir, salah paham, d...
Kertas Kerja Pengembangan Pengetahuan Potensi Setara pelanggaran HAM Berat dalam Konfik Sumber Daya Alam dan Tata Ruang: Merintis Pengetahuan dari Perspektif Hak Asasi PerempuanDua dekade lamanya Komnas Perempuan menerima laporan tentang konflik Sumber Daya Alam (SDA) dan Tata Ruang. Laporan kian menderas pada puncaknya sepanjang 2015-2019, saat maraknya kebijakan pembanguna...
Menanti Resettlement yang Tak Pasti Kapan WaktunyaImarried to a wrong guy just to save my self from toxic parents and toxicpeople. I was surrounded by fake love, fake friends and fake people. They alltoxic family community. I felt anxiety and d...
Seri Dokumen Kunci 18 dan 19 tentang Pemenuhan Hak-hak Asasi Perempuan dalam Laporan Independen Internasional Komnas PerempuanSepanjang 26 tahun usianya, Komisi NasionalAnti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) telah menerbitkan 18 SeriDokumen Kunci (SDK). SDK adalah terbitan Komnas Perempuan yang secara khusu...
Perempuan yang Dilacurkan (Pedila)Perempuan yang dilacurkan(pedila) adalah istilah pengganti yang digunakan oleh Komnas Perempuan untukmenyebut prostitusi perempuan atau pekerja seks perempuan di Indonesia. KomnasPerempuan menil...
Laporan Temuan Awal: Membongkar STAGNASI25 TAHUN IMPLEMENTASI KONVENSI MENENTANG PENYIKSAAN DAN PENGHUKUMAN ATAUPERLAKUAN LAIN YANG KEJAM, TIDAK MANUSIAWI DAN MERENDAHKAN MARTABAT MANUSIA DIINDONESIAÂ Laporan ini menunjukkan pe...
Ruang Siber Tidak Aman: Kompleksitas Kekerasan Siber Berbasis Gender Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak atas Keadilan dan Pemulihan KorbanTeknologi InformasiKomunikasi (TIK) dan internet telah dengan cepat menciptakan ruang sosial baruyang mengubah cara individu untuk bertemu, berkomunikasi, dan berinteraksi,serta membentuk masyar...
Lenting dalam Kegentingan: Krisis Iklim dan Dampaknya Terhadap Kerentanan PerempuanKomnas Perempuanmenyadari bahwa konflik sumber daya alam semakin berkembang dan beririsandengan krisis iklim. Krisis iklim sendiri mengacu pada perubahan iklim globalyang semakin memburuk, menga...
PARA PEREMPUAN YANG DIKRIMINALISASI DAN DIBUNGKAM : LAPORAN KAJIAN CEPAT SITUASI PEREMPUAN PEMBELA HAM 2021Kriminalisasi adalah salah satu bentuk serangan yang diarahkan pada PPHAM. Kriminalisasi ini berdampak pada penanganan kasus-kasus yang didampingi PPHAM dan menjadi tekanan baru bagi mereka maupun kor...
Transformasi yang tertunda: Temuan Pemantauan Berperspektif Keadilan Gender pada Praktik Keadilan Restoratif di 9 Provinsi 23 Kota/KabupatenBuku ini mengungkap hasil pemantauan Komnas Perempuan terhadap penerapan keadilan restoratif dalam penanganan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di Indonesia. Meskipun keadilan restoratif di...
Pendokumentasian Model/ Mekanisme Pemulihan Perempuan Komunitas Korban Pelanggaran Hak Kebebasan Beragama atau BerkeyakinanHak untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dapat dibatasi hanya dengan UU, namun pembatasan tidak untuk menghancurkan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang dijamin baik dalam konstitusi maupun Dek...
2 Tahun UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Tantangan dan Rekomendasi Percepatan Pelaksanaan UU TPKSTahun 2024 menjadi penanda dua tahun pengesahan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang diharapkan infrastruktur pencegahan, penanganan dan pemulihan korban TPKS. Komnas Per...
Peta Awal Kerja Lembaga HAM dan Gerakan Sosial-Gerakan Perempuan dalam Merespon Radikalisme dan Ekstremisme Kekerasan: Kajian Ham PerempuanKomnas Perempuan memandang penting untuk melakukan pemetaan terhadap kerja-kerja yang dilakukan oleh National Human Rights Institution (NHRI) dan gerakan sosial, khususnya Gerakan Perempuan, dalam men...
Suara Perempuan Dalam Kebijakan Riset Kebijakan Ekstremisme Kekerasan dan Gender IndonesiaPada 2020, Indonesia menempati peringkat ke-37 dengan skor 4.6. Survei BNPT memperlihatkan potensi radikalisme di Indonesia pada 2022 sebesar 10 persen, Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha menunju...
MEMBANGUN PEMILU NIRKEKERASAN BERBASIS GENDER: SEBUAH PANDUAN PEMANTAUANPemilihan Umum (PEMILU) sebagai mekanisme demokrasi pertama kali diselenggarakan di Indonesia pada 1955 untuk pemilihan anggota DPR. Jalan panjang perjalanan pelaksanaan mekanisme demokrasi ini pada t...
Menampilkan 16 sampai 30 dari 99 baris
ARTIKEL TERKINI
Mantapkan Rencana Pendataan Nasional Femisida, Komnas Perempuan Tawarkan...Jumat, 24 Juli 2026Siaran Pers Komnas Perempuan Memperingati 42 Tahun Ratifikasi CEDAWJumat, 24 Juli 2026Perpustakaan Komnas Perempuan Kembali Melayani Kunjungan PublikKamis, 23 Juli 2026Pernyataan Sikap Komnas Perempuan Mendesak Penghentian Persekusi dan...Senin, 20 Juli 2026Komnas Perempuan dan BPS RI Kerja Sama Penyediaan, Pemanfaatan, dan...Jumat, 17 Juli 2026ARTIKEL TERPOPULER
CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci (5 Maret 2021)Jumat, 5 Maret 2021Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Peluncuran CATAHU 2023 Komnas...Rabu, 8 Maret 202315 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah PengenalanSenin, 21 April 2014Menemukenali Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Jumat, 22 Mei 2020Tentang Kasus Kekerasan Seksual terhadap 13 Santriwati dan Pidana Mati...Senin, 18 April 2022