Indonesian Migrant Domestic Workers: Their Vulnerabilities and New Initiatives for the Protection of Their Rights

Laporan nasional Komnas Perempuan bersama Solidaritas Perempuan dan CARAM Indonesia yang disampaikan kepada Pelapor Khusus PBB tentang Hak Asasi Migran (2003) berjudul "Indonesian Migrant Domestic Workers: Their Vulnerabilities and New Initiatives for the Protection of Their Rights" mengulas secara mendalam situasi, kerentanan, serta inisiatif perlindungan bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) migran Indonesia. Laporan ini memaparkan bahwa mayoritas PRT migran adalah perempuan muda berpendidikan formal rendah yang berasal dari pedesaan miskin. Sektor informal seperti pekerjaan rumah tangga mendominasi sekitar 75%–76% dari total penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, dengan negara tujuan utama mencakup Arab Saudi, Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Kuwait, dan Singapura. Laporan ini mendokumentasikan kerentanan berlapis yang dialami pekerja di seluruh tahapan migrasi. Pada tahap pra-pemberangkatan, pekerja rentan terhadap penipuan sponsor atau calo, pemalsuan dokumen dan umur, jeratan utang akibat biaya rekrutmen berlebihan, serta kurungan dan pelecehan seksual di pusat penampungan (holding centres) yang minim sanitasi. Saat berada di lokasi kerja, mereka menghadapi beban kerja ekstrem tanpa standar jam istirahat yang jelas (bahkan mencapai 18–20 jam sehari), penahanan paspor oleh majikan, penundaan atau pemotongan gaji, kekerasan fisik dan seksual, hingga ancaman kriminalisasi dan penahanan saat melarikan diri dari penyiksaan majikan. Pada tahap kepulangan, pekerja masih menghadapi pemerasan di Terminal 3 bandara, risiko kesehatan fisik dan psikologis, serta penderitaan akibat deportasi massal seperti dalam tragedi Nunukan tahun 2002.

Kondisi ini diperparah oleh regulasi nasional, seperti Kepmenakertrans No. 104A/2002 dan Kepmen No. 157/2003, yang dinilai lebih mengutamakan bisnis pengerahan tenaga kerja (PJTKI) dan asuransi ketimbang perlindungan HAM pekerja. Perubahan kebijakan yang tidak konsisten (policy flip-flop) seperti penetapan moratorium sepihak juga memicu maraknya migrasi tidak resmi. Sebagai respon, organisasi masyarakat sipil (seperti Komnas Perempuan, Solidaritas Perempuan, dan FOBMI) menginisiasi pengawalan RUU Perlindungan Pekerja Migran dan Keluarganya, melayangkan gugatan warga negara (citizens' lawsuit) atas tragedi Nunukan, serta mendorong kerja sama bilateral dan advokasi internasional ke PBB. Laporan ini merekomendasikan penetapan standar kerja layak (maksimal 8 jam sehari), penegakan hukum terhadap agen nakal, dan jaminan pemulihan utuh bagi buruh migran.