Woman's Rights of Inheritance and Child Guardianship

Publikasi "Women's Rights of Inheritance and Child Guardianship" (Hak Waris Perempuan dan Perwalian Anak versi inggris) merupakan hasil konsultasi antara Komnas Perempuan dengan para ahli hukum di Aceh yang diterbitkan pada tahun 2007. Sumber ini disusun sebagai panduan hukum dan praktis untuk menjamin keadilan serta perlindungan hak-hak keperdataan perempuan, khususnya dalam pembagian harta warisan dan perwalian anak.

Pada bagian hak waris, dokumen ini menegaskan bahwa hukum waris pada dasarnya merupakan hukum perdata yang mengedepankan prinsip keadilan dan musyawarah keluarga (musyawarah bah peuray). Ketentuan hukum waris Islam (faraid) dijadikan rujukan mutlak terutama ketika para ahli waris tidak mencapai kesepakatan atau terjadi sengketa. Melalui musyawarah keluarga yang berkeadilan, perempuan memiliki kesempatan lebih luas untuk memperoleh porsi warisan yang seimbang dengan ahli waris laki-laki. Selain itu, penyusunan wasiat resmi yang disahkan secara hukum (legally certified will) disoroti sebagai langkah paling efektif untuk menjamin hak-hak istri dan anak perempuan. Penyelesaian perkara waris ini dapat merujuk pada tiga sistem hukum, yaitu Hukum Waris Islam (KHI melalui Mahkamah Syar'iyah), Hukum Adat setempat (seperti praktik hak rabeung di Aceh), dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata/BW).Pada bagian perwalian anak, sumber ini menjelaskan konsep, hak, serta prosedur bagi perempuan atau ibu untuk memperoleh dan mempertahankan hak perwalian beserta pengurusan harta anak. 

Dokumen ini menguraikan bahwa perempuan dapat mengajukan permohonan pembatalan atau pengalihan hak perwalian ke pengadilan (Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama) apabila wali yang ada mengalami kendala serius. Kendala tersebut meliputi kondisi menderita penyakit berat yang menghalangi pelaksanaan tanggung jawab (seperti gangguan jiwa atau stroke), menjalani hukuman penjara, hingga berpindah agama. Prosedur pengajuan pengalihan perwalian ini mewajibkan pemohon melampirkan kartu identitas, dokumen penetapan perwalian dari pengadilan, alasan yang kuat, serta menghadirkan sekurangnya dua orang saksi di persidangan. Secara keseluruhan, buku ini menjadi instrumen penting dalam mewujudkan keadilan hukum yang responsif gender bagi perempuan dan anak.