Kabar Terkini
Catahu 2006: KDRT dan Pembatasan Atas Nama Kesusilaan. Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2005 Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan tahun 2005 merupakan upayakelima Komnas Perempuan mengumpulkan data dari berbagai lembaga mitra yangmengangani kasus kekerasan terhadap perempu...
Seri Dokumen Kunci 6. Penyerahan Perkara Kepada Komite CEDAW Untuk Meminta Intervensi Terhadap Kejahatan Berbasis Jender Serta Dampak Jender Dari Peristiwa Pembantaian di Gujarat 2002Seri Dokumen Kunci Komnas Perempuan yang Keenam ini berisi sebuah laporan yang dibuat oleh para pejuang HAM Perempuan di India kepada Komite CEDAW untuk meminta intervensi dalam penanganan kejahatan b...
Migrasi Tanpa Dokumen: Strategi Perempuan Mempertahankan Kehidupan. Studi Kasus Lima Buruh Migran Perempuan Indonesia yang Bekerja di Malaysia.Sempitnya lapangan kerja di Indonesia mendorong jumlah Buruh Migran Indonesia (BMI) /Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke berbagai negara dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Keinginan untuk me...
Penegakan Hukum yang Berkeadilan Jender: Setahun Program Penguatan Penegak HukumHukum bagi perempuan dengan demikian tidak hanya berupa peraturan semata, melainkan menyangkut sebuah sistem hukum meliputi subtansi, struktur, dan kultur hukum. Sistem hukum yang tidak berk...
Mendorong Inisiatif Lokal Menghapuskan Kekerasan Terhadap Perempuan di Era Otonomi DaerahOtonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan pe...
Layanan Yang Berpihak : Buku Rujukan Untuk Menyelenggarakan Layanan Bagi Perempuan Korban KekerasanKomnas Perempuan, melihat salah satu tugas untuk memfasilitasi penguatan kapasitas masyarakat dalam membantu perempuan korban. Oleh karenanya, Juli 1999 sampai dengan April 2001 telah diselenggar...
Panduan Moot Court dan Kompetisi Moot Court Berperspektif Keadilan Gender: Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Proses PersidanganPanduan ini dibuat dalam rangka menyediakan sarana ke arah semakin terbangunnya kesadaran dikalangan civitas akademika hukum, akan pentingnya memberi pemahaman kepada para mahasiswa calonSarjana H...
Catahu 2005. Lokus Kekerasan terhadap Perempuan 2004: Rumah, Pekarangan dan Kebun ’The Personal is Political’. Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2004Secara keseluruhan, trend yang terjadi sepanjang tahun 2004 menunjukkan lokus dan konteks KTP terjadi: dalamrumah, dalam proses migrasi, dalam pengelolaan sumber alam, dalam konflik bersenjata, dan...
Perjalanan Perempuan Indonesia Menghadapi Kekerasan 2004. Prosiding Konsultasi Nasional Organisasi Perempuan Indonesia Dengan Pelapor Khusus PBB Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan.Pelapor Khusus PBB tentang Kekerasan Terhadap Perempuan adalah bagian dari mekanisme penegakan hak asasi manusia (HAM) di tingkat internasional dalam upaya untuk mendorong pemenuhan HAM perempuan di b...
Layanan Terpadu Pertautan Multi Disiplin dan Sinergi Kekuatan Masyarakat dan NegaraLayanan Terpadu Pertautan Multi Disiplin dan Sinergi Kekuatan Masyarakat dan NegaraDisadari bahwa pemenuhan hak perempuan korban kekerasan atas pemulihan harus melibatkan semua komponen, baik masyar...
Catawa 2004. Dampak Kelambanan Pengesahan RUU A-KDRT: 303 Lembaga Membantu Perempuan Korban Kekerasan Tanpa Dukungan Landasan Hukum. Catatan Awal Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2003Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sejak lahirpada bulan Oktober 1998, berusaha mengemban misi bersama masyarakat anti kekerasanterhadap perempuan. Berdasarkan Ke...
Pedoman Pendokumentasian Kekerasan terhadap Perempuan Sebagai Pelanggaran Hak Asasi ManusiaTahun 2001, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) bersama Raoul Wallenberg Institute (RWI) menyelenggarakan pelatihan hak asasi manusia berperspektif jender da...
Laporan Pertanggung Jawaban Publik Komnas Perempuan Periode 2003-2006. Mengembangkan Perangkat, Pengetahuan & Pelibatan Untuk Penegakan HAM Bagi Perempuan IndonesiaUntuk masa bakti Oktober 2003 hingga Oesember 2006, ada 18 anggota Komisi Paripurna yang terdiri dari 10 anggota yang melanjutkan masa bakti dari periode sebelumnya dan 8 anggota baru yang m...
Menggelar Tikar Perdamaian. Memahami Kinerja Komisi Penerimaan Kebenaran dan Rekonsiliasi Timor Leste.Laporan ini akan merangkum proses berbagi pengetahuan dan pengalaman yang mencakup perjalanan dan 'kunjungan ke Dili pada April 2003 dan diakhiri dengan semiloka di Jakarta pada September 2003. Untuk...
Menampilkan 1996 sampai 2010 dari 2036 baris
ARTIKEL TERKINI
Komnas Perempuan dan OHCHR Bahas Tantangan Perlindungan HAM di Indonesia5 jam yang laluMemperluas Ruang Advokasi Perempuan Pembela HAM di Kawasan Asia5 jam yang laluKomnas Perempuan Soroti Perlindungan PPHAM di Forum UN RBHR5 jam yang laluRekam Juang Komnas Perempuan 16 Tahun Menghapus Kekerasan Terhadap...5 jam yang laluPemetaan Kekerasan Terhadap Perempuan: Instrumen Untuk Memetakan...6 jam yang laluARTIKEL TERPOPULER
CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci (5 Maret 2021)Jumat, 5 Maret 2021Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Peluncuran CATAHU 2023 Komnas...Rabu, 8 Maret 202315 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah PengenalanSenin, 21 April 2014Menemukenali Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Jumat, 22 Mei 2020Tentang Kasus Kekerasan Seksual terhadap 13 Santriwati dan Pidana Mati...Senin, 18 April 2022