Kabar Terkini
Berteguh Maju bagi Korban: Kaji Cepat 20 Tahun Implentasi UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah TanggaPengesahan UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dua dekade lalu merupakan tonggak sejarah penting yang mengubah paradigma hukum di Indonesia. Aturan ini men...
Perempuan di Garis Depan Krisis Iklim: Sebuah Panduan Pemetaan Kepemimpinan dan Hak Reproduksi dalam Konteks Krisis IklimKrisis iklim bukan semata persoalan lingkungan, namun merupakan krisis multidimensi yang mengubah kehidupan sosial, ekonomi, kesehatan, dan keamanan komunitas. Dampaknya paling berat dirasakan oleh pe...
Dari Layar ke Luka: Meneropong KBGO di Wilayah KepulauanDalam laporan catatan tahunan (CATAHU) tahun 2022 hingga 2025, Komnas Perempuan menghimpun 6.481 laporan kasus KBGO. Bentuk-bentuk KBGO yang dilaporkan pun beragam, baik yang terjadi di ranah persona...
Kertas Kebijakan Untuk Masukan terhadap Revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI)Dalam konteks revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) yang sedang dibahas, Komnas Perempuan memberikan perhatian khusus terhadap situasi perempu...
Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Komnas Perempuan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Migran IndonesiaDalam proses pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), Komnas Perempuan menyoroti sejumlah isu krusial yang berdampak langsung pada p...
Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan Pekerja: Laporan Pendokumentasian Situasi di Sektor Umum, Sektor Industri, dan Aparatur Sipil NegaraLaporan pendokumentasian Komnas Perempuan ini merupakan dokumen analitis yang merekam dan menelaah pemenuhan hak kesehatan reproduksi perempuan pekerja di berbagai sektor. Fokus pendokumentasian menca...
Buku Saku Pemberitaan Femisida: Menulis dengan Empati dan Tanggung JawabBuku saku Menulis dengan Empati dan Tanggung Jawab lahir dari kegelisahan atas cara femisida kerap hadir dalam pemberitaan—sekadar sebagai angka dan peristiwa kriminal, tanpa menggali akar ketimpangan...
THE WAIT THAT KILLS HOPE: Monitoring Report on Women Refugees in Three Regions: The Urgent Need to Reform Indonesia's Refugee PolicyKomnas Perempuan, as the National Human Rights Institution (NHRI) with a specific mandate to eliminate violence against women, presents this monitoring report against a backdrop of critical legal and...
Delayed In Justice dalam Kasus Kekerasan terhadap PerempuanLaporan penelitian ini disusun oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) bekerja sama dengan LBH APIK Jawa Barat, dengan tujuan menganalisis fenomena “keadilan yang ter...
Perempuan dalam Lingkaran Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan MartabatDua puluh lima tahun setelah Indonesia meratifikasi Convention against Torture (CAT) melalui UU No. 5 Tahun 1998, praktik penyiksaan dan perlakuan kejam masih ditemukan dalam berbagai konteks penghuku...
Menelusuri Labirin Pemulihan dan Perjuangan Hidup Perempuan Korban TerorismePengalaman korban terdampak terorisme telah banyak diangkat oleh berbagai pihak, baik lembaga negara, organisasi masyarakat sipil, maupun komunitas penyintas. Komnas Perempuan juga memandang penting u...
Pemetaan Model Pencegahan dan Penanganan Konflik Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan Untuk Perlindungan PerempuanKebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) merupakan hak dasar yang dijamin oleh norma-norma internasional Hak Asasi Manusia dan diakui secara universal oleh negara-negara beradab. Oleh karena itu...
Kajian Kerentanan Pelanggaran Hak Asasi Perempuan dalam Pelaksanaan Undang-Undang PornografiSejak disahkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi hingga tahun 2021, penegakan hukum terhadap regulasi ini telah menghasilkan 1.313 putusan pengadilan. Namun, ironisnya, tidak sat...
Tiga Tahun Paska Putusan MK 97/2016: Menuju Advokasi Melalui Kolaborasi Lintas Isu Dan Lintas SektorPara penghayat kepercayaan/agama leluhur masih memngalami hambatan dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Administrasi Kependudukan. Padahal Hak kon...
Refleksi Dua Puluh Lima Tahun Reformasi: Gerakan Perempuan, Demokrasi dan HAMBuku ini menggambarkan perjalanan panjang gerakan perempuan dalam kerangka reformasi di Indonesia sejak runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998. Melalui refleksi mendalam, buku ini menyoroti peran krusial...
Menampilkan 1 sampai 15 dari 99 baris
ARTIKEL TERKINI
Merawat Ingatan, Menolak Penyangkalan: Reformasi Belum Tuntas Selama...Selasa, 26 Mei 2026Laporan Pemantauan Komnas Perempuan Terhadap Kekerasan Seksual di...Kamis, 21 Mei 2026Informasi Rekrutmen dan Seleksi Eksternal Petugas Keamanan Komisi Nasional...Rabu, 20 Mei 2026Siaran Pers Komnas Perempuan: Korban Adalah Fokus Utama dalam Penanganan...Rabu, 20 Mei 2026Exit Meeting Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Komnas HAM TA 2025Selasa, 19 Mei 2026ARTIKEL TERPOPULER
CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci (5 Maret 2021)Jumat, 5 Maret 2021Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Peluncuran CATAHU 2023 Komnas...Rabu, 8 Maret 202315 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah PengenalanSenin, 21 April 2014Menemukenali Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Jumat, 22 Mei 2020Pengabaian Hak Reproduksi dan Seksual: Ancaman bagi Keselamatan dan Hak...Rabu, 23 Oktober 2019