Jakarta, 5 November 2026 - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) bersama organisasi internasional Climate Rights International (CRI) menyelenggarakan diskusi daring pada Kamis (5/11/2026). Pertemuan ini membedah risiko dan dampak industri pertambangan nikel dan Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui kerja-kerja Komnas Perempuan dan Climate Rights International. Diskusi ini menjadi ruang strategis bagi kedua lembaga untuk saling berbagi temuan dan menjajaki kerja sama dalam mendorong advokasi bisnis dan HAM serta krisis iklim bagi HAM perempuan.
Dalam pemaparannya, Komisioner Komnas Perempuan Sondang Frishka Simanjuntak menyoroti realita krisis di Desa Baliara, Pulau Kabaena, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tengagra, berdasarkan hasil pemantauan lapangan Komnas Perempuan pada September 2026. Perempuan Desa Baliara tersisihkan dalam proses konsultasi hingga menanggung hilangnya sumber penghidupan akibat kerusakan lingkungan. Selain itu, temuan Komnas Perempuan menjelaskan kerangka analisis yang menunjukkan bagaimana eksploitasi sumber daya alam berkolerasi kuat dengan eskalasi kekerasan berbasis gender, terutama meningkatnya serangan fisik maupun daring terhadap perempuan pembela HAM dan lingkungan.
Pola serupa turut ditemukan oleh CRI lewat laporan terbarunya yang bertajuk dan laporan terbaru CRI, "Busy Surviving": Women on Indonesia’s Nickel Frontier". Peneliti CRI, Margareth Aritonang, mengungkap runtuhnya ekonomi perempuan di 14 desa di Sulawesi Tengah dan Tenggara. Pencemaran laut dan sungai mematikan panen petambak dan memaksa nelayan perempuan Suku Bajau beralih profesi menjadi pemulung atau mengambil pekerjaan kasar dengan upah yang merosot drastis. Krisis ini diperburuk dengan kelangkaan air bersih serta lonjakan penyakit pernapasan dan kulit pada anak-anak. Terlebih, perempuan yang memperjuangkan keadilan juga mendapat intimidasi dari aparat keamanan hingga ancaman pencabutan bantuan sosial.
Melihat skala dampak tersebut, Legal Director CRI, Linda Lakhdhir, menegaskan bahwa intervensi paling krusial justru harus dilakukan sejak tahap perencanaan meski kerugian terbesar terhadap perempuan terjadi saat proyek beroperasi. Hal ini dapat didorong dengan memastikan proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) melibatkan perempuan secara bermakna. CRI sendiri sejauh ini telah menggunakan temuan-temuan tersebut untuk melakukan advokasi langsung ke perusahaan kendaraan listrik global, seperti Tesla, Volkswagen, dan Ford.
Pertemuan ini menegaskan pentingnya sinergi antara Komnas Perempuan dan masyarakat sipil internasional untuk memastikan dampak industri ekstraktif terhadap perempuan ditangani secara lebih komprehensif. Selain itu, Komnas Perempuan dan CRI berkomitmen untuk memperkuat dokumentasi bukti lapangan mengenai dampak industri ekstraktif terhadap kesehatan reproduksi perempuan, bertukar praktik baik dari negara lain, serta menjajaki kolaborasi advokasi bagi perempuan terdampak krisis iklim.
Kegiatan ini dihadiri oleh Komisioner Komnas Perempuan Sondang Frishka Simanjuntak dan Chatarina Pancer, serta Badan Pekerja dari Divisi Advokasi Internasional, Resource Center, Reformasi Hukum dan Kebijakan, dan Pemantauan. Dari CRI, hadir Legal Director Linda Lakhdhir dan peneliti Margareth Aritonang.
