Membaca Situasi Perempuan Papua dari Suara Masyarakat Sipil

Guna memperkuat pertukaran informasi, membaca perkembangan situasi perempuan Papua, dan menghimpun masukan bagi strategi penyikapan ke depan, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menggelar rangkaian kegiatan di Kota Sorong, Papua Barat Daya, pada 9 hingga 11 September 2026. Salah satu agenda utama dalam rangkaian ini adalah konsultasi dengan jaringan masyarakat sipil yang berlangsung pada 9 hingga 10 September 2026. 

Forum ini dilakukan sebagai ruang untuk mendalami situasi kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, termasuk tantangan pemenuhan hak korban, serta berbagai kerja advokasi dan kampanye yang telah dilakukan organisasi perempuan dan masyarakat sipil di Tanah Papua. Konsultasi jaringan masyarakat sipil pada kesempatan ini diikuti oleh perwakilan organisasi dari berbagai isu dan wilayah di Papua, mencakup Sorong, Jayapura, Nabire, Biak, Wamena, hingga Merauke. 

Rangkaian kegiatan ini dipimpin oleh dua komisioner Komnas Perempuan, yaitu Daden Sukendar selaku Ketua Sub Komisi Partisipasi Masyarakat dan Yuni Asriyanti selaku Ketua Sub Komisi Pengembangan Sistem Pemulihan, didampingi empat perwakilan badan pekerja yang terdiri atas Koordinator dan Asisten Koordinator Divisi Partisipasi Masyarakat, Asisten Koordinator Divisi Pengembangan Sistem Pemulihan, serta staf Divisi Umum. 

Konsolidasi ini menegaskan bahwa penyikapan atas kekerasan terhadap perempuan di Tanah Papua perlu dibangun dari pengalaman, pengetahuan, dan suara perempuan Papua sendiri. Komnas Perempuan memandang jejaring masyarakat sipil perempuan sebagai mitra penting dalam memperkuat dokumentasi, advokasi, layanan pemulihan, dan pengawasan pemenuhan tanggung jawab negara terhadap hak-hak perempuan Papua.