24-01-2023 Kertas Posisi UU Cipta Kerja: Menakar Pelindungan Substantif Perempuan Pekerja dalam UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Klaster Ketenagakerjaan
Pada 5 Oktober 2020,di tengah kontroversi dan gelombang kritik serta penolakan, Sidang Paripurna DPR RI secara resmi mengesahkan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Kontroversi berlanjut terkait dokumen RUU Cipta Kerja dengan jumlah halaman yang berbeda-beda. Namun akhirnya, pada 2 Nove ...
16-01-2023 Eksaminasi Publik Putusan Mahkamah Agung Nomor 17P/HUM/2021: Terkait Permohonan Uji Materi Surat Keputusan Bersama 02/KB/2021 Nomor 025-199 Tahun 2021 dan Nomor 219 Tahun 2021 dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi., Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
Surat Keputusan Bersama Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekol ...
06-01-2023 Kertas Posisi RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
Komnas Perempuan menegaskan pentingnya posisi PRT dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Sektor pekerja ini yang memungkinkan banyak perempuan selaku pemberi kerja dapat bekerja di sektor-sektor yang beragam untuk kepentingan ekonomi keluarga. Perempuan pemberi kerja juga dapat mengaktualisasikan dirin ...
02-01-2023 MANUAL PERLINDUNGAN KEAMANAN PEREMPUAN PEMBELA HAM DI INDONESIA
Menjadi Perempuan Pembela HAM (PPHAM) merupakan pilihan sadar setiap PPHAM. Pilihan tersebut didasari oleh semangat untuk memastikan pemenuhan hak konstitusional manusia (warga negara) dilakukan oleh negara sebagai wujud tanggung jawab pada warga negara agar penikmatan hak warga negara termasuk PPHA ...
21-12-2022 Daftar Inventaris Masalah (DIM) Terpilah Tanggapan Komnas Perempuan terhadap Draf RUU Hukum Pidana 9 November 2022
Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) terdaftar sebagai Jangka Menengah (2020-2024) dengan Pemerintah sebagai pihak inisiator dan ditetapkan sebagai carry over oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Seiring dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang begitu cepat da ...
