25-11-2024 2 Tahun UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Tantangan dan Rekomendasi Percepatan Pelaksanaan UU TPKS

Tahun 2024 menjadi penanda dua tahun pengesahan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang diharapkan infrastruktur pencegahan, penanganan dan pemulihan korban TPKS. Komnas Perempuan sebagai komisi yang menangani kekerasan terhadap perempuan menjadi salah satu LNHAM yang mend ...

25-01-2024 MEMBANGUN PEMILU NIRKEKERASAN BERBASIS GENDER: SEBUAH PANDUAN PEMANTAUAN

Pemilihan Umum (PEMILU) sebagai mekanisme demokrasi pertama kali diselenggarakan di Indonesia pada 1955 untuk pemilihan anggota DPR. Jalan panjang perjalanan pelaksanaan mekanisme demokrasi ini pada tahun - tahun berikutnya. Perubahan dan penyesuaian terjadi baik proses, waktu, hingga   substan ...

07-12-2023 Lenyap dalam Senyap: Korban Femisida dan Keluarganya Berhak atas Keadilan

Femisida, sebuah diksi tidak awam dan tidak terdengar yang memiliki dampak kontastropik pada perempuan. Secara senyap femisida sebagai puncak kekerasan terhadap perempuan yang menghilangkan nyawa perempuan tidak terdata formal di Indonesia. Pemilahan data pembunuhan berbasis gender di Bareskrim belu ...

18-10-2023 Menghidupkan Center of Peace Berperspektif HAM: Pemberdayaan Semua Pihak di Indonesia

Sebagai bangsa yang besar, Indonesia terdiri dari berbagai suku, etnis, agama, kepercayaan, budaya, adat istiadat, dan bahasa. Keragaman juga terjadi pada cara melihat jati diri, peran, tanggung jawab, pemikiran, pengalaman dan perlakuan terhadap perempuan baik di keluarga, masyarakat, tempat kerja, ...

13-10-2023 Pengantar Memahami UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual menjadi perhatian khusus Komnas Perempuan. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari kesejarahan pembentukannya sendiri, yang lahir dari tuntutan masyarakat sipil, terutama kaum perempuan, kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan k ...