13-12-2022 Laporan Kajian Komnas Perempuan tentang Konvensi ILO No. 190 dan Rekomendasi 206. Bekerja dengan Taruhan Nyawa; Diskriminasi dan Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan di Dunia Kerja
Kajian yang memotret kondisi diskriminasi dan kekerasan perem- puan di dunia kerja dengan telaah HAM perempuan, masih sangat minim. Kasus yang bermunculan kerap dilihat sebagai isu per- buruhan semata. Buruknya upah belum dikerangkai sebagai pe- miskinan sistemik, sementara kekerasan seksual belum d ...
04-10-2022 Eksaminasi Publik Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1612/Pud.B/2018/PN.Mdn Kasus Pemidanaan Meliana ISBN : 978-602-330-017-4
Pada tanggal 17 September 2018, Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan putusan perkara Nomor 1612/PID.B/2018/PN.Medan dengan terpidana atas nama Meliana. Meliana dijatuhi pidana dengan hukuman 1(satu) Tahun 6 (enam) bulan, atas dasar tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pidana Pasal 156a huruf a KU ...
04-10-2022 Kertas Kebijakan Penguatan Perlindungan Hukum bagi Perempuan dari Pelecehan Seksual dan Pemerkosaaan di Aceh
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) memandang penting untuk memberikan masukan pada proses penguatan perlindungan hukum bagi perempuan dari pelecehan seksual dan pemerkosaan di Provinsi Aceh mengingat bahwa Provinsi Aceh mempunyai kewenangan khusus yang diatur dalam ...
15-09-2022 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Komnas Perempuan Terhadap Draf Ruu Pelindungan Pekerja Rumah Tangga 1 Juli 2020
Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) terdaftar sebagai Prioritas Prolegnas tahun 2022, telah selesai dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI periode 2020 - 2024 dan belum ditetapkan sebagai RUU inisiatif. Pada tahun 2022 Gugus Tugas RUU PPRT telah dibentuk oleh Pemer ...
14-07-2022 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Terhadap RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) adalah Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia yang bekerja secara independen, berdiri berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 dan diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005. Salah satu mandat Komnas Perempua ...
