27-06-2022 Daftar Inventaris Masalah (DIM) Terpilah Tanggapan Komnas Perempuan terhadap Draft RUU Hukum Pidana 18 September 2019
Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sebagai Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia dalam salah satu mandatnya adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif, yudikatif serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pe ...
27-05-2022 KAJIAN AWAL & KERTAS KERJA Femisida Tidak Dikenal: Pengabaian Terhadap Terhadap Hak Atas Hidup dan Hak Atas Keadilan Perempuan dan Anak Perempuan
Femisida tidak dikenal dalam perundang-undangan nasional maupun daerah di Tanah Air serta dalam pendataan terkait pembunuhan terhadap perempuan pada Badan Reserse Kriminalitas (Bareskrim) Kepolisian Republik Indonesia. Kasus-kasus pembunuhan terhadap perempuan ditangani sebagai tindak pidana sebagai ...
29-04-2022 Hasil Kajian Disabilitas dan Manual Pemetaan Disabilitas
Hidup dalam Kerentanan dan Pengabaian: Urgensi Pemenuhan Hak Layanan Kesehatan Reproduksi dan Seksual Perempuan Penyandang Disabilitas dan Lansia Pemetaan Komnas Perempuan berkerjasama dengan Mitra di 5 Kabupaten dan 4 Provinsi didukung UNFPA dan Pemerintah Jepang juga dilatarbelakangi karena data t ...
11-03-2022 Launch and Dissemination of Policy Briefs and Infographics on Fulfillment of Women's Constitutional Rights, Impacts and Policies and Women's Resilience in the Time of the Covid-19 Pandemic
Komnas Perempuan responded to the situation of violence and the handling of violence against women in the era of the Covid 19 pandemic and "new normal", by carrying out quantitative studies and qualitative studies, which have been synthesized into 2 knowledge products, namely the study book entitled ...
03-03-2022 Hasil Kajian Atas Penerapan PERMA 3/2017 di 5 Mitra Wilayah SPPT-PKKTP: Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Maluku
Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum menjadi titik terang bagi korban di tengah stagnannya upaya pembaharuan hukum acara pidana. PERMA 3/2017 menjadi salah satu langkah percepatan integrasi Sistem Peradilan Pi ...
