Panduan Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap PerempuanBuku Pedoman ini merupakan hamparan pengalaman lembaga mitra tersebut dan menjadi pembelajaran yang kemudian dituangkan dalam bentuk langkah-Iangkah yang dapat dijadikan referensi untuk&nbsp...
Advokasi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Pengalaman Forum Belajar Bersama Komnas PerempuanSelama ini banyak lembaga yang telah bekerja untuk mengadvokasi perempuan korban kekerasan dengan berbagai cara dan pendekatan. Namun tidak jarang dalam perjalanannya mengalami berbagai...
Panduan Menyusun Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Buruh Migran Indonesia Berperspektif Hak Asasi Manusia dan Keadilan JenderAdanya sistem yang mampu memberi perlindungan bagi buruh migran Indonesia merupakan hal yang diharapkan oleh banyak pihak. Harapan ini terutama dirasakan oleh buruh migran dan anggota keluar...
Peran Institusi Nasional Hak Asasi Manusia Dalam Melindungi Hak Asasi Buruh Migran Tidak Berdokumen dan Buruh Migran PerempuanHak-hak buruh migran tidak berdokumen (BM-TBD) dan buruh migran perempuan yang bekerja di sektor rumah tangga (BMP-PRT) kerap kali tidak diakui dan dilanggar hanya karena mereka tidak memegang seberka...
Modul Pelatihan Untuk Pelatih: Penanganan Kasus-kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Yang Berkeadilan JenderPendidikan dan pelatihan yang kontinyu merupakan salah satu kunci untuk menjaga daya tanggap para penegak hukum terhadap perkembangan-perkembangan mutakhir dalam jenis-jenis kasus yang diakui sebagai...
Menyediakan Layanan Berbasis Komunitas: Prinsip-prinsip Bekerja Dengan Komunitas Untuk Pemulihan Perempuan Korban KekerasanSejak tahun 2000, Komnas Perempuan berupaya mengembangkan sistem layanan bagi perempuan korban kekerasan melalui program Forum Belajar. Forum Belajar merupakan wadah untuk meningkatkan kapasitas pelay...
Penegakan Hukum yang Berkeadilan Jender: Setahun Program Penguatan Penegak HukumHukum bagi perempuan dengan demikian tidak hanya berupa peraturan semata, melainkan menyangkut sebuah sistem hukum meliputi subtansi, struktur, dan kultur hukum. Sistem hukum yang tidak berk...
Mendorong Inisiatif Lokal Menghapuskan Kekerasan Terhadap Perempuan di Era Otonomi DaerahOtonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan pe...
Layanan Yang Berpihak : Buku Rujukan Untuk Menyelenggarakan Layanan Bagi Perempuan Korban KekerasanKomnas Perempuan, melihat salah satu tugas untuk memfasilitasi penguatan kapasitas masyarakat dalam membantu perempuan korban. Oleh karenanya, Juli 1999 sampai dengan April 2001 telah diselenggar...
Panduan Moot Court dan Kompetisi Moot Court Berperspektif Keadilan Gender: Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Proses PersidanganPanduan ini dibuat dalam rangka menyediakan sarana ke arah semakin terbangunnya kesadaran dikalangan civitas akademika hukum, akan pentingnya memberi pemahaman kepada para mahasiswa calonSarjana H...
Layanan Terpadu Pertautan Multi Disiplin dan Sinergi Kekuatan Masyarakat dan NegaraLayanan Terpadu Pertautan Multi Disiplin dan Sinergi Kekuatan Masyarakat dan NegaraDisadari bahwa pemenuhan hak perempuan korban kekerasan atas pemulihan harus melibatkan semua komponen, baik masyar...
Pedoman Pendokumentasian Kekerasan terhadap Perempuan Sebagai Pelanggaran Hak Asasi ManusiaTahun 2001, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) bersama Raoul Wallenberg Institute (RWI) menyelenggarakan pelatihan hak asasi manusia berperspektif jender da...
Menampilkan 61 sampai 72 dari 72 baris

accessibility_new
Menu Aksesibilitas