Komnas Perempuan hadir sebagai ahli dalam diskusi terfokus multipihak yang diselenggarakan oleh Asosiasi LBH APIK dalam kerjasamanya dengan Yayasan Kalyanamitra dengan dukungan Oxfam bertajuk “Memperkuat Perspektif Gender dalam Kebijakan Transisi Energi di Indonesia”. Chatarina Pancer Istiyani, Ketua Resource Center Komnas Perempuan menyampaikan pandangannya bahwa terdapat hukum internasional yang memandatkan kesetaraan gender, misalnya Paris Agreement (2015). Pada lampirannya, Paragraf 103 menyoroti pentingnya gender-responsive climate action. Selain itu Gender Action Plan menjadi panduan untuk mengintegrasikan gender dalam mitigasi, adaptasi, dan pendanaan iklim. Dimensi gender dan perubahan iklim juga diusung dalam CEDAW pada rekomendasi umum No. 37 Tahun 2018. Selain itu, isu gender diarusutamakan di seluruh SDGs. Pada SDG 5 yang paling eksplisit, yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan. Ada 9 target spesifik di dalamnya, yaitu termasuk mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, menghapus kekerasan terhadap perempuan, menghilangkan praktik berbahaya seperti perkawinan anak, perkawinan paksa, dan female genital mutilation.

Kebijakan nasional, misalnya RPJMN 2020-2024 yang memasukkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan berkelanjutan, termasuk energi. Peraturan No. 11 Tahun 2023 tentang Urgensi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, Strategi Jangka Panjang Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim 2050 (Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050 yang mengakui perlunya keterlibatan semua pihak secara inklusif, termasuk kelompok rentan dan perempuan.

Namun demikian, dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait sektor energi, subsektor panas bumi, tidak ada kata “gender” yang tentu tidak ada pula kata “kesetaraan gender”, apalagi kata “perempuan”. Yang ada hanya kata masyarakat setempat atau masyarakat lokal. Hal tersebut bisa dicermati dalam UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung, Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, dan Permen ESDM Np. 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.