Perempuan Lebih Rentan Saat Bencana, Komnas Perempuan Sampaikan Empat Pilar Penanganan pada BNPB

Menindaklanjuti penyusunan instrumen pemetaan situasi perempuan dalam konteks krisis iklim, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengunjungi Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) pada Jumat (7/5/2026). Selain menyampaikan rekomendasi agar instrumen ini dapat dikembangkan pada program-program BNPB, Komnas Perempuan juga menyampaikan saran yang dirumuskan dari konsultasi bersama kelompok masyarakat sipil beberapa bulan lalu.  

“BNPB adalah mitra penting untuk mendiskusikan aspek-aspek yang dapat dikuatkan untuk melindungi perempuan pada situasi bencana. Komnas Perempuan memberikan beberapa catatan terkait hal ini seperti penggunaan instrumen untuk pemenuhan kesehatan reproduksi serta kepemimpinan perempuan. Selain itu, kami juga sampaikan pesan dari para pendamping korban di lapangan terkait pemerataan bantuan dan pelibatan lintas kelompok, termasuk kelompok adat, dalam penanggulangan bencana,” ucap Ketua Resource Center, Chatarina Pancer Istiyani. 

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa instrumen yang dikembangkan Komnas Perempuan disusun dengan empat pilar utama. Partisipasi bermakna, resiliensi, penghapusan kekerasan dan diskriminasi, serta akuntabilitas digunakan sebagai pokok-pokok yang diuraikan lebih lengkap dengan sejumlah indikator.  

“Partisipasi bermakna misalnya, kita lihat melalui ketersediaan akses, representasi dan keterlibatan perempuan, serta manfaat nyata yang dirasakan perempuan atas partisipasi yang mereka lakukan. Dengan diuraikan lebih detail, kami berharap BNPB dapat mengevaluasi programnya, sehingga persiapan yang lebih matang dapat dilakukan untuk penanganan-penanganan selanjutnya,” jelas Chatarina. 

Menyambut saran Komnas Perempuan, Plt. Deputi Bidang Pencegahan, Pangarso Suryotomo, mengatakan di tengah berbagai keterbatasan, BNPB telah berusaha dengan maksimal memenuhi kebutuhan spesifik perempuan. “Sebagai bentuk komitmen terkait hal ini, BNPB telah menyusun peta jalan (roadmap) pengarusutamaan gender di lingkungan BNPB. Kita juga sedang mengembangkan peta jalan dan mekanisme untuk penanganan kelompok rentan lainnya, seperti disabilitas dan lansia,” terangnya. 

Peta jalan tersebut disusun, Pangarso menjelaskan lebih lanjut, untuk memastikan kerja-kerja BNPB dapat selaras dengan kebutuhan perempuan. “Kami juga pernah menerima laporan kekerasan terhadap perempuan selama menangani bencana. Sehingga masukan dari Komnas Perempuan sangat penting untuk kami integrasikan dengan program-program kami,” ucapnya. 

Dalam pertemuan tersebut, Komnas Perempuan juga menyampaikan beberapa pokok rekomendasi dari masyarakat sipil. “Tata kelola penanganan yang inklusif, pemerataan bantuan, standar keamanan, dan pemulihan yang berkelanjutan menjadi perhatian selama konsultasi,” pungkas Chatarina.