Kabar Terkini
Panduan Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap PerempuanBuku Pedoman ini merupakan hamparan pengalaman lembaga mitra tersebut dan menjadi pembelajaran yang kemudian dituangkan dalam bentuk langkah-Iangkah yang dapat dijadikan referensi untuk penyelenggaraan Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia. Kampanye ini...
Advokasi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Pengalaman Forum Belajar Bersama Komnas PerempuanSelama ini banyak lembaga yang telah bekerja untuk mengadvokasi perempuan korban kekerasan dengan berbagai cara dan pendekatan. Namun tidak jarang dalam perjalanannya mengalami berbagai hambatan, baik karena keterbatasan kapasitas lembaga dan personal, juga perubahan kondisi sosial...
Panduan Menyusun Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Buruh Migran Indonesia Berperspektif Hak Asasi Manusia dan Keadilan JenderAdanya sistem yang mampu memberi perlindungan bagi buruh migran Indonesia merupakan hal yang diharapkan oleh banyak pihak. Harapan ini terutama dirasakan oleh buruh migran dan anggota keluarganya yang selama ini menghadapi berbagai masalah baik ketika akan berangkat ke luar negeri,...
Peran Institusi Nasional Hak Asasi Manusia Dalam Melindungi Hak Asasi Buruh Migran Tidak Berdokumen dan Buruh Migran PerempuanHak-hak buruh migran tidak berdokumen (BM-TBD) dan buruh migran perempuan yang bekerja di sektor rumah tangga (BMP-PRT) kerap kali tidak diakui dan dilanggar hanya karena mereka tidak memegang seberkas lembar administratif resmi dan bekerja di sektor privat yang tidak dilindungi oleh...
Modul Pelatihan Untuk Pelatih: Penanganan Kasus-kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Yang Berkeadilan JenderPendidikan dan pelatihan yang kontinyu merupakan salah satu kunci untuk menjaga daya tanggap para penegak hukum terhadap perkembangan-perkembangan mutakhir dalam jenis-jenis kasus yang diakui sebagai sebuah kejahatan kriminal (misalnya, kekerasan dalam rumah tangga), rasa adil yang ada...
Menyediakan Layanan Berbasis Komunitas: Prinsip-prinsip Bekerja Dengan Komunitas Untuk Pemulihan Perempuan Korban KekerasanSejak tahun 2000, Komnas Perempuan berupaya mengembangkan sistem layanan bagi perempuan korban kekerasan melalui program Forum Belajar. Forum Belajar merupakan wadah untuk meningkatkan kapasitas pelayanan termasuk mencari model layanan yang paling sesuai dengan kebutuhan perempuan korban...
Penegakan Hukum yang Berkeadilan Jender: Setahun Program Penguatan Penegak HukumHukum bagi perempuan dengan demikian tidak hanya berupa peraturan semata, melainkan menyangkut sebuah sistem hukum meliputi subtansi, struktur, dan kultur hukum. Sistem hukum yang tidak berkeadilan jender telah meminggirkan pengalaman perempuan dan dengan demikian tidak akan mampu...
Mendorong Inisiatif Lokal Menghapuskan Kekerasan Terhadap Perempuan di Era Otonomi DaerahOtonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan yang mengatur tentang otonomi daerah, yaitu Undang-undang Nomor 32...
Layanan Yang Berpihak : Buku Rujukan Untuk Menyelenggarakan Layanan Bagi Perempuan Korban KekerasanKomnas Perempuan, melihat salah satu tugas untuk memfasilitasi penguatan kapasitas masyarakat dalam membantu perempuan korban. Oleh karenanya, Juli 1999 sampai dengan April 2001 telah diselenggarakan rangkaian pertemuan untuk membahas kegiatan layanan dan penanganan yang efektif pada...
Panduan Moot Court dan Kompetisi Moot Court Berperspektif Keadilan Gender: Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Proses PersidanganPanduan ini dibuat dalam rangka menyediakan sarana ke arah semakin terbangunnya kesadaran dikalangan civitas akademika hukum, akan pentingnya memberi pemahaman kepada para mahasiswa calonSarjana Hukum, tentang isu-isu perempuan dan hukum. Dengan demikian, panduan ini dibuat agar...
Layanan Terpadu Pertautan Multi Disiplin dan Sinergi Kekuatan Masyarakat dan NegaraLayanan Terpadu Pertautan Multi Disiplin dan Sinergi Kekuatan Masyarakat dan NegaraDisadari bahwa pemenuhan hak perempuan korban kekerasan atas pemulihan harus melibatkan semua komponen, baik masyarakat maupun pemerintah. Jalinan kerjasama yang saling menguatkan akan sangat membantu...
Pedoman Pendokumentasian Kekerasan terhadap Perempuan Sebagai Pelanggaran Hak Asasi ManusiaTahun 2001, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) bersama Raoul Wallenberg Institute (RWI) menyelenggarakan pelatihan hak asasi manusia berperspektif jender dan salah satu kebutuhan penting yang mengemuka adalah soal dokumentasi kasus-kasus...
Menampilkan 61 sampai 72 dari 72 baris
ARTIKEL TERKINI
Siaran Pers Komnas Perempuan Peringatan Hari Buruh Sedunia 20269 jam yang laluSiaran Pers Komnas Perempuan Perempuan Mendesak Tanggung Jawab Negara...Rabu, 29 April 2026Siaran Pers Komnas Perempuan Memperingati Hari Bumi 2026Senin, 27 April 2026Panduan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Dunia KerjaJumat, 24 April 2026Siaran Pers Bersama 6 LNHAM tentang Laporan Pencarian Fakta Pelanggaran...Kamis, 23 April 2026ARTIKEL TERPOPULER
CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci (5 Maret 2021)Jumat, 5 Maret 2021Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Peluncuran CATAHU 2023 Komnas...Rabu, 8 Maret 202315 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah PengenalanSenin, 21 April 2014Menemukenali Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Jumat, 22 Mei 2020Pengabaian Hak Reproduksi dan Seksual: Ancaman bagi Keselamatan dan Hak...Rabu, 23 Oktober 2019