Kabar Terkini
Mewujudkan Perlindungan Hak-Hak Perempuan Korban Dalam Kebijakan: Himpunan Kertas Posisi dan Kajian dari Berbagai Kebijakan Tahun 2010-2013Hukum dan perundang-undangan sejatinya hadir untuk menyelesaikan problem masyarakat terutama pihak yang paling rentan. Proses penyusunannya seharusnya didasarkan pada suara korban, ketidakbe...
Modul Pendidikan HAM Berperspektif Gender Untuk Guru SMA dan SederajatKomnas Perempuan mencermati bahwa di era reformasi yang awalnya dipenuhi dengan harapan adanya perubahan pola relasi kekuasaan termasuk di dalamnya penegakan HAM di segala lini ternyata masalah pelang...
Kekerasan Seksual: Booklet dan Poster Boklet dan Poster ini dikembangkan sebagai materi Kampanye yang mudah disebarkan di sosial media juga didiseminasi lebih ringkas, jelas dan padat informasi. Booklet dan Poster ini juga sebagai bagian...
Perempuan Pu HAM! : 10 Hak Dasar Perempuan Papua Yang Dilindungi Konstitusi Dan Undang Undang10 HAM perempuan Papua adalah hak dasar yg diperas dari hak asasi manusia universal dan tertera dalam Konstitusi negara Republik Indonesia, UUD 1945. Hak-hak dasar ini juga hasil proses dialektika de...
Hasil Eksaminasi Publik Terhadap Putusan Mahkamah Agung: Permohonan Judicial Review atas Perda Kota Tangerang dan Kabupaten Bantul tentang Pelarangan PelacuranEksaminasi publik adalah forum pengujian terhadap putusan Peradilan, dalam halini putusan Mahhamah Agung, oleh sebuah majelis yang terdiri dari sejumlahahli yang dipercaya memiliki kompetensi di b...
Laporan Pemantauan Kondisi Pemenuhan Hak-Hak Konstitusioanl Perempuan di 16 Kabupaten/Kota/ Pada 7 Provinsi. Atas Nama Otonomi Daerah : Pelembagaan Diskriminasi Dalam Tatanan Negara Bangsa Indonesia. Desentralisasi adalah prasyarat mutlak bagi proses demokratisasi yang tengahbergulir di Indonesia sejak dimulainya era reformasi pada tahun 1998. Dalampraktiknya, desentralisasi melalui kebijakan...
15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah PengenalanPerempuan dianggap sebagai simbol kesucian dan kehormatan, karenanya ia kemudian dipandang menjadi aib ketika mengalami kekerasan seksual, misalnya perkosaan. Korban juga sering disalahkan sebagai pen...
Catahu 2014: Kegentingan Kekerasan Seksual, Lemahnya Upaya Penanganan Negara. Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2013Data Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) yang dimuat dalam Catatan Tahunan (CATAHU)Komnas Perempuan Tahun 2013 bersumber dari data kasus yang ditangani dan diterima darisejumlah 195 lembaga-lembaga...
Menguatkan Mekanisme Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan Melalui Peradilan Terbuka Judicial Review di Mahkamah AgungKomnas Perempuan, pada tahun 2012 melakukan kajian mendalamtentang peradilan terbuka di Mahkamah Agung dengan melibatkan Asfinawatisebagai Peneliti dan Penulis. Dalam proses kajian kertas kerja in...
Menguatkan Mekanisme Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan Melalui Pengaduan Konstitusional di Mahkamah KonstitusiDalam konteks masih banyaknya warga negara yang sulit untuk memperoleh hak konstitusionalnya yang dijamin oleh Konstitusi di dalam pasal-pasal Hak Asasi Manusia, maka gagasan pengaduan konst...
Laporan Tim Temuan Dan Rekomendasi ( TTR): Tentang Penyerangan Terhadap Penganut Syiah Di Sampang, Madura Laporan Tim Temuan dan Rekomendasi diharapkan akan (a) menemukenali akar masalah dan dampak dari kasus Sampang, baik di pengungsian maupun dalam...
Seri Dokumen Kunci 11. Laporan Proses Advokasi Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Mekanisme HAM Perserikatan Bangsa Bangsa Bagi Pemajuan HAM Perempuan IndonesiaPenerbitan SDK (Seri Dokumen Kunci) ini penting menjadiagar pegangan berbagai pihak, baik negara, organisasi masyarakatsipil dan semua pihak, agar lebih utuh memahami hasil rekomendasimekanisme...
Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama Tentang Kekerasan Dalam Rumah TanggaHasil rekomendasi Universal Periodic Review (UPR) 2012 maupunConcluding Comment Komite Cedaw untuk Indonesia, menegaskanpentingnya pelatihan untuk APH. Komnas Perempuan dengan bukuini, bentuk up...
Mengulas Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sebagai Lembaga HAM Nasional di Indonesia atau NHRI (National Human Rights Institution) dengan Mandat SpesifikKeberadaan Komnas Perempuan didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 181 tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) saat Presiden Republik Indonesia Baharu...
Menampilkan 1831 sampai 1845 dari 1962 baris
ARTIKEL TERKINI
Amicus Curiae Komnas Perempuan dalam Perkara Nomor 10/G/2026/PTUN.SRG di...Senin, 27 Juli 2026Mantapkan Rencana Pendataan Nasional Femisida, Komnas Perempuan Tawarkan...Jumat, 24 Juli 2026Siaran Pers Komnas Perempuan Memperingati 42 Tahun Ratifikasi CEDAWJumat, 24 Juli 2026Perpustakaan Komnas Perempuan Kembali Melayani Kunjungan PublikKamis, 23 Juli 2026Pernyataan Sikap Komnas Perempuan Mendesak Penghentian Persekusi dan...Senin, 20 Juli 2026ARTIKEL TERPOPULER
CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci (5 Maret 2021)Jumat, 5 Maret 2021Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Peluncuran CATAHU 2023 Komnas...Rabu, 8 Maret 202315 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah PengenalanSenin, 21 April 2014Menemukenali Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Jumat, 22 Mei 2020Tentang Kasus Kekerasan Seksual terhadap 13 Santriwati dan Pidana Mati...Senin, 18 April 2022