Laporan Tahunan Kepada Presiden Republik Indonesia Oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2009Tahun 2009 ini momen penting karena Komnas Perempuan genap berusia 10 tahun. Di usia ini pula sudah terlihat hasil kerja Komnas Perempuan, yang tercermin dari pengakuan dari lembaga-lembaga negara, pu...
Instrumen Pemantauan Hak Asasi Manusia (HAM) Pekerja Migran Dan Mekanisme Penanganan Korban Pelanggaran HAMDitengah wacana dan perdebatan besar dimana masih senantiasa disebutkan bahwa apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM adalah pelanggaran terhadap Perjanjian HAM Internasional (Pelanggaran terhadap Ko...
Laporan Hasil Kerja Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Periode 2004-2009. Untuk Bahan Masukan Pidato Kenegaraan Presiden.Sebagai institusi nasional untuk pemenuhan hak perempuan, Komnas Perempuan dalam menghadapi situasi-situasi tersebut terus melakukan berbagai kegiatan yang mendorong Negara melakukan perlind...
Laporan Pertanggungjawaban Publik Komnas Perempuan Periode 2007-2009. Pelembagaan Upaya Penanganan & Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Dengan Kerangka HAM di Tingkat Negara & MasyarakatLaporan ini berisikan lima bagian utama. Pertama, pandangan dan analisa Komnas Perempuan tentang realita KTP dan pelanggaran HAM perempuan yang krusial di Indonesia sepanjang tahun 2007-2009...
Laporan Pemantauan HAM Komnas Perempuan. Perempuan dan Anak Ahmadiyah : Korban Diskriminasi BerlapisKomisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menerima pengaduan dari perwakilan Komunitas Ahmadiyah Cianjur, Jawa Barat (tanggal 27 September 2005) tentang penyeranga...
Profil Forum Belajar Pengada Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan
Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Tak Berdokumen dan Pekerja Rumah Tangga Migran: Ringkasan Eksekutif Review Institusi Nasional Hak Asasi Manusia di 4 Negara ( Indonesia, Malaysia, Filipina dan Korea Selatan)Jakarta Process adalah salah suatu inisiatif yang berusaha memformulasikan kembali perdebatan tentang pekerja migran tak berdokumen dan pekerja rumah tangga migran dengan menuntut pengakuan...
Pelapor Khusus Komnas Perempuan Untuk Poso. Perempuan Dalam Jeratan Impunitas: Pelanggaran & Penanganan. Dokumentasi Pelanggaran HAM Terhadap Perempuan Selama Konflik Bersenjata di Poso 1998-2005Pelapor Khusus untuk Poso adalah pelapor Komnas Perempuan yang kedua setelah Aceh.Metodologi pemantauan yang diterapkan oleh Pelapor Khusus untuk Aceh dikembangkan lebih lanjut di Poso. Selain me...
Memecah Kebisuan Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan Respon NU, Muhammadiyah, Protestan, KatholikPeran lembaga dan komunitas agamadalam pemenuhan hak-hak perempuan korban – secarajangka pendek dan jangka panjang – hanya bisa tercapaijika dilandaskan pada sebuah teologi yang dikembangkanse...
Perlindungan terhadap Saksi dan KorbanDalam konteks inilah maka, pada tahun 2001, Komnas Perempuan pertama kali menggagas sebuah proses pengembangan konsep perlindungan saksi dan korban bersama lembaga-lembaga HAM dan anti korup...
CATAHU 2009: Kerentanan Perempuan Terhadap Kekerasan Ekonomi & Kekerasan Seksual Di Rumah, Institusi Pendidikan dan Lembaga Negara. Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2008Pada tahun 2008, mayoritas dari perempuan korban kekerasan ekonomi dalam rumahtangga adalah para istri, yaitu sebanyak 6800 orang (14,5% dari jumlah 46.882 kasus KTI),sedangkan, mayoritas korban k...
Kondisi Tahanan Perempuan di Nanggroe Aceh Darusalam: Sebuah Hasil Pemantauan Komnas PerempuanPada November 2003 Komnas Perempuan melakukan konsultasi mengenai kondisi perempuan di Nanggroe Aceh Darussalam  dengan 6 organisasi non pemerintah yang bekerja untuk pemberdayaan ekonomi pe...
Laporan Tahunan Kepada Presiden Republik Indonesia Oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2008Kerja Komnas Perempuan pada tahun 2008 merupakan bagian dari pelaksanaan masa bakti periode 2006-2009 yang mengemban lima tujuan strategis, yaitu: (1) Meningkatnya upaya Negara untuk memenuh...
Seri Dokumen Kunci 8. Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran Dan Rekonsiliasi (CAVR) Timor Leste. Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, Dan Bentuk Bentuk Lain Kekerasan Seksual Komnas Perempuan berharap bahwa, melalui penerbitan Seri Dokumen Kunci8 ini, para penegak hukum, pembela HAM serta aktivis perempuan Indonesiabisa memperluas wawasan dan pengetahuannya mengenai so...
Menampilkan 1831 sampai 1845 dari 1911 baris

accessibility_new
Menu Aksesibilitas