Komisioner Chatarina Pancer Istiyani memberikan tanggapan pada Kick-off Pengembangan Bioprospeksi dan Penyusunan Strategi Pengarusutamaan Gender dalam Implementasi IBSAP 2025-2045 - Foto: Dea Amelia/SOLUSI
Jakarta, 12 Agustus 2025 — Kementerian PPN/Bappenas bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai National Focal Point/NFP CBD, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pertanian (Kemtan), serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyelenggarakan kick-off meeting untuk membahas pengembangan bioprospeksi dan penyusunan strategi pengarusutamaan gender sebagai bagian dari Program Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025-2045. Pertemuan di Hotel Double Tree pada Selasa, 12 Agustus 2025 pukul 13.30 hingga 17.00 WIB ini menghadirkan perwakilan kementerian/lembaga dan pemda guna menyelaraskan masukan/rekomendasi beserta data awal mengenai bioprospeksi di Indonesia dan pengarusutamaan gender dalam pengelolaan keanekaragaman hayati sebagai pendukung implementasi IBSAP 2025-2045.
Dalam sesi pembuka, Bappenas melalui Direktur Lingkungan Hidup Nizhar Marizi memaparkan gambaran agenda dan temuan awal terkait peluang pengembangan bioprospeksi serta pengarusutamaan gender dalam implementasi IBSAP 2025-2045, beserta rencana kerja yang meliputi pengumpulan data awal, analisis kebijakan, dan penyusunan kerangka kerja. Diskusi berfokus pada dua isu kunci, yaitu integrasi kesetaraan gender dalam pengelolaan keanekaragaman hayati dan optimalisasi potensi ekonomi berkelanjutan dari bioprospeksi, dengan format pemaparan untuk merumuskan kerangka tindak lanjut bersama.
Sebagai penanggap diskusi, Komnas Perempuan melalui Komisioner Chatarina Pancer Istiyani menyampaikan berbagai masukan terhadap strategi penyusunan dan prinsip yang digunakan dalam metodologi penyusunan dokumen pendukung IBSAP. Ia menekankan pentingnya strategi penyusunan IBSAP yang berlandaskan HAM dan keadilan gender dengan pendekatan transformasi sosial. Ia mendorong keterwakilan perempuan minimal 50% di setiap forum dan pengambilan keputusan, penyediaan data terpilah gender, serta pemisahan FGD laki-laki dan perempuan agar suara perempuan tingkat tapak terakomodasi. Komisioner Chatarina juga meminta praktik baik pengelolaan SDA yang berhasil mengatasi hambatan gender, kerja sama pelatihan dengan SOP pencegahan kekerasan berbasis gender bersama Komnas Perempuan, serta keterlibatan aktif organisasi perempuan tingkat tapak. “Integrasi gender harus menjadi prasyarat keberlanjutan ekologis, dan lintas sektor wajib berkontribusi nyata,” tegasnya.
Menutup rapat, pertemuan kick-off ini diharapkan menjadi langkah awal yang kokoh dalam memastikan pengelolaan keanekaragaman hayati di Indonesia berjalan selaras dengan prinsip keberlanjutan ekologis, keadilan gender, dan pemanfaatan berkelanjutan potensi bioprospeksi. Dengan sinergi lintas sektor, dukungan data yang kuat, dan komitmen bersama, IBSAP 2025–2045 diharapkan tidak hanya menjadi dokumen strategis, tetapi juga panduan nyata bagi aksi kolaboratif di tingkat nasional hingga tapak.
Penulis: Valecia