Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melakukan dialog dengan AKAR Global Inisiatif dan perwakilan Perempuan Masyarakat Adat dari berbagai daerah pada Jumat (06/02/2026) sebagai bagian dari upaya mendorong perlindungan dan pemenuhan hak perempuan masyarakat adat di Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut, AKAR Global Inisiatif dan perwakilan Perempuan Masyarakat Adat diterima di ruang persahabatan Komnas Perempuan oleh Wakil Ketua Komnas Perempuan, Dahlia Madanih dan Komisioner Daden Sukendar beserta badan pekerja dari berbagai unit kerja.
Tujuan audiensi untuk menyampaikan hasil dari konferensi perempuan adat bertajuk “Menghidupkan Kembali Kebersamaan Perempuan MAKL (Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal)” yang dilaksanakan di desa Bandung Jaya Kepahiang, Bengkulu pada tanggal 1–4 Februari 2026. Konferensi ini dihadiri oleh 164 perempuan dari 17 provinsi di Indonesia, ditambah perempuan adat dari Malaysia, Filipina, dan sekutu internasional lainnya yang berkumpul untuk memperluas visi perempuan dan mengeksplorasi konsep "kebersamaan dan/atau komunalitas" yang kemudian diartikulasikan dengan istilah ‘lumbung’ atau ‘perlumbungan’ dalam empat bidang tematik: lumbung keperawatan (commoning care), lumbung tanah (commoning land), lumbung gerakan (commoning movement) dan lumbung kebudayaan (commoning culture).
Konferensi tersebut menghasilkan dokumen manifesto yang dibacakan oleh perwakilan dari AKAR Global Inisiatif. Berikut kutipan dari dokumen manifesto yang dibacakan:
“Kami pertegas bahwa ketidakadilan berlapis yang dialami perempuan adat dan perempuan lokal berkontribusi terhadap krisis ekologi.”
Beberapa perwakilan perempuan Masyarakat Adat juga membagikan secara langsung pengalaman mereka dan harapan untuk penghentian kriminalisasi yang dialami oleh anggota komunitas mereka akibat konflik agraria.
Komisioner Daden Sukendar menyambut baik kunjungan dan apa yang disampaikan dalam pertemuan ini. Beliau menekankan komitmen Komnas Perempuan untuk hadir dan membersamai gerakan perempuan di seluruh Indonesia, termasuk perempuan Masyarakat Adat dan isu kekerasan berlapis yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan ekologis.
Wakil Ketua Komnas Perempuan, Dahlia Madani menyampaikan bahwa Komnas Perempuan akan membuka ruang konsolidasi yang berfokus pada penguatan masyarakat sipil. Beliau menyampaikan pentingnya penyusunan grand design pembangunan bersama dengan masyarakat sipil untuk menghadapi konflik sumber daya alam dan agraria yang semakin marak belakangan ini.
