Komnas Perempuan Terima Apresiasi dari Bappenas dan UNFPA atas Kontribusi Program 2021-2025

Komnas Perempuan menerima sertifikat apresiasi dari Kementerian PPN/Bappenas bersama UNFPA atas kontribusinya sebagai mitra strategis dalam Program Kerja Sama Pemerintah RI–UNFPA Siklus 10 (2021-2025), pada Selasa (21/4/2026)

Apresiasi tersebut diberikan dalam rangkaian acara Peluncuran Country Programme Implementation Plan (CPIP) Siklus 11 (2026-2030) yang berlangsung di Ruang Rapat DH 1-4, kantor Bappenas, Jakarta Pusat. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menandai dimulainya fase baru kerja sama sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan manusia dan kebudayaan.

Dalam sambutannya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan bahwa momentum peluncuran CPIP Siklus 11 yang bertepatan dengan Hari Kartini memiliki makna penting dalam memperkuat komitmen terhadap pemberdayaan perempuan. Ia menyampaikan bahwa semangat Kartini harus diwujudkan dalam upaya nyata menciptakan perempuan yang berdaya dan terlindungi.

Menurutnya, kerja sama antara pemerintah Indonesia dan UNFPA yang telah berlangsung sejak 1972 terus berfokus pada isu-isu strategis, seperti penurunan kematian ibu, pemenuhan layanan kesehatan reproduksi, serta penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan praktik berbahaya.

Namun demikian, pemerintah masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain tingginya angka kematian ibu dan anak, kebutuhan keluarga berencana yang belum terpenuhi, serta masih maraknya kekerasan terhadap perempuan, termasuk di ranah digital dan praktik seperti perkawinan anak.

“Program kerja sama ini diarahkan untuk mendukung percepatan penurunan kematian ibu, kebutuhan KB yang tidak terpenuhi, serta kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan,” ujar Menteri PPN.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk peran mitra strategis seperti Komnas Perempuan, dalam mewujudkan tiga tujuan transformatif (three zeros), yakni menghapus kematian ibu yang dapat dicegah, menghapus kebutuhan KB yang tidak terpenuhi, dan menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Program CPIP Siklus 11 (2026-2030) sendiri dirancang selaras dengan agenda pembangunan nasional, termasuk RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029, serta berbagai komitmen global seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW).

Komnas Perempuan dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian tujuan program, khususnya dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, yang menjadi salah satu fokus utama kerja sama RI-UNFPA. Selain itu, kontribusi lembaga ini juga sejalan dengan komitmen nasional dan global, termasuk implementasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW).

Program kerja sama RI-UNFPA sendiri telah berlangsung lebih dari lima dekade sejak 1972 dan terus berperan dalam mendukung pemerintah Indonesia dalam isu-isu strategis seperti penurunan angka kematian ibu, pemenuhan kebutuhan keluarga berencana, serta penguatan data kependudukan berbasis bukti.

Dengan dimulainya Siklus 11 (2026-2030), diharapkan sinergi antara pemerintah, mitra pembangunan, dan organisasi masyarakat sipil semakin kuat dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan gender.