Sinergi Penguatan Kelembagaan dan Layanan Publik Komnas Perempuan bersama Pemprov Daerah Khusus Jakarta

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melakukan audiensi dengan Pemerintah Provinsi Jakarta pada 9 Januari 2026. Pertemuan ini menjadi ruang dialog strategis untuk memperkuat peran Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dalam mendukung kelembagaan dan layanan publik yang inklusif di Komnas Perempuan.

Pertemuan dihadiri langsung dihadiri langsung oleh Gubernur DKJ, Pramono Anung Wibowo dan jajaran. Maria Ulfah Anshor selaku Ketua Komnas Perempuan, Irwan Setiawan, Daden Sukendar, dan Devi Rahayu mewakili Anggota Komisi Paripurna Komnas Perempuan Periode 2025-2030, serta Dwi Ayu Kartikasari selaku Sekretaris Jenderal.

Komnas Perempuan menyampaikan pentingnya dukungan Pemerintah Provinsi DKJ dalam peningkatan kualitas layanan publik, terutama dalam memenuhi prinsip inklusivitas, misalnya optimalisasi layanan bagi masyarakat, termasuk perempuan penyintas kekerasan dengan kebutuhan khusus, penyandang disabilitas, kelompok rentan, serta kebutuhan ruang yang aman, ramah, dan mudah diakses.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan layanan dan pengaduan masyarakat, Komnas Perempuan menyampaikan gambaran kebutuhan ruang kerja yang representatif, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus memaparkan sejumlah opsi pemanfaatan aset daerah yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKJ sebagai solusi dari penguatan layanan publik.

Dalam pertemuan ini, Komnas Perempuan juga menyampaikan perkembangan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Komnas Perempuan yang menunjukkan tren positif. Nilai IKM meningkat dari 8,6 pada tahun 2025 menjadi 8,9 yang mencerminkan meningkatnya kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sekaligus menjadi tantangan untuk terus meningkatkan kualitas dan inklusivitas layanan.

Isu lain yang menjadi perhatian dalam pertemuan ini adalah kekerasan seksual terhadap perempuan di transportasi umum yang ada di Jakarta. Komnas Perempuan menekankan pentingnya peningkatan kebijakan, sistem pencegahan, dan penanganan kekerasan seksual, khususnya di moda transportasi publik. Diharapkan adanya penguatan keamanan bagi perempuan pengguna transportasi umum, serta peningkatan sosialisasi mengenai pencegahan dan mekanisme penanganan kasus kekerasan seksual.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKJ menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi DKJ memiliki sejumlah aset gedung yang berpotensi dapat dimanfaatkan oleh Komnas Perempuan sesuai dengan kebutuhan kelembagaan dan layanan publik yang inklusif. Dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKJ juga menyampaikan komitmennya untuk memberikan perhatian terhadap persoalan kekerasan seksual yang dialami perempuan, termasuk yang terjadi di layanan transportasi Jak Lingko, yang saat ini dinilai masih memerlukan penguatan sistem pencegahan dan penanganan. Disampaikan pula bahwa upaya peningkatan keamanan terus dilakukan, antara lain melalui pemasangan CCTV di berbagai halte transportasi umum.

Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal penguatan kolaborasi antara Komnas Perempuan dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dalam mendukung penguatan kelembagaan, layanan publik yang inklusif, serta pemenuhan hak perempuan atas pemenuhan rasa aman dan berkeadilan.