Komnas Perempuan melakukan pemantauan dalam rangka pendokumentasian terhadap isu anti hukuman mati dan anti penyiksaan di Lapas Perempuan di Bali, 3-6 Oktober 2023. Di hari pertama, Komnas Perempuan berkunjung ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali guna menggali kondisi Lapas Perempuan Kelas 2A Kerobokan, pemenuhan hak warga binaan perempuan, dan situasi perempuan terpidana mati yang terdapat di Bali (3/10/2023).

Dalam pertemuan yang diterima langsung oleh Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Tekonologi Informasi, I Nyoman Mudana, Komnas Perempuan mendapat gambaran awal mengenai situasi Lapas Perempuan yang belum ideal dan over crowded. Namun saat ini Kanwil Kemenkumham Bali tengah mengupayakan tersedianya tanah hibah untuk lokasi lapas perempuan yang baru, serta strategi apa yang selama ini dilakukan oleh Kanwil Kemekumham Bali dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar warga binaan perempuan dalam kondisi sumber daya yang terbatas.

Komnas Perempuan juga mendialogkan berbagai proses dan upaya hukum lanjutan serta pengampunan terutama terhadap perempuan terpidana mati yang selama ini berlangsung di bawah wewenang Kanwil Kemenkumham Bali serta apa saja kendala yang dialami termasuk akibat kebijakan yang belum ideal. Bali memiliki kondisi spesifik di mana tidak sedikit warga binaan perempuan yang merupakan warga asing sehingga terdapat berbagai kendala terutama terkait administrasi dan prosedural sehingga pemenuhan haknya di bagian tertentu mengalami kendala dan tidak semudah pemenuhan kebutuhan dan hak WNI.

Dalam pemantauan Komnas Perempuan ke Lapas Perempuan Kelas 2A Kerobokan (4/10), ditemukan kondisi lapas perempuan yang terlalu kecil dan mengalami over crowded. Juga terdapat kondisi di mana pemenuhan kebutuhan dasar tertentu terkait reproduksi, maternitas dan perlengkapan MCK yang terkadang belum terpenuhi secara ideal karena keterbatasan sumber daya lapas.

Melalui hasil dialog dan pemantauan ini Komnas Perempuan mengupayakan untuk memberikan masukan dan rekomendasi kebijakan terhadap stakeholder terkait dan terhadap pemerintah daerah setempat untuk memberikan dukungan terhadap lapas. Komnas Perempuan juga akan memberikan rekomendasi kebijakan terhadap K/L terkait menyangkut upaya pemenuhan hak asasi dan anti penyiksaan bagi perempuan terpidana mati sesuai dengan hasil pemantauan.