KomisiNasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melakukanrangkaian kegiatan antara lain dialog dengan Pemerintah Provinsi Bali danpeluncuran hasil pemetaan pengalaman perempuan terdampak terorisme. Seharisebelum peluncuran yaitu pada hari Selasa, 11 Juni 2024 tim Komnas Perempuanyang dipimpin oleh Wakil Ketua Olivia Chadidjah Salampessy, serta Komisionerdari Gugus Kerja Perempuan dan Kebhinnekaan (GKPK) antara lain Imam Nahe’i,Dewi Kanti dan Veryanto Sitohang yang didampingi badan pekerja Dahlia Madanihdan Triana Komalasari melakukan dialog dengan gubernur Bali yaitu Irjen.Pol. (Purn.) Drs. Sang Made Mahendra Jaya, M.H. yangditemani jajaran daerah.
Olivia ChadidjahSalampessy menyampaikan rekomendasi hasil pemetaan pengalaman perempuan secarakhusus kepada Gubernur Bali, menegaskan pentingnya perhatian pemerintahprovinsi Bali terhadap perempuan penyintas peristiwa terorisme 2002/2005 baikkorban lansung maupun tidak lansung. Seperti dalam hal penguatan untuk pemulihan, layanan medis, pendidikanuntuk anak-anak, maupun bentuk penguatan lainnya seperti pemberian bantuanmodal, dan usaha. Imam Nahei menambahkan bahwa Gubernur Bali penting menyusunkebijakan untuk memastikan dukungan pada perempuan penyintas Bom Bali I dan II untukmendapatkan hak-haknya secara berkelanjutan. Dewi Kanti juga menyampaikanpentingnya perhatian Gubernur Bali pada kasus-kasus konflik Sumber Daya Alam diBali, yang berdampak buruk pada kehidupan masyarakat adat. Sementara VeryantoSittohang menyampaikan apresiasi kepada PEMDA Provinsi Bali yang selalu rutinberkontribusi untuk catatan tahunan komnas perempuan (CATAHU), serta memastikansituasi keberagaman yang inklusif bagi kehidupan beragama, termasukmengantisipasi dan langkah-langkah pembinaan adanya pengaduan praktekdiskriminasi penggunaan jilbab di lingkungan pendidikan.
GubernurBali menyampaikan bahwa akan melakukan upaya untuk menindak lanjuti hasilrekomendasi yang disampaikan Komnas Perempuan, melalui program-program yangdilaksanakan oleh unit pemerintah daerah, baik untuk layanan kesehatan,pendidikan, maupun bantuan modal usaha. Seperti adanya bantuan dana desa dandesa adat yang bisa juga menjadi peluang untuk setiap daerah memberikanperhatian kepada penyintas dan keluarganya. Termasuk menjaga inklusifitaskeragaman dan kebhinnekaan di Bali.
Peluncuran hasil pemetaan pengalaman perempuan terdampakterorisme, 12 Juni 2024.
Peluncuranhasil pemetaan ini diselenggarakan di Legian- Bali, yang dihadiri oleh wakilpejabat gubernur Bali yaitu staf ahli Gubernur Bali Bidang Pembangunan Manusiadan Kebudayaan Ir. I Made Sudarsana, M.Si. sebagai pembicara kunci (keynote speaker).Dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemetaan saat ini menjadi masukan bagisemua pihak untuk mengambil langkahselanjutnya dalam memberikan penguatan bagi penyintas serta untuk mendukung upaya-upaya perlindungan termasukdi dalamnya hak-hak perempuan. Olivia Chadidjah Salampessy menyampaikan bahwahasil pemetaan ini bukan untuk membuka luka lama masyarakat Bali dari peristiwakelam tahun 2002 dan 2005, namun ini menjadi bagian penting sebagai dukungannegara dan semua pihak pada perempuan penyintas dan keluarganya yang mampubertahan puluhan tahun melewati seluruh penderitaan baik fisik, psikis, sosial,ekonomi, dan aspek lainnya, dan masih bergelut dengan situasi tersebut.
Hasilpemetaan pengalaman perempuan terdampak terorisme disampaikan oleh KomisionerGugus Kerja Perempuan dan Kebhinnekaan kepada publik, dengan dihadiri 50undangan dari berbagai lembaga pemerintah daerah, lembaga keagamaan, organisasimasyarakat sipil, lembaga layanan untuk perempuan korban (LBH Bali WCC dan LBHAPIK Bali) serta organisasi penyintas.
Hadirsebagai penanggap yaitu Muhammad Fuad dari LPSK yang menyampaikan bahwa hasilpemetaan ini sangat membantu LPSK untuk memeriksa kembali situasi dan hambatanyang masih dihadapi oleh para perempuan korban/penyintas aksi terorisme. AndiUdin S dari Forum Pencehagan Terorisme Provinsi Bali mewakili BNPT memberikantanggapan bahwa FKPT akan menindak lanjuti langkah-langkah komunikasi dengankomunitas penyintas termasuk memastikan mendorong adanya tindak lanjutpenyusunan kebijakan rencana aksi daerah yang memuat pemenuhan hakkorban/penyintas bom terorisme.
Salahsatu perempuan penyintas yang hadir menyampaikan bahwa saat ini masih menjadipihak terlindung LPSK. Saat ini hidup sebagai tulang punggung keluarga bagianak-anaknya. Saat ini dirinya masih membutuhkan pengobatan karena masihterdapat percikan bom yang masih ada di dalam tubuhnya dan masih harus kepsikiater secara rutin. Dia berharap anaknya dapat sekolah negeri, karena biayakehidupan sehari-hari tidak mencukupinya yang bekerja sebagai buruh harian.Penyintas lainnya berharap sampai saat ini ada korban yang masih belummendapatkan pengakuan sebagai korban, karena adanya hambatanpembuktian-pembuktian berkas, meskipun para penyintas lain menyaksikan korbanada pada saat peristiwa.
Hasilpertemuan terebut juga merekomendasikan bahwa Provinsi Bali penting untuksegera menyusun kebijakan baik dalam bentuk rancana aksi daerah penaggulanganterorism (RAD-PE), maupun kebijakan yang secara lansung dapat mengatasihambatan yang dialami oleh para korban.
