Komnas Perempuan dan International NGO Forum on Indonesia Development (INFID) melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama tentang Penyelenggaraan Rangkaian Kegiatan dalam Penguatan Kepemimpinan Perempuan di Negara Mayoritas Islam, Pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) Berbasis Gender dan Demokrasi yang Berkeadilan, di Jakarta Pusat pada Jumat (17/11/2023).

Dalam penandatangan ini, Komnas Perempuan diwakili oleh Alimatul Qibtiyah, selaku ketua sub komisi Pendidikan, dan Misthohizzaman mewakili INFID, selaku Direktur Eksekutif.

“Kolaborasi antara Komnas Perempuan bersama dengan INFID ini dilakukan dalam rangka memperkuat ruang, kapasitas, dan peran Perempuan di negara-negara mayoritas Islam dalam pemenuhan HAM dan demokrasi yang berkeadilan,” Ujar Alimatul.

Beberapa ruang lingkup perjanjian kerja sama melingkupi tersedianya ruang diskusi yang dapat digunakan sebagai tempat konsolidasi para pemimpin perempuan dari berbagai negara mayoritas Islam, peningkatan kapasitas berupa pengetahuan dan keterampilan bagi peserta yang terdiri dari organisasi perempuan dalam isu pemenuhan HAM dan demokrasi, sehingga menguatkan gerakan di masing-masing negara dan atau jaringannya, serta mendorong lahirnya rekomendasi terhadap aksi nyata penguatan jaringan pemimpin perempuan peserta pelatihan untuk menguatkan gerakan-gerakan dalam rangka pemenuhan hak asasi perempuan dan demokrasi yang berkeadilan.

Alimatul mengatakan, bahwa peran Komnas Perempuan dalam kolaborasi ini adalah memberikan masukan terhadap penyusunan modul pelatihan baik versi bahasa Indonesia maupun versi bahasa Inggris dan menjadi narasumber, fasilitator, dan atau pelatih dalam pelatihan penguatan kepemimpinan perempuan yang mengedepankan demokrasi yang berkeadilan, hak asasi manusia, dan memiliki perspektif gender serta inklusi sosial.

Agenda terdekat sebagai wujud kerja sama ini adalah rangkaian pelatihan Kepemimpinan Perempuan dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi yang Berkeadilan, dengan 7 kali sesi pertemuan secara daring pada bulan Desember 2023, dengan 30 peserta pelatihan yang di wakili akademisi dan pegiat sosial dari negara-negara mayoritas Islam, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Pakistan.