Komnas Perempuan menyampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenah hasil konsultasi dan temuan dari masyarakat sipil mengenai pentingnya keberlanjutan upaya pemulihan bagi perempuan korban konflik, maupun korban terdampak langsung dan tidak langsung dari tindakan terorisme yang terjadi di Sulteng, Kamis (24/8/2023).  Pertemuan dengan Pemprov Sulteng diwakili oleh komisioner Komnas Perempuan pengampu Gugus Kerja Perempuan dan Kebhinekaan, Imam Nahei, Dewi Kanti dan Veryanto Sitohang serta Badan Pekerja Dahlia Madanih dan Triana Komalasari dan diterima  oleh Sekretaris Daerah, Novalina, serta perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak. 

Komnas Perempuan menyampaikan pentingnya perlindungan pada perempuan yang tinggal di wilayah-wilayah rawan konflik, dan wilayah pertambangan baik dari ancaman dan tindakan kekerasan, termasuk aksi terorisme, juga disampaikan pentingnya Pemerintah Provinsi untuk melaksanakan RAD tentang Pencegahan Ekstremisme di tingkat kabupaten dan kota sehingga dapat mendesain upaya- upaya pencegahan yang lebih efektif dengan pelibatan masyarakat secara aktif. 

Dalam pertemuan ini juga ditegaskan pentingnya pendidikan inklusif sejak usia dini, sebab ada upaya upaya indoktrinasi ajaran radikal pada anak anak sejak sekolah tingkat kanak kanak, serta terkait situasi perempuan masyarakat adat yang berjuang mendapatkan pengakuan atas hutan adat pasca diterbitkannya SK Hutan Adat. Hal penting lainnya adalah pentingnya Pemerintah provinsi menindaklanjuti mandat UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, salah satunya dengan mendorong layanan visum gratis bagi perempuan korban kekerasan.

Novalina menyampaikan bahwa langkah-langkah pemulihan perempuan korban akan menjadi perhatian Pemerintah Provinsi kedepan dan akan meminta SKPD  terkait bersinergi, termasuk akan terus berkoordinasi dan bersinergi dengan mitra di sektor pertambangan  agar memiliki perspektif gender pada lingkungan  kerja yang kondusif bagi perempuan.