Komnas Perempuan Gaungkan Pemulihan Ruang Aman bagi Perempuan Kepulauan lewat Kampanye 16 HAKTP di Pulau Tidung

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16 HAKTP) 2025 di Pulau Tidung, Kamis (27/11). Tahun ini, kampanye mengangkat tema “Kita Punya Andil, Kembalikan Ruang Aman”, dengan penekanan khusus pada perempuan yang tinggal di wilayah kepulauan.

Rangkaian acara dimulai dengan prosesi palang pintu, pembentangan bendera di Jembatan Cinta, hingga pelepasan 1.000 benih ikan laut, bagian dari dukungan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) dalam peringatan 16 HAKTP. Sejumlah pejabat hadir, termasuk Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi, serta perwakilan UNFPA sebagai mitra strategis kampanye.

Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta Iin Muthmainnah mengungkap adanya tren kenaikan laporan kekerasan yang diterima Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPPA). 

“Setiap tahun kekerasan trennya semakin naik dan dari komponen perempuan dan anak lebih tinggi persentase yang dialami oleh anak,” ujarnya.

Menurutnya, ini merupakan konsekuensi dari terbangunnya sistem pelaporan yang baik, dan kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasusnya.

Dalam sambutannya, Ketua Komnas Perempuan, Maria Ulfah Anshor, menegaskan bahwa kampanye tahunan ini bukan sekadar tradisi, melainkan mandat lembaga untuk mendorong transformasi sosial dan kebijakan nyata yang berpihak kepada korban kekerasan.

“Sejak 2001, Kampanye 16 HAKTP menjadi momentum nasional untuk menggalang kesadaran publik, mendorong kebijakan yang berpihak pada korban, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam upaya menghapuskan kekerasan terhadap perempuan,” ujar Maria.

Tema tahun ini, tegasnya, mengajak publik untuk memahami bahwa ruang aman tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga ruang sosial, budaya, dan digital tempat perempuan berinteraksi dan berpartisipasi. Ruang aman dimaknai sebagai kondisi di mana perempuan dapat hadir tanpa rasa takut, ancaman, maupun diskriminasi.

Maria juga menyoroti makna khusus penyelenggaraan kampanye di Pulau Tidung. Sebagai wilayah kepulauan, akses layanan bagi korban kekerasan kerap terhambat oleh jarak dan keterbatasan transportasi.

Ia menyoroti bahwa keterbatasan transportasi dan jarak dari pusat kota membuat layanan penanganan kekerasan terhadap perempuan, terutama kekerasan seksual yang sering Kali tidak mudah dijangkau oleh korban.

“Kegiatan ini adalah wujud kehadiran negara. Kami datang untuk memastikan suara perempuan di kepulauan didengar, kebutuhan mereka dipenuhi, dan ruang aman bagi mereka benar-benar diwujudkan,”tegasnya.

Ia menyampaikan apresiasi kepada UNFPA dan Takeda Pharmaceuticals melalui Women at the Center Project yang selama ini mendukung peningkatan kualitas layanan dan penanganan kasus kekerasan berbasis gender.

Menteri PPPA: Pemulihan Ruang Aman Tak Bisa Dikerjakan Satu Lembaga

Usai acara utama, Menteri PPPA, Arifatul Choiri Fauzi, memberikan keterangan doorstop terkait jaminan layanan setara bagi perempuan di wilayah kepulauan seperti Pulau Tidung.

Menjawab pertanyaan jurnalis mengenai upaya memastikan akses layanan setara seperti di daratan, Arifatul menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci.

“Amanat Presiden jelas: tidak ada satupun kementerian atau lembaga yang bisa bekerja sendiri. Untuk memastikan ruang aman bagi perempuan, semua harus berkolaborasi,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa KemenPPPA mendorong penguatan program Ruang Bersama Indonesia (RBI) bukan sebagai ruang fisik, tetapi mekanisme koordinasi antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan kekerasan secara terpadu.

“Dari Komnas Perempuan di aspek apa, dari dinas kesehatan, pendidikan, KPPA-nya, hingga partisipasi masyarakat, semua harus terhubung. Tujuannya membangun desa yang inklusif, mandiri, dan sejahtera,” ujarnya.

Arifatul juga mengonfirmasi bahwa program RBI saat ini telah berkembang. “Kalau proyeknya ada di tujuh kabupaten mewakili zona Indonesia, tahun ini sudah menjadi 138. Desa-desa itu merupakan transformasi dari desa/kelurahan ramah anak menjadi Ruang Bersama Indonesia,” jelasnya.

Ketika ditanya kapan program tersebut dapat terwujud di Pulau Tidung, Arifatul menyebut bahwa pondasinya sudah mulai terbentuk.

“Hari ini sudah ada komunitas perempuan peduli perempuan. Kita bersama-sama menguatkan langkah-langkah yang ada, dan RBI ini menjadi bagian dari upaya memperkuat perempuan dan anak di manapun,” tegasnya.

Meneguhkan Komitmen di Wilayah Kepulauan

Kampanye di Pulau Tidung menghadirkan partisipasi masyarakat lokal, tokoh agama, perempuan nelayan, dan penyintas kekerasan. Melalui simbol-simbol budaya pesisir serta dialog publik dalam talkshow “Kita Punya Andil, Kembalikan Ruang Aman”, kegiatan ini meneguhkan komitmen negara dan masyarakat untuk memastikan perlindungan perempuan berlangsung hingga tingkat kepulauan.

Maria Ulfah mengajak seluruh pihak untuk bergerak bersama. “Setiap dari kita punya andil. Setiap langkah kecil, suara, dan tindakan nyata berkontribusi mengembalikan ruang aman bagi perempuan, terutama perempuan Pulau Tidung,” tutupnya.

Penulis: Seraphica Dewantoro