Komnas Perempuan Inisasi Deklarasi Komitmen Ruang Aman dari Kekerasan dengan Pemerintah Provinsi NTB

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menginisiasi Semarak Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16 HAKTP) 2025 bertajuk “Gerak Bersama, Kembalikan Ruang Aman bagi Perempuan” bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kampanye ini bertujuan memperkuat koordinasi dan sinergi multipihak dalam pencegahan, penanganan, serta pemulihan perempuan korban kekerasan, sekaligus mengampanyekan pentingnya ruang aman bagi perempuan. Kegiatan tersebut diikuti lebih dari 300 peserta dari unsur organisasi perangkat daerah, lembaga pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga independen, serta jaringan masyarakat sipil.

Rangkaian kegiatan diawali dengan senam bersama sebagai simbol gerak kolektif, kemudian dilanjutkan dengan Deklarasi Gerak Bersama Mengembalikan Ruang Aman bagi Perempuan yang disampaikan oleh para pemangku kepentingan daerah dan jejaring perlindungan perempuan dan anak.

Ketua Partisipasi Masyarakat Komnas Perempuan, Daden Sukendar, mengapresiasi konsistensi Pemerintah Provinsi NTB dan jaringan masyarakat sipil dalam penyelenggaraan peringatan 16 HAKTP. 

“16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan di NTB merupakan yang kesekian kali dilaksanakan. Ini adalah langkah konkret untuk pencegahan, penanganan, dan pemulihan perempuan korban kekerasan yang perlu dilakukan secara bersama-sama,” ujarnya.

Ia menegaskan kegiatan tersebut tidak berhenti pada simbolisasi. 

“Kegiatan hari ini tidak hanya simbolik, tetapi juga untuk mengikat komitmen kita bersama dan mewujudkannya menjadi langkah-langkah nyata, kebijakan, dan aksi bersama,” kata dia.

Komitmen tersebut dituangkan secara konkret melalui penandatanganan deklarasi bersama oleh Pemerintah Provinsi NTB, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, serta seluruh peserta kegiatan. Deklarasi ini menjadi pernyataan sikap kolektif untuk menolak segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak serta mendorong terciptanya ruang yang aman, adil gender, inklusif, dan bebas diskriminasi di Nusa Tenggara Barat.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyatakan perlindungan perempuan dan anak harus menjadi bagian dari agenda pembangunan daerah.

“Jujur saja, belum banyak yang kami lakukan. Tapi saya punya mimpi, suatu saat NTB ini akan menjadi daerah yang aman dan nyaman bagi perempuan dan anak. Ini bukan sekadar janji politik, tetapi janji moril,” ujarnya, Rabu, 11 Desember 2025.

Kegiatan ini juga diikuti dengan penandatanganan petisi bersama oleh para peserta dan pemangku kepentingan sebagai wujud dukungan nyata dalam mengembalikan ruang aman bagi perempuan dan anak.