Komnas Perempuan melakukan Dialog dengan Penyintas TPPO di Bongas

Komnas Perempuan melakukan pendalaman isu melalui dialog bersama penyintas tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan pekerja migran di kawasan pertanian wilayah Bongas, Kabupaten Indramayu pada (24/4/2026). Kegiatan ini dilaksanakan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai situasi perempuan di tingkat akar rumput, sekaligus mendengar pengalaman, tantangan, dan kebutuhan para penyintas.

Dalam rangkaian audiensi tersebut, Komnas Perempuan didampingi oleh organisasi masyarakat sipil lokal, Yayasan Selendang Puan, serta Yayasan Kusuma Bongas yang selama ini berperan sebagai pendamping korban dan komunitas setempat.

Melalui dialog dengan para penyintas dan masyarakat, Komnas Perempuan mencatat bahwa berbagai persoalan yang dialami perempuan dan anak perempuan tidak terlepas dari kuatnya faktor budaya dan konstruksi sosial yang masih melanggengkan kekerasan, ketidakadilan, serta pembatasan akses perempuan terhadap perlindungan dan kesempatan hidup yang layak.

Selain itu, Komnas Perempuan juga memetakan sejumlah isu baru yang saling berkelindan, terutama tekanan ekonomi rumah tangga dan pergeseran pola mata pencaharian masyarakat. Kondisi ekonomi yang semakin berat mendorong banyak warga, termasuk perempuan, untuk memilih bekerja sebagai pekerja migran atau pekerja seks. Di sisi lain, lahan pertanian yang semakin sempit turut menambah tekanan terhadap perempuan petani yang menggantungkan penghidupan dari sektor agraria.

Temuan lapangan ini menunjukkan bahwa kerentanan perempuan tidak hanya berkaitan dengan kekerasan berbasis gender, tetapi juga erat kaitannya dengan persoalan struktural seperti kemiskinan, ketimpangan akses ekonomi, dan terbatasnya pilihan pekerjaan yang aman.

Dalam pertemuan tersebut, Yayasan Kusuma Bongas juga memaparkan berbagai upaya pencegahan yang telah dilakukan di tingkat komunitas, termasuk advokasi kepada kelompok muda melalui sosialisasi kesehatan reproduksi, pendidikan pencegahan kekerasan, serta penguatan kesadaran hak-hak perempuan dan anak. Komnas Perempuan menilai inisiatif berbasis komunitas tersebut menjadi bagian penting dalam membangun sistem pencegahan yang berkelanjutan, khususnya di wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap TPPO, perkawinan anak, dan migrasi tidak aman. 

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi Komnas Perempuan dalam mengadvokasikan berbagai persoalan perempuan yang selama ini masih underreported. Hadir dalam pertemuan ini Komisioner Sondang Frishka Simanjuntak, Rr. Sri Agustini, serta perwakilan Badan Pekerja dari Divisi Advokasi Internasional.