Komnas Perempuan melakukan Dialog dengan Perempuan Nelayan dan Penyintas di Wilayah Pesisir

Komnas Perempuan melakukan pendalaman isu melalui dialog bersama perempuan nelayan dan penyintas di wilayah pesisir Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, pada (24/4/2026). Kegiatan ini dilaksanakan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai situasi perempuan di tingkat akar rumput, sekaligus mendengar pengalaman, tantangan, dan kebutuhan perempuan nelayan dan penyintas.

Dalam rangkaian audiensi tersebut, Komnas Perempuan didampingi oleh organisasi masyarakat sipil lokal, Yayasan Selendang Puan yang selama ini berperan sebagai pendamping korban dan komunitas setempat.

Melalui dialog bersama masyarakat, terungkap adanya ketimpangan dalam sistem bantuan dan perlindungan bagi nelayan kecil. Sejumlah perempuan menyampaikan bahwa keluarga nelayan yang tidak memiliki juragan, kapal besar, atau kartu identitas nelayan sering kali tidak memperoleh bantuan pemerintah. Kondisi ini membuat nelayan kecil dan keluarganya berada dalam lingkaran kemiskinan yang berulang, sementara akses terhadap program perlindungan sosial menjadi sangat terbatas.

Dialog ini juga mengungkap ketidakadilan dalam struktur ekonomi perikanan, di mana hasil kerja nelayan kecil banyak terserap oleh potongan untuk juragan, pemilik modal, serta berbagai biaya lain, sehingga pendapatan yang diterima keluarga nelayan sangat minim dan tidak mencukupi kebutuhan dasar. Dalam situasi tersebut, perempuan menanggung beban tambahan untuk memastikan keberlangsungan ekonomi rumah tangga, termasuk mencari sumber penghasilan lain tanpa perlindungan kerja yang memadai.

Selain persoalan ekonomi, Komnas Perempuan mencatat adanya pengalaman diskriminasi dan stigma yang dialami perempuan nelayan dan keluarga miskin pesisir dalam mengakses layanan publik. Kondisi ini semakin mempersempit ruang perempuan nelayan untuk memperoleh perlindungan dan hak-haknya sebagai warga negara.

Temuan lapangan ini menunjukkan bahwa kerentanan perempuan nelayan di wilayah pesisir Indramayu tidak berdiri sendiri, melainkan terkait erat dengan persoalan struktural, termasuk kemiskinan, ketimpangan akses bantuan dan layanan, serta lemahnya pengakuan negara terhadap peran perempuan dalam sektor perikanan. Kerentanan tersebut berdampak langsung pada kualitas hidup perempuan dan keluarganya, serta meningkatkan risiko eksploitasi dan kekerasan berbasis gender.

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi Komnas Perempuan dalam mengadvokasikan berbagai persoalan perempuan yang selama ini masih underreported. Hadir dalam pertemuan ini Komisioner Sondang Frishka Simanjuntak, Rr. Sri Agustini, serta perwakilan Badan Pekerja dari Divisi Advokasi Internasional.