Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menghadiri ENTRY MEETING PEMERIKSAAN LKKL TAHUN 2020 DI LINGKUNGAN AKN I.  Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga dihadiri oleh 13 Kementerian dan Lembaga, yaitu:

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan  (Kemenkopolhukkam), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Narkotika Nasional (BNN), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarmas), Dewan Ketahanan Nasional, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kegiatan ini diselenggarakan sebagai penanda bergulirnya kegiatan audit terhadap pelaksana keuangan negara di tahun 2020, sekaligus sambutan positif dari Kementerian dan Lembaga terkait pada kegiatan pengawasan keuangan. Di dalam audit tahun ini menggunakan pendekatan berbasis resiko, berfokus pada 7 akun pengeluaran yang berisiko tinggi. Hasil audit disampaikan dalam format opini, dimana K/L terkait dapat menindaklanjuti butir-butir rekomendasi dari hasil pengujian.

Meski saat itu satuan kerja (satker) penggunaan keuangan negara di Komnas Perempuan masih menempel di Komnas HAM,  kehadiran Komnas Perempuan dalam kegiatan first entry ini juga merupakan simbol bertumbuhnya dukungan dari berbagai institusi negara, termasuk BPK, pada kemandirian kelembagaan Komnas Perempuan.

Bagi Komnas Perempuan, kehadirannya merupakan wujud komitmen pada penguatan transparansi, akuntabilitas dan integritas lembaga nasional HAM yg berfokus pada penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Entry meeting yang diselenggarakan secara hybrid ini dihadiri oleh Ketua Komnas Perempuan secara luring sementara Sekjen serta Badan Pekerja terkait secara daring.