Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melalui Gugus Kerja Perempuan dan Kebhinekaan (GKPK) melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk penguatan pada perempuan adat di Flores dan situasi hak asasi manusia perempuan pada 15-19 September 2025.
Delegasi Komnas Perempuan dipimpin oleh Maria Ulfah Anshor, Ketua Komnas Perempuan, didampingi oleh Dahlia Madanih, Wakil Ketua sekaligus Ketua GKPK, Komisioner Chaterina Pancer Istiyani dan Daden Sukendar, perwakilan Badan Pekerja GKPK, serta mitra Komnas Perempuan, Selviana Yolanda. Rombongan diterima secara resmi oleh Romo Vikjent, RD Frederikus Dhedhu, Maria Matildis Banda, GPP Kekae Helena Bhara, dan Martina D. Banda dari Keuskupan Agung Ende.
Temuan Komnas Perempuan
Dalam pertemuan, Komnas Perempuan menyampaikan telah menerima delapan pengaduan terkait konflik sumber daya alam terkait Proyek Strategis Nasional (PSN), Pemanfaatan Energi Panas Bumi yang sudah dilaksanakan maupun dalam perencanaan pemerintah. Komnas Perempuan mendapatkan kompleksitas dan persoalan dan dampak yang dihadapi seperti pemiskinan, kehilangan sumber penghidupan, keretakan hubungan sosial hingga dialami oleh anak-anak dan kehidupan keagamaan.
Komnas Perempuan menegaskan bahwa perempuan adat menjadi kelompok paling rentan terdampak sari proyek yang mengatasnamakan Pembangunan tersebut. Temuan lapangan mencatat adanya Intimidasi aparat pemerintah, aparat keamanan serta tentara bersenjata yang menimbulkan rasa takut, ancaman kriminalisasi, hingga pengucilan sosial bagi mereka yang menolak maupun menyetujui untuk menjual tanah mereka, serta kerusakan lingkungan dan tercerabutnya masyarakat adat dari tanah leluhurnya.
Respon Keuskupan Agung Ende
Keuskupan Agung Ende menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komnas Perempuan dan mengakui bahwa memang perempuan dan ibu-ibu adalah pihak yang paling menderita akibat konflik.
Sejak awal Januari 2025, Uskup Ende telah Mengeluarkan pernyataan resmi terkait proyek geothermal. Keuskupan juga membentuk tim pemantau di Sokoria, Jerebuu, dan Mataloko. Keuskupan Agung Ende telah mengeluarkan Surat Gembala Bersama sebagai pernyataan tegas menolak proyek geothermal di wilayah kegembalaannya karena dianggap merusak sosial, budaya, dan lingkungan.
Menurut Keuskupan penting pertemuan lintas kabupaten hingga pusat bersama masyarakat sipil dan akademisi untuk memperkuat advokasi. Selain itu, Keuskupan telah mengundang paroki-paroki di wilayah proyek geothermal guna membicarakan pendampingan umat, baik yang menolak maupun yang menerima proyek, demi meredam gesekan sosial di tengah Masyarakat.
Pertemuan ditutup dengan komitmen untuk bersinergi bersama guna melakukan pendampingan dan penguatan pada Masyarakat adat.
