Komnas Perempuan mengadakan sosialisasi konsep Pendidikan Damai yang Berperspektif HAM dan Gender yang dihadiri oleh sejumlah mitra kunci, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun lembaga pendidikan ormas kegamaan, serta tokoh pendidikan damai di Jakarta, Senin (12/6/2023). Forum ini menghasikan kesepakatan tindak lanjut bersama untuk mensosialisasikan dan mengintegrasikan pendidikan damai di masing-masing institusi. Sedangkan Komnas Perempuan akan merumuskan rekomendasi kepada pemerintah pusat, dalam hal ini kementerian Pendidikan kebudayaan riset dan teknologi untuk mempertimbangkan hadirnya sebuah integrasi Pendidikan damai dalam sistem Pendidikan nasional.

Indonesia merupakan wilayah demografi yang memiliki beragam suku, agama, serta peta politik yang beragam yang dapat berpotensi menimbulkan beragam konflik. Pengalaman konflik dari masa ke masa, seperti di Aceh, Maluku, Poso, Sampit, tragedi Mei 98, dll sudah semestinya dapat menjadi pembelajaran dalam  membangun sikap yang lebih peka, baik pemerintah maupun masyarakat agar konflik-konflik tersebut tidak berulang.

Berangkat dari berbagai pengalaman konflik yang pernah terjadi, berbagai pendekatan penting diciptakan untuk membangun inisiatif perdamaian dalam masyarakat, baik di ruang formal, seperti pendidikan formal, maupun informal yang berbasis pengalaman dalam membangun perdamaian di komunitasnya. Inovasi serupa ini perlu berakar pada pengalaman perempuan dan kelompok marginal lainnya, berbasis di komunitas dan memperkuat inisiatif perdamaian yang sudah ada dengan visi pendidikan lintas generasi. 

Untuk mewujudkan gagasan tersebut, Komnas Perempuan mengembangkan sebuah konsep Pendidikan Damai (Center of Peace) yang diharapkan akan menjadi salah satu referensi dalam upaya menciptakan institusi Pendidikan sebagai pusat Pendidikan Damai. Konsep ini telah melalui sejumlah konsultasi berbagai pihak, baik akademisi, tokoh, penggiat pendidikan, ormas agama, serta jaringan masyarakat sipil untuk turut memberikan pemikiran-pemikirannya untuk menghasilkan sebuah konsep  yang komprehensif.

Wakil Ketua Komnas Perempuan, Olivia Ch Salampessy dalam sambutannya menekankan bahwa pendidikan perdamaian melalui Center of Peace berbasis pengalaman perempuan merupakan tawaran pendekatan bagi pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama menciptakan rasa aman dan damai dapat dipahami, dimaknai, dan dirasakan sesungguhnya oleh masyarakat, serta dapat diimplementasikan melalui kebijakan publik dalam kehidupan sosial bermasyarakat.

Dalam diskusi, komisioner yang juga mengampu Sub Komisi Pendidikan Komnas Perempuan, Alimatul Qibtiyah memaparkan terkait pokok-pokok pikiran konsep Pendidikan damai. Ia menegaskan bahwa dengan membangun perdamaian sejati akan menciptakan budaya damai yang membawa pada sebuah tatanan kehidupan bermasyarakat baru, yang bebas dari kekerasan, diskriminasi, penindasan, monopoli, dan peminggiran.

Hal serupa juga disampaikan penggiat Pendidikan damai dari Universitas Tadulako Palu, Muhammad Marzuki. Ia juga mengingatkan terkait pentingnya regulasi untuk menanamkan konsep Pendidikan damai di lembaga Pendidikan, baik melalui kebijakan pemerintah pusat, daerah maupun setiap institusi Pendidikan. 

Pemikiran yang disampaikan oleh penggiat Pendidikan damai Poso ini disambut baik oleh Nur Berlian Venus Ali dari Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan Badan Standar Pendidikan dan Kurikulum Kemendikbudristek. Ia menerangkan bahwa dalam upaya mewujudkan Institusi Pendidikan yang Merdeka dari Kekerasan, Kemendikbudristek telah memasukkan materi pencegahan dan penanganan ‘tiga dosa besar’ Pendidikan, yaitu bulliying, kekerasan dan intoleransi, dalam standar pendidikan nasional.  (Tini Sastra – Koordinator Divisi Pendidikan).