Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menerima kunjungan kerja dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat (Kanwil HAM Jabar) pada Selasa, (8/7/2025), di kantor Komnas Perempuan, Menteng, Jakarta Pusat. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kerja-kerja pemajuan hak asasi manusia, khususnya bagi perempuan dari kelompok rentan dan minoritas, melalui kolaborasi strategis lintas lembaga.

Rombongan Kanwil HAM Jabar dipimpin oleh Kepala Kanwil, Hasbullah, beserta jajaran, dan disambut langsung oleh para Komisioner Komnas Perempuan: Dahlia Madanih, Rr. Sri Agustini, Chatarina Pancer Istiyani, Devi Rahayu, dan Sundari Waris, serta Badan Kerja Komnas Perempuan dari Gugus Kerja Perempuan dan Kebhinekaan (GKPK).

Dalam pertemuan tersebut, Komnas Perempuan mendengarkan pemaparan Kanwil HAM Jabar mengenai situasi kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan rumah sakit, yang baru-baru ini menjadi sorotan publik. Komnas Perempuan dan Kanwil HAM Jabar berdiskusi secara mendalam terkait tantangan-tantangan aktual yang dihadapi perempuan dalam konteks tersebut, serta merumuskan berbagai alternatif solusi, termasuk upaya pencegahan untuk menghindari terulangnya kasus serupa di masa mendatang.

Komnas Perempuan menyambut baik semangat kolaboratif yang ditunjukkan Kanwil HAM Jabar dan menegaskan pentingnya memperkuat sinergi lintas sektor dalam perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi perempuan dan kelompok rentan di Jawa Barat. Komnas Perempuan juga mendorong adanya langkah-langkah konkret dalam memperkuat sistem perlindungan yang lebih responsif terhadap pengalaman korban.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, kedua lembaga sepakat untuk mengadakan koordinasi lebih lanjut dan menyusun rencana aksi bersama, termasuk penyusunan nota kesepahaman (MoU) sebagai dasar kerja sama ke depan. Komnas Perempuan memandang kunjungan ini sebagai langkah awal penting dalam membangun kemitraan yang berbasis pada nilai-nilai HAM, kesetaraan gender, dan inklusivitas. Sinergi ini diharapkan dapat mendorong perubahan kebijakan dan praktik yang lebih adil dan berpihak bagi perempuan, khususnya di wilayah Jawa Barat.