Maumere, 18 Juni 2025 — Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melalui Bidang Resource Center dan Subkomisi Pemantauan menggelar kegiatan diseminasi hasil kajian dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini dilakukan untuk menyampaikan temuan situasi perempuan dan kelompok rentan dalam konteks krisis iklim, khususnya di wilayah sekitar Bendungan Napun Gete, Maumere.

Komnas Perempuan diwakili oleh Komisioner Chatarina Pancer Istiyani yang bertemu langsung dengan Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago. Dalam pertemuan tersebut, Komnas Perempuan menyampaikan hasil pemantauan yang dilakukan sepanjang tahun 2024, bekerja sama dengan Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero.

Salah satu fokus pemantauan adalah dampak pembangunan Bendungan Napun Gete terhadap masyarakat sekitar, terutama perempuan dan kelompok rentan. Temuan menunjukkan bahwa pembangunan bendungan belum memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat. Alih fungsi lahan berdampak pada perubahan perilaku sosial masyarakat, termasuk potensi peningkatan kekerasan terhadap perempuan.

Komnas Perempuan mencatat bahwa kompensasi berupa ganti rugi lahan yang diberikan kepada warga tidak diiringi dengan pengelolaan finansial yang memadai. Akibatnya, uang kompensasi kerap dihabiskan tanpa perencanaan, dan saat dana habis, kondisi tersebut memicu kekerasan dalam rumah tangga, terutama terhadap istri.

Komnas Perempuan juga mengapresiasi inisiatif Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di Kabupaten Sikka dalam pengembangan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bersama untuk penanganan kekerasan terhadap perempuan. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam implementasinya. Salah satu hambatan yang disoroti adalah biaya visum yang masih dikenakan kepada korban, padahal visum merupakan dokumen penting dalam proses hukum.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Sikka menyatakan dukungannya terhadap upaya Komnas Perempuan. Ia juga menegaskan perlunya peninjauan terhadap aturan visum berbayar yang saat ini masuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Masa orang sudah menderita kita persulit lagi. Jangankan satu juta, di sini dua ratus ribu saja susah. Kita perlu untuk tinjau kembali,” ujar Bupati Juventus.

Dalam rangkaian kegiatan di Maumere, Komnas Perempuan juga menggelar diskusi dengan perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka pada 18 Juni 2025. Kegiatan ini bertujuan menyampaikan rekomendasi kebijakan serta mendiskusikan langkah-langkah strategis yang dapat diambil pemerintah daerah.

Perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sikka menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirimkan tiga kali surat resmi terkait pemanfaatan akses air dari Bendungan Napun Gete. Namun hingga kini, masih terdapat kendala menyangkut kewenangan dan keterbatasan anggaran daerah.

Bapperida juga menjelaskan bahwa saat ini Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sikka sedang dalam tahap rancangan awal. Isu perempuan telah dimasukkan dalam indikator makro pembangunan sumber daya manusia. Bapperida mengakui bahwa akar persoalan di Sikka adalah masih rendahnya kesetaraan gender serta tingginya angka kekerasan terhadap perempuan.

Dalam hal pelayanan kesehatan reproduksi, berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP2KBP3A), program Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Sikka telah mencakup perempuan dan laki-laki. Namun, partisipasi laki-laki dalam program KB masih sangat rendah karena masih kuatnya budaya patriarki di masyarakat.

Komnas Perempuan menekankan pentingnya pendekatan yang interseksional dalam menghadapi krisis iklim, kekerasan berbasis gender, dan ketimpangan struktural yang dihadapi perempuan serta kelompok rentan di daerah terdampak pembangunan.