Dengar Keterangan Umum (DKU) wilayah Timur di Manado (19-21 September 2023) yang diselenggarakan oleh Kerjasama untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP) baru saja berakhir. Kasus-kasus yang digelar di DKU wilayah Timur terdiri dari berbagai tindak pelanggaran penyiksaan dan ill-treatment terjadi di Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku Barat Daya dan Provinsi Papua. Dalam proses persidangan, Tim Komisioner Inkuiri menemukan adanya dugaan penyiksaan, ill treatment dan pelanggaran HAM lainnya pada 8 (delapan) kasus yang dipersaksikan. Di antaranya dugaan penyiksaan dan/atau ill-treatment termasuk penyiksaan berbasis gender, anak perempuan dengan disabilitas dan penyiksaan seksual sebagai pelanggaran HAM berat masa lalu. Tercatat, para pelaku tindak penyiksaan dan ill treatment terdiri dari aktor negara baik aparat penegak hukum (APH) maupun aktor negara lainnya pada dinas pemerintahan daerah serta aktor non negara. Kasus-kasus meliputi penghentian penanganan kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak perempuan dengan pelaku anak dan orang dewasa, dugaan penyiksaan tahanan yang berakibat kematian oleh APH, KDRT berulang yang bereskalasi bunuh diri  dan berkelanjutan, dugaan penyiksaan terhadap narapidana oleh APH, pelanggaran HAM berat masa lalu serta delay in justice.

Tim Komisioner Inkuiri menyampaikan sejumlah rekomendasi DKU wilayah Timur, di antaranya mengawal monitoring dan evaluasi berkala serta mekanisme komplain bagi korban penyiksaan dan ill-treatment termasuk kekerasan seskual berbasis gender; mendorong penyelesaian kasus-kasus penyiksaan termasuk berbasis gender sebagai pelanggaran HAM berat masa lalu; mendorong kementerian yang berwenang menjalankan peran koordinatif untuk kerjasama lintas kementerian/lembaga  (K/L) negara dalam menjamin perlindungan dan pemenuhan hak korban penyiksaan dan ill treatment  atas pemulihan komprehensif; memperkuat infrastruktur transportasi laut, jaringan internet dan anggaran khusus di wilayah-wilayah kepulauan serta memperluas jangkauan masyarakat wilayah terluar, terpencil dan termiskin untuk pengaduan dan penanganan kasus penyiksaan dan kekerasan termasuk berbasis gender, anak dan disabilitas.

Dalam sosialisasi upaya pencegahan penyiksaan dan ill treatment, KuPP juga menggandeng media massa setempat sekaligus mensosialisasikan DKU dan kampanye stop penyiksaan. Sejumlah wartawan setempat diundang untuk mengawali DKU Wilayah Timur dengan media briefing, dilanjutkan menggelar dialog media dengan TVRI dan RRI Manado dan wawancara dengan media lokal lainnya. Sosialisasi ini menargetkan para pekerja media dan publik untuk mengenali definisi penyiksaan dan ill treatment serta bentuk-bentuknya yang belum banyak dipahami termasuk berbasis gender, anak dan disabilitas. Selain itu, Komnas Perempuan yang merupakan bagian dari KuPP juga memanfaatkan kunjungan di Manado untuk bertemu Wakil Kepala Polisi Daerah Sulawesi Utara , Brigjen Jan Leornaed de Fretes membahas pencegahan penyiksaan dan kasus-kasus yang perlu menjadi perhatian.

DKU juga turut menemukan tantangan-tantangan upaya pencegahan dan penanganan kasus penyiksaan dan ill treatment. Tantangan tersebut mencakup dalam rekomendasi-rekomendasi KuPP dalam DKU wilayah Timur oleh 6 (enam) lembaga HAM  yang perlu dikawal bersama. Tim Komisioner Inkuiri wilayah Timur ini terdiri dari Andy Yentriyani dan Rainy Hutabarat (Komnas Perempuan), J. Widiantoro (ORI), Sylvana Apituley (KPAI), Kikin Tarigan (KND) dan Putu Elvina (KHAM).