Komnas Perempuan melakukan dialog dengan Pemerintah Daerah Provinsi Bali yang diwakili oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali I Gusti Ngurah Wiryanata pada Jumat (28/7/2023), untuk menyampaikan beberapa isu yang penting menjadi perhatian dan peran dari Pemerintah Daerah, antara lain melakukan langkah-langkah pemulihan serta perhatian pada perempuan penyintas peristiwa bom bali satu dan dua ( tahun 2002 / 2004) yang saat ini masih membutuhkan pemulihan berkelanjutan, termasuk dukungan untuk kesehatan dan kesejahteraan.

Komnas Perempuan juga menyampaikan peran penting Pemerintah Daerah untuk memperkuat upaya pencegahan tindakan intoleransi, ekstremisme berkekerasan dengan melibatkan peran perempuan, termasuk melakukan upaya-upaya pemberdayaan, yang bisa dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah. Selain itu, Pemerintah Daerah diharapkan dapat turut memberikan prioritas pada upaya pencegahan, penanganan kekerasan seksual dan perlindungan korban. 

I Gusti menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah Bali mempunyai komitmen tinggi untuk melakukan upaya mitigasi agar peristiwa serupa tidak berulang, karena  berdampak pada seluruh sektor kehidupan di Bali, serta berkomitmen untuk memberikan perhatian pada para penyintas dari peristiwa bom bali satu dan dua. I Gusti menyampaikan akan berkoordinasi dengan unit/satuan dinas lain, seperti dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dinas sosial dan dinas pendidikan terkait hal tersebut.

Komnas Perempuan juga mendorong Pemerintah Bali untuk memberikan perhatian pada pendidikan kelompok minoritas, khususnya pendidikan agama yang harus diberikan berdasarkan pada keyakinan siswa/ termasuk guru-guru yang mengajarnya sesuai dengan agama/kepercayaan siswa/siswi, serta memastikan tidak ada diskriminasi dalam penggunaan busana sekolah. 

Hadir dalam pertemuan tersebut Komisioner Komnas Perempuan Imam Na'hei, Veryanto Sitohang, Dewi Kanti dan Badan Pekerja Komnas Perempuan Dahlia Madani dan Triana Komalasari.