Komnas Perempuan menerima kunjungan Lembaga Bantuan Hukum Bali Women Crisis Centre (LBH BWCC) Senin, 21 Agustus 2023 di Kantor Komnas Perempuan. Kunjungan ini diselenggarakan untuk mendialogkan hasil dan temuan riset LBH BWCC dalam rangka Penyusunan Laporan Monitoring Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs dan Keadilan Pembangunan 2022-2023. 

LBH BWCC bermaksud mendengar tanggapan Komnas Perempuan sebagai bahan advokasi di tingkat nasional dan Internasional untuk isu keadilan dan pembangunan berkelanjutan bagi perempuan. Dalam laporan monitoring yang disampaikan oleh LBH BWCC, salah satu yang persoalan disorot adalah tujuan SDGs nomor 6, yaitu akses air bersih dan sanitasi layak dengan lokus riset berada di Kabupaten Bangli, Bali.

Menurut sumber Bank Data Provinsi Bali yang menjadi acuan LBH BWCC, di Bali proporsi rumah tangga yang telah memiliki akses berkelanjutan terhadap air masih sangat terbatas. Sampai tahun 2022, hanya 53% rumah tangga yang telah mendapatkan akses tersebut. Hal ini menjadi sangat serius, karena air bersih yang berkelanjutan merupakan salah satu faktor yang menentukan layak atau tidaknya kehidupan masyarakat.

Hal ini didukung oleh temuan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020-2022, yang menunjukkan bahwa hanya beberapa wilayah di Bali yang memiliki ketercukupan akses sanitasi layak, seperti Jembrana, Kota Denpasar, Badung, dan Buleleng. Sedangkan sisanya masih berkutat di angka 80-an persen. 

Perempuan di Bali merupakan salah satu tulang punggung keluarga dalam memenuhi akses kesehatan. Namun, perempuan mengalami beberapa hambatan dalam pemenuhan akses air bersih. Hambatan tersebut di antaranya karena akses yang tidak memadai, faktor ekonomi yang kurang baik, dan perempuan yang jarang mendapatkan kesempatan untuk berbicara dalam forum-forum adat (untuk menyampaikan dan membicarakan permasalahannya).

Mendengar hal ini, Komnas Perempuan menekankan pentingnya pelibatan pemangku kepentingan untuk mengatasi persoalan krisis air bersih dan sanitasi layak di Bangli.  Krisis tersebut tentunya sangat memengaruhi kehidupan perempuan, mengingat perempuan di Indonesia memegang peranan penting dalam pengelolaan air di rumah tangga dan komunitas. Komnas Perempuan juga menyarankan koordinasi lanjutan untuk membantu mengurai hambatan dalam proses advokasi akses air bersih dan sanitasi layak. 

Kunjungan LBH BWCC ke Komnas Perempuan dilakukan oleh Ni Nengah Budawati (Direktur LBH BWCC), Ni Luh Sudiani (LBH BWCC), I Wayan Rasmini (Perempuan Perwakilan Masyarakat Banjar Taksu, Bangli). Sementara Komisioner Komnas Perempuan yang menerima kunjungan tersebut adalah Veryanto Sitohang (Subkomisi Partisipasi Masyarakat), Dewi Kanti (Gugus Kerja Perempuan dan Kebhinekaan), Bahrul Fuad (Pemantauan), dan Maria Ulfah Anshor (Reformasi Hukum dan Kebijakan), beserta badan pekerja.