Komnas Perempuan melakukan serangkaian kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan di beberapa daerah, salah satunya adalah Sulawesi Barat, Mamuju. Komnas Perempuan mengenali bahwa terdapat informasi yang minim mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan dan upaya penanganannya di Sulawesi Barat. Selain itu data pantauan media tahun 2020, Sulawesi Barat merupakan peringkat ketiga dengan angka pernikahan anak yang cukup tinggi. Oleh karenanya, Komnas Perempuan tahun ini memilih Sulawesi Barat untuk dikunjungi dalam rangkaian waktu 26 sampai 30 November 2021.

Dalam kunjungan hari pertama, Komnas Perempuan melakukan pertemuan awal dengan mitra jaringan masyarakat sipil dan jaringan media Sulawesi Barat dalam rangka mengenali wilayah Sulawesi Barat baik secara historis, geografi dan situasi daerahnya.

Lalu pada hari kedua, di pagi hari Komnas Perempuan menemui Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Dr Muhammad Idris, M.SI untuk menyampaikan tujuan kunjungan Komnas Perempuan dalam rangkaian kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Dalam kunjungannya, Andy Yentriyani, Ketua Komnas Perempuan, ingin melihat situasi Sulawesi Barat dengan Ibu Kota Provinsi Mamuju sejak dimulainya pemekaran di tahun 2004, terutama dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Selain itu disampaikan agar Komnas Perempuan dapat bertemu dengan dinas-dinas terkait beserta jajarannya yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Kependudukan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan masyarakat sipil, serta dinas terkait lainnya.

Pada siang harinya Komnas Perempuan mengadakan diskusi online dengan kelompok jaringan mahasiswa aliansi pergerakan perempuan Majene berdiskusi tentang situasi perempuan termasuk anak muda di Majene serta mendiskusikan kasus-kasus kekerasan seksual yang stagnan ketika dilaporkan ke aparat penegak hukum.

Pada sesi malam, Komnas Perempuan menghadiri undangan pertemuan dengan Ibu Hj. Djamilah, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Kependudukan membahas tentang data kekerasan terhadap perempuan di Provinsi Sulawesi Barat dan bagaimana proses penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan serta isu kelompok rentan yang berkait kelindan dengan isu kekerasan terhadap perempuan.

Hari ketiga, Komnas Perempuan melakukan serangkaian kunjungan ke organisasi perempuan Aisyiyah dalam maksud memperkuat jaringan mitra perempuan berbasis keagamaan. Sekaligus dalam pertemuan ini ingin mengetahui program-program Aisyiyah untuk menurunkan angka pernikahan anak, stunting, kasus kekerasan seksual dan pemberdayaan terhadap perempuan. Dalam diskusinya, perwakilan dari Muhammadiyah juga mempertanyakan tentang Permendikbud. Dalam responnya, Komnas Perempuan memastikan terkait klausula tanpa persetujuan, bukan berarti kesimpulannya adalah dengan persetujuan dapat melegalkan zina atau seks bebas. Hal tersebut sudah diatur dalam KUHP. Selanjutnya Komnas Perempuan melanjutkan diskusi dengan kelompok mahasiswa Cipayung di Mamuju. Pendiskusian yang berlangsung lebih banyak mendiskusi bentuk-bentuk kekerasan seksual di Kampus dan upaya pencegahan serta penangannya.

Pada hari keempat Komnas Perempuan bertemu dengan pemerintah daerah melalui dinas-dinas terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Kependudukan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan masyarakat sipil, serta perwakilan Polda yaitu dari Reknata PPA yang pertemuannya dipimpin oleh Ibu Halimah mewakili kepala DP3A PK Provinsi. Dalam pendiskusian disampaikan yang menjadi temuan setiap dinas dan menyampaikan upaya yang sudah dilakukan pemerintah daerah dalam mengurangi pernikahan anak.

Komnas Perempuan dan dinas-dinas terkait mendiskusikan tentang kasus kekerasan seksual yang terjadi dan minimnya daya dukung penanganan, baik tenaga profesionalnya dan penganggaran untuk penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Komnas Perempuan juga mendiskusikan penyebab angka pernikahan anak yang masih tinggi di Sulawesi Barat. Berdasarkan pemaparan dari masing-masing dinas terkait, kemiskinan dan budaya juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pernikahan anak tinggi di Sulawesi Barat.

Pada tahun sebelumnya, pemerintah daerah mencanangkan gerakan kembali ke sekolah, namun perlu didukung dengan program penunjang ekonomi kesejahteraan lainnya agar anak tidak kembali menjadi pekerja anak. Termasuk juga anak korban kekerasan seksual dapat terus bersekolah untuk melanjutkan cita-citanya. Komnas Perempuan memberikan masukan terkait program kembali ke sekolah ini ke depan agar bisa memakai metode peer support, diskusi dengan teman sebaya cukup efektif dalam mendorong program kembali ke sekolah. Selain itu di akhir pertemuan membahas tentang rencana tindak lanjut yang akan dipastikan Komnas Perempuan terutama dalam pendokumentasian catatan tahunan Komnas Perempuan serta rencana kajian Komnas Perempuan dalam restorative justice.

Pada sesi siang, Komnas Perempuan mengadakan konsultasi publik dengan kelompok lembaga perempuan dan layanan serta pemerintah kabupaten dan media dalam mendorong kerja kolaborasi bersama untuk pencegahan dan penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Kemudian malamnya dilanjutkan dengan pertemuan jaringan mitra perempuan lembaga Kartini serta Fatayat NU dalam rangka memperkuat jaringan gerakan perempuan dan mitra kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan.