Pada hari Rabu, 24 Februari 2021, Komnas Perempuan mendapat kunjungan dari Tim  Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia RI (BPK RI) yang diketuai oleh Bapak Mohammad Nashir Salim dalam rangka melaksanakan tugas pemeriksaan laporan keuangan satuan kerja Komnas HAM Tahun Anggaran 2020. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, pemeriksaan laporan keuangan  tahun ini,  Komnas Perempuan akan dibuatkan laporan tersendiri sebagai identitas lembaga yang terpisah dari Komnas HAM walaupun dalam praktiknya pengelolaan keuangan negara masih dibawah satuan kerja Komnas HAM.

Pada pertemuan kali ini Wakil Ketua Komnas Perempuan, Ibu Mariana Amiruddin menyampaikan beberapa hal terkait kelembagaan Komnas Perempuan termasuk didalamnya terkait program-program kerja yang telah dilaksanakan termasuk alokasi  sumber anggaran yang digunakan untuk pencapaian pelaksanaan seluruh program kerja yang telah tertuang dalam Rencana Strategis Komnas Perempuan 2020 -2024. Dalam diskusi ini juga disampaikan beberapa informasi lainnya terkait pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Komnas Perempuan termasuk sistem dan mekanisme pelaporan keuangan dan bagaimana pengelolaan  sumber daya manusia yang ada membantu dalam pelaksanaan pencapaian output yang diharapkan dalam setiap program kerjanya. 

BPK RI mengapresiasi terhadap usaha Komnas Perempuan dalam melakukan beberapa perbaikan guna mendukung akuntabilitas dan efektifitas dalam melakukan pengelolaan anggaran negara. Pada kesempatan ini Bapak Mohammad Nashir Salim menyampaikan bahwa pemeriksaan laporan keuangan ini bukan untuk mencari kesalahan tetapi bagaimana pengelolaan keuangan negara ini dapat dijalankan sesuai dengan tata peraturan yang ada, sehingga tidak berdampak pada kerugian negara, potensi kerugian negara, ketidakefisienan dan ketidakefektifan dalam melakukan pengelolaan keuangan negara.

Pemeriksaan laporan keuangan TA 2020 ini akan dilakukan sampai dengan empat (4) minggu ke depan dan tim BPK RI sangat berharap Komnas Perempuan dapat memberikan informasi dan data-data dengan tepat, guna mendukung pencapaian pertanggungjawaban laporan keuangan negara khususnya untuk satuan kerja Komnas HAM tepat waktu dan tepat opini. Bagi Komnas Perempuan upaya yang dilakukan oleh BPK RI adalah merupakan bentuk penguatan dukungan negara untuk upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan *)