Komnas Perempuan menerima audiensi dari perwakilan perempuan pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) tingkat pabrik tekstil, garmen, dan alas sepatu (TGSL) dari 4 (empat) wilayah yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah untuk memberikan informasi dan berdiskusi dengan Komisioner Komnas Perempuan mengenai data dan berbagai bentuk kekerasan dan pelecehan berbasis gender, serta ragam pelanggaran hak maternitas yang terjadi di dunia kerja di pabrik-pabrik sektor TGSL di Ruang Persahabatan Komnas Perempuan pada Senin (27/11/2023).

Data yang disampaikan merupakan data Survei Kelayakan Kerja yang berhasil dikumpulkan oleh program Inisiatif Makin Terang: Meningkatkan Pekerjaan dan Keterwakilan Pekerja di Indonesia. Program ini dijalankan Serikat Pekerja Nasional (SPN), TSK SPSI, dan GARTEKS KSBSI, serta organisasi pendukung gerakan SP/SB di Indonesia yakni Trade Union Rights Centre (TURC), Gajimu.com, WageIndicator Foundation, dan FNV Mondiaal.

Dalam pertemuan tersebut, dari perwakilan perempuan pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh menyampaikan bentuk-bentuk kekerasan dan pelecehan berbasis gender yang mereka alami, berupa: diskriminasi, pelanggaran hak kesehatan reproduksi dan hak maternitas, kekerasan dan pelecehan seksual, fisik, verbal, dan psikologis, serta kekerasan ekonomi serta penyampaian bagai upaya dan strategi pembelaan telah dilakukan oleh pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Melalui audiensi ini, perwakilan perempuan pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh juga? menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Komnas Perempuan selaku lembaga Negara yang diberi mandat untuk meningkatkan upaya penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi perempuan.

Komnas Perempuan diwakili oleh Komisioner Satyawanti Mashudi, Badan Pekerja dari Tim Perempuan Pekerja, dan Unit Pengaduan untuk Rujukan menyambut dengan baik audiensi ini, karena perempuan pekerja merupakan salah satu isu prioritas Komnas Perempuan pada periode 2020-2025. Data-data yang diperoleh serta penyampaian pengalaman dan situasi selama audiensi ini juga menguatkan temuan-temuan dalam pemantauan situasi pemenuhan hak maternitas bagi perempuan pekerja yang dilakukan oleh Komnas Perempuan dan menjadi bahan penting dalam berbagai proses advokasi dan pemberian rekomendasi kebijakan dengan stakeholder terkait upaya pemenuhan hak dan pelindungan perempuan pekerja.