Pada 27-28 Mei 2021, Komnas Perempuan menyelenggarakan Workshop Integrasi Hak Asasi Manusia Berperspektif Gender dan Nilai-Nilai Keberagaman dalam Kurikulum Pendidikan SMA di Ambon. Kegiatan ini bersinergi bersama Dinas Pendidikan Provinsi Maluku, dengan melibatkan perwakilan guru-guru MGMP mata pelajaran Pendidikan Agama, PPKN, Sejarah dan Bimbingan Konseling dari Seram Bagian Barat, Maluku Tengah dan Kota Ambon.

Workshop ini merupakan tidak lanjut dari Lokakarya tahun sebelumnya yang mengenalkan tentang HAMBG dan bentuk-bentuk ketidakadilan gender di satuan Lembaga Pendidikan. Diharapkan pada workshop kali ini para guru akan mempraktikkan langsung mengintegrasikan HAMBG dan nilai-nilai keberagaman dalam Kurikulum melalui simulasi RPP. Workshop ini diawali dengan kata sambutan dari Wakil Pimpinan Komnas Perempuan, Olivia Ch Salampessy, yang menekankan pentingnya pendidikan damai terintegrasi dalam kurikulum pendidikan formal dalam upaya melahirkan generasi muda yang memiliki kesadaran akan nilai-nilai keberagaman dan menjunjung tinggi perdamaian. Serta pentingnya mengupayakan sinerginya dengan Dinas Pendidikan Provinsi Maluku. Sementara itu sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku disampaikan oleh Husein yang menyambut baik  dan mendukung penuh inisiatif Komnas perempuan, siap bersinergi dalam upaya integrasi nilai-nilai keberagaman dan HAMBG sebagai wujud pendidikan damai dalam kurikulum Pendidikan di SMA.

Sebelum melakukan simulasi integrasi HAMBG dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), peserta mendapat pengayaan materi dari para narasumber, baik dari Komnas Perempuan, Dinas Pendidikan Provinsi Maluku, dan tokoh Perdamaian dari Maluku. Dengan pengayaan materi ini diharapkan para guru memiliki bangunan pengetahuan yang kuat sebagai fondasi mengintegrasikan HAMBG dan nilai-nilai keberagaman dalam RPP. Poin-poin penting yang disampaikan oleh para narasumber diantaranya tentang bentuk-bentuk ketidakadilan gender dan pelanggaran HAM di Lembaga Pendidikan yang disampaikan oleh Alimatul Qibtiyah. Sedangkan praktik-praktik pendidikan perdamaian serta aktor-aktor yang terlibat disampaikan Maria Ulfa Anshor. Keduanya merupakan Komisioner Komnas Perempuan.

Sementara itu, Prof. Hasbollah Toisuta, Rektor UIN Ambon purnabakti, menggambarkan secara utuh tentang keberagaman dari perspektif multikutural dalam masyarakat Maluku yang banyak memiliki kearifan lokal yang mengajarkan kerukunan dalam keberagaman antar agama dan suku, seperti pela gandong bentuk persaudaraan untuk saling menghargai saling membantu meskipun berbeda keyakinan; Siwalima sebagai kosmologi orang Maluku mengandung makna mono dualistik (bersatu dalam perbedaan); Makan patita, sebagai bentuk serimoni dalam kesyukuran atas capaian sesuatu yang pesannya adalah merayakan kebersamaan, dll. Hanya saja kearifan lokal ini dapat terancam dan tergerus dengan masuknya paham agama transnasional dan menguatnya politik identitas.

Baihajar Tualeka, Direktur LAPPAN (Lingkar Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Maluku mengajak peserta belajar dari pengalaman mama-mama dari komunitas yang memiliki peran penting dalam membangun perdamaian paska konflik dengan menciptakan ruang-ruang perjumpaan dan persahabatan, seperti bazar, wisata rumah ibadah, papalele, dll. Sementara untuk anak-anak sekolah ada peacesantren merupakan ruang perjumpaan untuk menumbuhkan nilai-nilai toleransi dan perdamaian pada anak-anak dan menjalin persahabatan yang dapat diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Dukungan penuh disampaikan oleh Paula selaku Kabid GTK Disdik Maluku yang menyampaikan peluang dalam integrasi HAMBG dan pendidikan perdamaian masuk dalam kurikulum pendidikan. Bahkan Dinas Pendidikan Maluku telah menyiapkan Bimbingan Teknis untuk program integrasi pendidikan perdamaian bagi guru-guru.

Workshop ini telah menghasilkan draft awal dari simulasi integrasi HAMBG dan nilai-nilai keberagaman ke dalam RPP Pendidikan Agama, PPKN, Sejarah dan Bimbingan Konseling. Dalam kesepakatan tindak lanjut, guru-guru MGMP akan memfinalisasi draft RPP, nantinya akan dikonsultasikan bersama Disdik Maluku dan Komnas Perempuan dalam forum berikutnya. Sedangkan Disdik Maluku sendiri juga sedang menyiapkan Bimbingan Teknis terkait program integrasi HAMBG dalam Kurikulum.

Selain pencapaian-pencapaian di atas, workshop ini juga mampu membuat perubahan cara pandang peserta yang cukup signifikan yang terlihat ketika bersama-sama melakukan evaluasi menggunakan teknis Most Significant Change (MSC). Salah satu peserta workshop menyampaikan, “Sebelum mengikuti workshop saya berpikir bahwa siswi hamil harus dikeluarkan dari sekolah karena peraturan sekolah memang begitu. Setelah mengikuti workshop saya akan membela siswi hamil korban kekerasan seksual karena mereka punya masa depan.” Tentu saja perubahan cara pandang para guru ini akan sangat menentukan keberhasilan dalam membangun sistem pendidikan yang berkeadilan gender, non-diskriminatif, serta menjunjung perdamaian dan niia-nilai keberagaman. Selain itu, ada peserta juga yang menyampaikan “Sebelum lokakarya saya pikir, lokakarya ini biasa-biasa saja, ternyata lokakarya ini cukup mengusik pemikiran saya sebagai laki-laki, maka ke depannya saya akan damai dengan pasangan saya.” Puji syukur, acara membawa perubahan ke arah yang lebih baik, semoga ke depannya akan lebih banyak lagi penerima manfaat dari program-program sinergi Komnas Perempuan dengan mitra strategis di berbagai wilayah lainnya. (Tini Sastra -Koordinator Divisi Pendidikan)