Kabar Terkini
Laporan Pemantauan Penanganan Kekerasan Seksual di Aceh Jaringan Pemantau Aceh 231 dan Komnas PerempuanPada tahun 2022, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) disahkan oleh Pemerintah sebagai payung hukum nasional yang memberikan terobosan dalam perlindungan terhadap perempuan korban k...
Peta Situasi Perempuan Terpidana Mati di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan di Lampung, Jawa Barat, Banten, BaliPeta situasi perempuan terpidana mati di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) disusun berdasarkan rencana kerja Tim Perempuan Pekerja Komnas Perempuan Tahun 2023. Fokus pendokumentasian ini adalah p...
Laporan Pemantauan Situasi Perempuan Terpidana Mati di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP)Komnas Perempuan merasa penting untuk melihat lebih jauh pengalaman-pengalaman para perempuan terpidana mati dalam mengatasi situasi dan kondisi ketika berada dalam deret tunggu untuk dapat menemukena...
Jiwa-jiwa yang Disiksa Laporan Pemantauan Situasi Perempuan Terpidana Mati di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP)Komnas Perempuan merasa penting untuk melihat lebih jauh pengalaman-pengalaman para perempuan terpidana mati dalam mengatasi situasi dan kondisi ketika berada dalam deret tunggu untuk dapat menemukena...
Laporan Pemantauan Kerentanan Berlapis Perempuan Pekerja Rumahan di Indonesia: Kerja Tidak Layak, Kekerasan Berbasis Gender, dan Pengabaian Hak MaternitasLaporan ini berisikan hasil pemantauan yang dilakukan untuk memahami kerentanan berlapis yang dialami perempuan pekerja rumahan dengan mengambil studi kasus di tiga provinsi yakni Jawa Tengah, Jawa Ti...
Laporan Pemantauan Kekerasan Berbasis Gender: Kondisi Pasca Peristiwa Kanjuruhan di Kabupaten MalangPada April2023, Komnas Perempuan menerima surat dari Jaringan Kerja Penanganan KasusKekerasan terhadap Perempuan-Anak Jawa Timur (JANGKAR PKtPA JATIM). Perihalsurat tersebut terkait dengan permo...
Laporan Pemantauan Kawin Tangkap di SumbaDalam dua puluh tahun terakhir, pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan terus meningkat. Daya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan terus dibenahi dan diperkuat. Termasuk juga me...
Gerak Bersama Dalam Data Laporan Sinergi Database Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2022Komnas Perempuan, bersama Kemen PPPA dan FPL mengembangkan kolaborasi 3 institusi dalam upaya integrasi data pelaporan kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk Sinergi Data dan Pemanfaatan Sistem Pen...
Laporan Pemantauan Tambang Emas di Kepulauan Sangihe Sulawesi UtaraKomnas Perempuan pada 29 April 2021, telah menerima pengaduan dari perwakilan masyarakat Kepulauan Sangihe dan Jaringan Masyarakat Sipil terkait penambangan oleh PT Tambang Mas Sangihe (PT TMS) di Kep...
Laporan Pemantauan Konflik SDA oleh PT Dairi Prima Mineral (DPM) Provinsi Sumatera UtaraBerdasarkan pengaduan masyarakat terdampak aktivitas PT Dairi Prima Mineral (DPM) kepada Komnas Perempuan pada 17 Desember 2019. Menindaklanjuti laporan tersebut, Komnas Perempuan melaksanakan pemanta...
Laporan Pemantauan Pertambangan di Desa Pasar Seluma BengkuluPada 27 Januari 2022, Komnas Perempuan telah menerima pengaduan dari Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Indonesia yang mewakili perempuan-perempuan Warga Desa Pasar Seluma, Kecama...
Keterangan Tertulis Komnas Perempuan sebagai Sahabat Pengadilan (Amicus Curiae) Permohonan Pengujian Materiil Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan adalah lembaga independen yang berperan sebagai lembaga nasional hak asasi manusia (LNHAM) dengan mandat khusus mengupayakan penghapusan segala bentuk...
Keterangan Tertulis Komnas Perempuan dalam Perkara Nomor 24/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945KETERANGAN TERTULIS KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (KOMNAS PEREMPUAN) Dalam Perkara Nomor 24/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan...
Menyusuri Jalan Keadilan: Upaya Peningkatan Layanan Bagi Perempuan Berhadapan dengan Hukum di AcehKonflik bersenjata dan tsunami Aceh (2004) telah meruntuhkan kehidupan masyarakat Aceh. Harapan baru muncul setelah adanya MoU Helsinki, yang diyakini dapat menghentikan konflik bersenjata. Pengesahan...
Laporan Ringkas Pemantauan Pengungsi Rohingya Di Kabupaten Aceh Utara, Aceh Timur dan Kota Langsa Provinsi AcehPengungsi Rohingya tidak memiliki kewarganegaraan (stateless), mengalami konflik sosial berkepanjangan dan diskriminasi berdasarkan etnis dan agama. Keputusan mereka melarikan diri dari Myanmar adalah...
Menampilkan 16 sampai 30 dari 63 baris
ARTIKEL TERKINI
Sambutan Ketua Komnas Perempuan Media Briefing Peringatan Hari...5 jam yang laluSiaran Pers Komnas Perempuan Mendorong Kepastian Akses Layanan Kesehatan...7 jam yang laluSiaran Pers Komnas Perempuan Memperingati Hari Kontrasepsi Internasional...Minggu, 27 September 2026Siaran Pers Komnas Perempuan Memperingati Hari Kesetaraan Upah...Jumat, 25 September 2026RUU Daerah Kepulauan Harus Menjamin Akses Keadilan bagi PerempuanKamis, 24 September 2026ARTIKEL TERPOPULER
CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci (5 Maret 2021)Jumat, 5 Maret 2021Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Peluncuran CATAHU 2023 Komnas...Rabu, 8 Maret 202315 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah PengenalanSenin, 21 April 2014Menemukenali Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Jumat, 22 Mei 2020Tentang Kasus Kekerasan Seksual terhadap 13 Santriwati dan Pidana Mati...Senin, 18 April 2022