Kabar Terkini
Laporan Pemantauan Kondisi Pemenuhan Hak-Hak Konstitusioanl Perempuan di 16 Kabupaten/Kota/ Pada 7 Provinsi. Atas Nama Otonomi Daerah : Pelembagaan Diskriminasi Dalam Tatanan Negara Bangsa Indonesia. Desentralisasi adalah prasyarat mutlak bagi proses demokratisasi yang tengahbergulir di Indonesia sejak dimulainya era reformasi pada tahun 1998. Dalampraktiknya, desentralisasi melalui kebijakan...
Laporan Tim Temuan Dan Rekomendasi ( TTR): Tentang Penyerangan Terhadap Penganut Syiah Di Sampang, Madura Laporan Tim Temuan dan Rekomendasi diharapkan akan (a) menemukenali akar masalah dan dampak dari kasus Sampang, baik di pengungsian maupun dalam...
Layanan Terpadu : Pengalaman Korban Mengakses Lembaga Layanan. Hasil Pemantauan Akses Perempuan Korban Terhadap Layanan Terpadu di Provinsi Kepulauan Riau, Jawa Timur dan Maluku.Buku hasil Pemantauan ini mencoba memotret akses kepada lembaga pengadalayanan dari perspektif korban, sebagai modalitas untuk membangun perlindungankorban. Karena Komisi Nasional Anti Kekerasan t...
Pengetahuan Hukum sebagai Pemberdayaan Hukum Perempuan (Hasil Pemantauan Akses Perempuan pada Keadilan - Laporan)Kondisi ketidaktahuan tentang pengetahuan hukum paling banyak dialami oleh perempuan. Dalam sistem masyarakat yang patriarki, perempuan ditempatkan dalam posisi subordinat. Sebagai kelompok subordinat...
In The Name of Regional Autonomy: The Institutionalisation of Discrimination in IndonesiaLaporan pemantauan Komnas Perempuan berjudul "Atas Nama Otonomi Daerah: Pelembagaan Diskriminasi di Indonesia" mendokumentasikan pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara, khususnya perempuan da...
Laporan Pemantauan HAM Pekerja Migran & Mekanisme Penanganan Korban Pelanggaran HAMSepanjang 30 tahun sejarah migrasi pekerja Indonesia, kondisi dan posisi pekerja migran masih memprihatinkan. Persoalan yang dihadapi sangat kompleks. Hampir dalam tiap tahapan migrasi ; mas...
Pemantauan Akses Perempuan Pada Keadilan. Mekanisme Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Formal dan Non FormalPenanganan formal lewat pengadilan yang disediakan negara merujuk pada sejulah Undang-Undang sebagai Landasan Hukum dalam melakukan tuntutan terhadap piahk-pihak terkait, dalam pengalaman kebanyakan p...
Anyam Noken Kehidupan. Papua Tanah Damai Menurut Perempuan Penyitas Kekerasan & Pembela HAMKomnas Perempuan dan Tiki Jaringan pembela HAM perempuan Papua (selanjutnya disebut Tiki) memulai suatu proses “menyiapkan keterlibatan setara, penuh dan efektif perempuan Papua ke dalam semua tingkat...
Tragedi Mei 1998 Dalam Perjalanan Bangsa. Disangkal !Komnas Permpuan merasa berkepentingan untuk menyuarakan perspektifnya tentang insiden yang mempunyai makna tersendiri bagi perempuan. Peristiwa ini merupakan pukulan yang sangat menyakitkan, sekaligus...
Kesaksian Perempuan Papua Korban Kekerasan dan Pelanggaran HAM 1963-2009: Stop Sudah!Pengalaman kekerasan yang dialami perempuan Papua tidak terlepas dari sejarah panjang konflik di Papua, sejak tahun 1963 hingga sekarang. Meski pemerintahan Indonesia berganti dari waktu ke waktu dan...
Enough is Enough testimoni of Papua Women Victims of Violence and Human Rights Violatons 1963-2009Laporan "Enough is Enough! Testimonies of Papuan Women Victims of Violence and Human Rights Violations 1963–2009" yang diterbitkan oleh Kelompok Kerja Dokumentasi bersama Komnas Perempuan, Pokja Perem...
Pelapor Khusus Komnas Perempuan Untuk Poso. Perempuan Dalam Jeratan Impunitas: Pelanggaran & Penanganan. Dokumentasi Pelanggaran HAM Terhadap Perempuan Selama Konflik Bersenjata di Poso 1998-2005Pelapor Khusus untuk Poso adalah pelapor Komnas Perempuan yang kedua setelah Aceh.Metodologi pemantauan yang diterapkan oleh Pelapor Khusus untuk Aceh dikembangkan lebih lanjut di Poso. Selain me...
National Commission On Violence Againts Women Special Rapporteur For Poso - Women Ensnared By Impunity : Violence and InterventionLaporan Komnas Perempuan melalui Pelapor Khusus Poso mendokumentasikan 72 kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap perempuan selama konflik bersenjata di Poso pada kurun waktu 1998–2005, di...
Laporan Hasil Dokumentasi Pelapor Khusus Komnas Perempuan Tentang Kekerasan Seksual Mei 1998 dan Dampaknya. Saatnya Meneguhkan Rasa Aman. Langkah Maju Pemenuhan Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual Dalam Kerusuhan Mei 1998Dokumentasi ini menemukan tujuh faktor alasan perempuan korban kekerasan seksual untuk membungkam pasca peristiwa kekerasan seksual Mei 1998. Ketujuh faktor ini saling kait-mengkait, yaitu faktor pers...
Laporan Pemantauan HAM Komnas Perempuan. Perempuan dan Anak Ahmadiyah : Korban Diskriminasi BerlapisKomisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menerima pengaduan dari perwakilan Komunitas Ahmadiyah Cianjur, Jawa Barat (tanggal 27 September 2005) tentang penyerangan oleh mas...
Menampilkan 46 sampai 60 dari 70 baris
ARTIKEL TERKINI
Pernyataan Sikap Komnas Perempuan Mendesak Pemulihan Korban, serta...17 jam yang laluPernyataan Sikap Komnas Perempuan Atas Peristiwa Upaya Paksa di Pondok...Senin, 2 November 2026Informasi Rekrutmen dan Seleksi Eksternal Asisten Koordinator Bagian...Senin, 2 November 2026Njonja Ati Soetji: Sebuah Kisah Perlawanan terhadap Perdagangan Perempuan...Senin, 2 November 2026Siaran Pers Komnas Perempuan Merespons Pajak Produk MenstruasiJumat, 30 Oktober 2026ARTIKEL TERPOPULER
CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci (5 Maret 2021)Jumat, 5 Maret 202115 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah PengenalanSenin, 21 April 2014Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Peluncuran CATAHU 2023 Komnas...Rabu, 8 Maret 2023Menemukenali Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Jumat, 22 Mei 2020Tentang Kasus Kekerasan Seksual terhadap 13 Santriwati dan Pidana Mati...Senin, 18 April 2022