Dampak Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Perempuan Pekerja Migran IndonesiaDitengah gelombangkrisis kesehatan Pandemi COVID-19, DPR RI mengesahkan Omnibus Law Undang-UndangCipta Kerja menjadi UU No. 11 Tahun 2020. Isu pekerja migranmerupakan salah satu isu yang tiba-tiba muncul dan disahkan dalam UU CiptaKerja sebagai bagian dari kluster...
Memastikan Pelaksanaan Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran IndonesiaMeresponadanya tantangan kebijakan yang berpotensi melemahkan pemenuhan hakkonstitusional dan hak asasi manusia khususnya perempuan Pekerja Migran Indonesia,serta menyambut peringatan hari buruh migran sedunia, Komnas Perempuan padaJumat, 17 Desember 2021 menggelar diskusi publik...
Peluncuran Kajian Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 3 Tahun 2017KomnasPerempuan dengan dukungan mitra melakukan kajian mengenai sejauh mana PenerapanPeraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 3 Tahun 2017. Dalam webinar “PeluncuranKajian Penerapan Peraturan MA RI No 3 Tahun 2017” yang diselenggarakan padaRabu, 15 Desember 2021...
Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan di dalam Konteks Konflik di Indonesia 2025-2045Pada Rabu, 15Desember 2021, Komnas Perempuan menggelar “Peluncuran Instrumen TinjauUlang/Revisit Wilayah Pasca Konflik dan Kerangka Peta Jalan” denganmenghadirkan narasumber yakni Samsidar (Pangampu Tinjau Ulang InstrumenBerbasis Wilayah dan Tematik), Azriana (Pengampu Tinjau...
Mengembangkan Kerjasama Komnas Perempuan dengan Bareskrim POLRI (13 Desember 2021)Pada Senin 13Desember 2021, Komnas Perempuan, melalui Bidang Resource Center, melakukanaudiensi dengan Bareskrim POLRI dalam rangka menindaklanjuti hasil kajian awaldan kertas kerja Femisida, salah satunya adalah mengembangkan kerjasama untukpemilahan data pembunuhan, yang...