Berita Foto: Kunjungan Komnas Perempuan dengan Jaringan Struktur dan Kultur NU dalam Side Event Perempuan Muktamar NU ke-34 TahunBertepatan dengan Hari Ibu pada tanggal 22 Desember 2021, KomnasPerempuan menghadiri pertemuan bersama dengan jaringanstruktur dan kultur NU dalam side event Perempuan Muktamar NU ke-34 tahun dengan tema MengawalPengesahan RUU TPKS dan RUU PPRT.Pertemuan ini bertajuk “Ngopi”...
Urgensi Pengesahan KILO 190 dan Rekomendasi 206 Tentang Kekerasan dan Pelecehan di Dunia KerjaDalam rangka memeringati Hari Buruh Migran 18 desember,Komnas Perempuan menggelar “Pelucuran Kajian Awal Bekerja Degan Taruhan NyawaUrgensi Pengesahan KILO 190 dan Rekomendasi 206 Tentang Kekerasan dan Pelecehandi Dunia Kerja” pada Senin, 20 Desember 2021, mengingat konvensi...
Kertas Rekomendasi Kebijakan Komnas Perempuan tentang Pentingnya Pemerintah Indonesia Meratifikasi Konvensi Internasional Untuk Perlindungan Semua Orang Dari Penghilangan Paksa dan Dampaknya terhadap PerempuanPenghilangan paksa merupakan salah satu kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Isu ini menguat dan menjadi perhatian publik di masa berakhirnya Orde Baru 1998, saat para aktivis pro demokrasi hilang serta peristiwa kerusuhan Mei 1998. Meski...
Dampak Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Perempuan Pekerja Migran IndonesiaDitengah gelombangkrisis kesehatan Pandemi COVID-19, DPR RI mengesahkan Omnibus Law Undang-UndangCipta Kerja menjadi UU No. 11 Tahun 2020. Isu pekerja migranmerupakan salah satu isu yang tiba-tiba muncul dan disahkan dalam UU CiptaKerja sebagai bagian dari kluster...
Siaran Pers Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan Tentang Penundaan Penetapan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sebagai RUU Inisiatif DPR RI 2021 (17 Desember 2021)SiaranPers Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap PerempuanTentang PenundaanPenetapan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sebagai RUU InisiatifDPR RI 2021 Pastikan Penetapan RUU TPKS Sebagai RUU Inisiatif DPR RI 2021 Untuk Mengatasi Darurat Kekerasan...
Memastikan Pelaksanaan Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran IndonesiaMeresponadanya tantangan kebijakan yang berpotensi melemahkan pemenuhan hakkonstitusional dan hak asasi manusia khususnya perempuan Pekerja Migran Indonesia,serta menyambut peringatan hari buruh migran sedunia, Komnas Perempuan padaJumat, 17 Desember 2021 menggelar diskusi publik...
Siaran Pers Komnas Perempuan "Mendorong Badan Musyawarah DPR RI untuk Mengagendakan RUU PPRT dalam Sidang Paripurna DPR RI" (16 Desember 2021)Siaran Pers KomnasPerempuan      Mendorong Badan Musyawarah DPR RI untukMengagendakan RUU PPRT dalam Sidang Paripurna DPR RI Jakarta, 16 Desember 2021 Komnas Perempuan mendorong DPR RI agar RUU Perlindungan Pekerja RumahTangga (RUU PPRT) masuk dalam agenda...
Undangan Peserta “Menyambut Hari Buruh Migran Sedunia: Dialog Temuan Awal Kajian Komnas Perempuan tentang Dampak UU Cipta Kerja terhadap Perempuan Pekerja Migran Indonesia” (17 Desember 2021)No.         : 023/KNAKTP/TPP/XII/2021                                                                      12 Desember 2021  Lampiran : 3 (tiga) dokumenPerihal    : UndanganPeserta “Menyambut...
Undangan Peserta “Menyambut Hari Buruh Migran Sedunia: Diskusi Publik mengenai Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia” (17 Desember 2021)No.         :  023D/KNAKTP/TPP/XII/2021                                                                    12 Desember 2021  Lampiran : 2 (dua) dokumenPerihal    : UndanganPeserta “Menyambut Hari...
Siaran Pers Peluncuran Hasil Kajian Penerapan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di 5 Mitra Wilayah SPPT-PKKTP (15 Desember 2021)Siaran PersKomnas Perempuan  Peluncuran Hasil Kajian Penerapan Peraturan MahkamahAgung RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara PerempuanBerhadapan Dengan Hukum di 5 Mitra Wilayah SPPT-PKKTP Jakarta, 15 Desember 2021 Berdasarkan pemantauan...
Peluncuran Kajian Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 3 Tahun 2017KomnasPerempuan dengan dukungan mitra melakukan kajian mengenai sejauh mana PenerapanPeraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 3 Tahun 2017. Dalam webinar “PeluncuranKajian Penerapan Peraturan MA RI No 3 Tahun 2017” yang diselenggarakan padaRabu, 15 Desember 2021...
Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan di dalam Konteks Konflik di Indonesia 2025-2045Pada Rabu, 15Desember 2021, Komnas Perempuan menggelar “Peluncuran Instrumen TinjauUlang/Revisit Wilayah Pasca Konflik dan Kerangka Peta Jalan” denganmenghadirkan narasumber yakni Samsidar (Pangampu Tinjau Ulang InstrumenBerbasis Wilayah dan Tematik), Azriana (Pengampu Tinjau...
Undangan Peserta "Peluncuran Instrumen Revisit Wilayah Pasca Konflik" (Rabu, 15 Desember 2021)Jakarta, 10 Desember2021Nomor       : 101/KNAKTP/RC/XII/2021Lampiran   : KerangkaAcuan KegiatanHal                 : Undangan Peserta Peluncuran Instrumen Revisit Wilayah Pasca Konflik Yth. Pimpinan Media (Redaksi/Koordinator...
Siaran Pers Tanggapan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Atas Catatan-Catatan Kesimpulan Pengamatan Komite CEDAW Terhadap Laporan CEDAW Pemerintah Republik Indonesia Siklus Ke VIIISiaran PersTanggapan KomisiNasional Anti Kekerasan Terhadap PerempuanAtasCatatan-Catatan Kesimpulan Pengamatan Komite CEDAW TerhadapLaporan CEDAW PemerintahRepublik Indonesia  Siklus Ke VIII Sahkan RUU TPKS, Revisi atau Hapus KebijakanDiskriminatif dan...
Mengembangkan Kerjasama Komnas Perempuan dengan Bareskrim POLRI (13 Desember 2021)Pada Senin 13Desember 2021, Komnas Perempuan, melalui Bidang Resource Center,  melakukanaudiensi dengan Bareskrim POLRI dalam rangka menindaklanjuti hasil kajian awaldan kertas kerja Femisida, salah satunya adalah mengembangkan kerjasama untukpemilahan data pembunuhan, yang...
Menampilkan 1096 sampai 1110 dari 1886 baris

accessibility_new
Menu Aksesibilitas