Kabar Terkini
Panduan Menyusun Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Buruh Migran Indonesia Berperspektif Hak Asasi Manusia dan Keadilan JenderAdanya sistem yang mampu memberi perlindungan bagi buruh migran Indonesia merupakan hal yang diharapkan oleh banyak pihak. Harapan ini terutama dirasakan oleh buruh migran dan anggota keluar...
Peran Institusi Nasional Hak Asasi Manusia Dalam Melindungi Hak Asasi Buruh Migran Tidak Berdokumen dan Buruh Migran PerempuanHak-hak buruh migran tidak berdokumen (BM-TBD) dan buruh migran perempuan yang bekerja di sektor rumah tangga (BMP-PRT) kerap kali tidak diakui dan dilanggar hanya karena mereka tidak memegang seberka...
Mengakui dan Melindungi Buruh Migran Tak Berdokumen dan Buruh Migran Perempuan Pekerja Rumah Tangga.Perlindungan penuh HAM bagi semua buruh migran membutuhkan instrumen hukum yang tepat, yang menjamin perlindungan hak-hak asasi mereka. Prinsip universalitas hak asasi manusia membutuhkan pe...
Membangun Pemahaman Dengan Dialog Budaya Untuk Perlindungan Buruh Migran Indonesia di Timur Tengah: Laporan Interregional Dialogue Antara Aktivis HAM Indonesia dan Timur TengahLaporan situasi kekerasan yang dialami oleh buruh migran Indonesia di Timur Tengah yang terus meningkat semakin menuntut kita untuk melahirkan berbagai inisiatif untuk mengupayakan per...
Modul Pelatihan Untuk Pelatih: Penanganan Kasus-kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Yang Berkeadilan JenderPendidikan dan pelatihan yang kontinyu merupakan salah satu kunci untuk menjaga daya tanggap para penegak hukum terhadap perkembangan-perkembangan mutakhir dalam jenis-jenis kasus yang diakui sebagai...
Menyediakan Layanan Berbasis Komunitas: Prinsip-prinsip Bekerja Dengan Komunitas Untuk Pemulihan Perempuan Korban KekerasanSejak tahun 2000, Komnas Perempuan berupaya mengembangkan sistem layanan bagi perempuan korban kekerasan melalui program Forum Belajar. Forum Belajar merupakan wadah untuk meningkatkan kapasitas pelay...
Hukum Pidana Internasional Dan Perempuan. Sebuah Resource Book Untuk PraktisiSejak tahun 2000, Indonesia telah memiliki peraturan perundangan, yaituUndang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pengadilan HAM ini berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran...
Pelapor Khusus Komnas Perempuan Untuk Aceh: Sebagai Korban Juga Survivor. Laporan Temuan Dokumentasi Kondisi Pemenuhan Hak Asasi Manusia Perempuan Pengungsi AcehDiskriminasi berbasis jender merupakan salah satu modus operandi penyalahgunaan kekuasaan/korupsi, dengan menggunakan sarana paling efektif bentukan budaya patriarki yaitu status perkawinan ...
Menguak Misteri Di Balik Kesakitan Perempuan: Kajian Dampak Kekerasan Terhadap Perempuan Status Kesehatan Perempuan Di Propinsi DKI Jakarta Dan Propinsi DI YogyakartaKekerasan terhadap perempuan dapat berdampak fatal berupa kematian, upaya bunuh diri dan terinfeksi HIV/AIDS. Selain itu, kekerasan terhadap perempuan juga dapat berdampak non fatal seperti gangguan k...
Catahu 2006: KDRT dan Pembatasan Atas Nama Kesusilaan. Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2005 Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan tahun 2005 merupakan upayakelima Komnas Perempuan mengumpulkan data dari berbagai lembaga mitra yangmengangani kasus kekerasan terhadap perempu...
Seri Dokumen Kunci 6. Penyerahan Perkara Kepada Komite CEDAW Untuk Meminta Intervensi Terhadap Kejahatan Berbasis Jender Serta Dampak Jender Dari Peristiwa Pembantaian di Gujarat 2002Seri Dokumen Kunci Komnas Perempuan yang Keenam ini berisi sebuah laporan yang dibuat oleh para pejuang HAM Perempuan di India kepada Komite CEDAW untuk meminta intervensi dalam penanganan kejahatan b...
Migrasi Tanpa Dokumen: Strategi Perempuan Mempertahankan Kehidupan. Studi Kasus Lima Buruh Migran Perempuan Indonesia yang Bekerja di Malaysia.Sempitnya lapangan kerja di Indonesia mendorong jumlah Buruh Migran Indonesia (BMI) /Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke berbagai negara dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Keinginan untuk me...
Penegakan Hukum yang Berkeadilan Jender: Setahun Program Penguatan Penegak HukumHukum bagi perempuan dengan demikian tidak hanya berupa peraturan semata, melainkan menyangkut sebuah sistem hukum meliputi subtansi, struktur, dan kultur hukum. Sistem hukum yang tidak berk...
Mendorong Inisiatif Lokal Menghapuskan Kekerasan Terhadap Perempuan di Era Otonomi DaerahOtonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan pe...
Menampilkan 1861 sampai 1875 dari 1911 baris
ARTIKEL TERKINI
Merawat Ingatan, Menolak Penyangkalan: Reformasi Belum Tuntas Selama...Selasa, 26 Mei 2026Laporan Pemantauan Komnas Perempuan Terhadap Kekerasan Seksual di...Kamis, 21 Mei 2026Informasi Rekrutmen dan Seleksi Eksternal Petugas Keamanan Komisi Nasional...Rabu, 20 Mei 2026Siaran Pers Komnas Perempuan: Korban Adalah Fokus Utama dalam Penanganan...Rabu, 20 Mei 2026Exit Meeting Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Komnas HAM TA 2025Selasa, 19 Mei 2026ARTIKEL TERPOPULER
CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci (5 Maret 2021)Jumat, 5 Maret 2021Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Peluncuran CATAHU 2023 Komnas...Rabu, 8 Maret 202315 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah PengenalanSenin, 21 April 2014Menemukenali Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Jumat, 22 Mei 2020Pengabaian Hak Reproduksi dan Seksual: Ancaman bagi Keselamatan dan Hak...Rabu, 23 Oktober 2019