Kabar Terkini
Keputusan Sidang Komisi Paripurna II Nomor 002/SKP/II/2022 Tentang Penyikapan Komnas Perempuan Atas Rekomendasi Surat Keputusan Korban Pelanggaran HAM Masa LaluSidang Komisi Paripurna II memutuskan Komnas Perempuan menerbitkan SuratRekomendasi yang ditujukan kepada Komnas HAM dan LPSK tentang penerbitan SuratKeputusan Korban Pelanggaran HAM Masa Lalu. Draf Surat Rekomendasi akan dibuatoleh Subkom Parmas.
Keputusan Sidang Komisi Paripurna I Nomor 001/SKP/I/2022 Tentang Posisi Komnas Perempuan Dalam Tim Surpres RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)Sidang Komisi Paripurna I memutuskan:Posisi Komnas Perempuan tidak masuk ke dalam Tim Surpres RUU TPKS.Komnas Perempuan memperkuat lobi ke Pemerintah tentangPemantauan dan Pengawasan RUU TPKS sebagai mandat Komnas Perempuan.
Keputusan Sidang Komisi Paripurna IX Nomor 009/SKP/IX/2021 Tentang Solidaritas InternasionalSidang Komisi Paripurna IX memutuskan:Tim Advokasi Internasional akan mengembangkan kertas kerja strategi solidaritas internasional dalam merespons isu-isu global yang genting dan mempengaruhi pemenuhan hak perempuan baik di negara tersebut maupun di Indonesia.Penyusunan kertas kerja...
Keputusan Sidang Komisi Paripurna IX Nomor 009/SKP/IX/2021 Tentang Dimensi Kekerasan terhadap Perempuan Terkait Penghilangan PaksaSidang Komisi Paripurna IX memutuskan:Komnas Perempuan akan memberikan rekomendasi kebijakan dukungan ratifikasi Konvensi Penghilangan Paksa dengan perspektif gender dan berbasis pengalaman perempuan korban langsung maupun tidak langsung tindak penghilangan paksa dan pendamping komunitas...
Keputusan Sidang Komisi Paripurna IX Nomor 009/SKP/IX/2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE)Sidang Komisi Paripurna IX memutuskan:Menindaklanjuti Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremismu Berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme (RAN PE) dengan mengintegrasikan ke dalam kerja pendokumentasian, pemantauan,...
Keputusan Sidang Komisi Paripurna IX Nomor 009/SKP/IX/2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM) Tahun 2021-2025Sidang Komisi Paripurna IX memutuskan:Menindaklanjuti Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM) Tahun 2021 – 2025 dengan mengintegrasikan ke dalam kerja pendokumentasian, pemantauan, kajian, dan merekomendasikan kebijakan untuk...
Keputusan Sidang Komisi Paripurna IV Nomor 007/SKP/VII/2021 Tentang Penyikapan BahaiSidang Komisi Paripurna VIII memutuskan bahwa:Komnas Perempuan akan menyurati Menteri Agama RI untuk menyatakan apresiasi dan meminta dukungan untuk advokasi administrasi kependudukan komunitas Baha’i dan komunitas minoritas agama lainnya.Komnas Perempuan akan melakukan audiensi dengan...
SURAT KEPUTUSAN PARIPURNA NO : 004/SKP/IV/2021KEPUTUSAN V : RENCANA AKSI NASIONAL P3AKS (PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL)Sidang Komisi Paripurna IV tahun 2021 menyetujui dan menetapkan tim RAN P3AKS serta program kerja Komnas Perempuan dalam RAN P3AKS Penetapan Tim RAN P3AKS Komnas Perempuan merujuk pada surat Permenko PMK Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kelompok Kerja Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan...
Keputusan Sidang Komisi Paripurna IV Nomor 004/SKP/IV/2021 Tentang Case ConferenceMenyadari tingginya kepercayaan para korban pada Komnas Perempuan yang membutuhkan penyikapan lebih cepat, Sidang Komisi Paripurna April 2021 memutuskan mekanisme Case Conference sebagai salah satu ruang pembahasan untuk penyikapaan bersama  yang wajib dihadiri oleh seluruh Anggota...
Keputusan Sidang Komisi Paripurna IV Nomor 004/SKP/IV/2021 Tentang Perpindahan Koordinasi dari Whatsapp Group Paripurna ke Aplikasi Signal GroupKomnas Perempuan memberi perhatian khusus pada perlindungan data-data terkait pengaduan kasus pada Komnas Perempuan sehingga Sidang Komisi paripurna memutuskan untuk menggunakan aplikasi signal group sebagai platform digital yang memiliki risiko rendah terhadap kebocoran data korban...
Keputusan Sidang Komisi Paripurna IV Nomor 004/SKP/IV/2021 Tentang Kampanye RUU Penghapusan Kekerasan SeksualSidang Komisi Paripurna memutuskan, sebagai lembaga HAM yang independen Komnas Perempuan melakukan kolaborasi untuk kepentingan Kampanye RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dengan melibatkan para anggota legislatif secara bergantian, tanpa preferensi pada partai politik tertentu.
Keputusan Sidang Komisi Paripurna IV Nomor 004/SKP/IV/2021 Tentang Strategi Mengawal Beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU) yang Masuk Prolegnas Prioritas 2021Dalam melaksanakan mandatnya sebagai LNHAM yang memberikan masukan pada pihak legislatif maka pada keputusan 4 Sidang Komisi Paripurna, Komnas Perempuan memberikan masukan kebijakan terhadap15 RUU dalam daftar prioritas Prolegnas serta 2 RUU carry over 2021.Daftar RUU ProlegnasUnit...
Keputusan Sidang Komisi Paripurna IV Nomor 004/SKP/IV/2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Konflik Sosial (P3AKS)Sejalan dengan salah satu Isu Prioritas Komnas Perempuan yaitu konflik dan bencana, serta merespons Rencana Aksi Nasional Perlindungan perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Konflik Sosial (RAN P3AKS), Komnas Perempuan memutuskan dan menetapkan Tim RAN P3AKS sebagai berikut:Ketua:Â Andy...
Rangkuman Keputusan dan Kesepakatan Sidang Komisi Paripurna III Komnas Perempuan (9-10 Maret 2021)RANGKUMANKEPUTUSAN DAN KESEPAKATANSIDANGKOMISI PARIPURNA IIIKOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN9 – 10 MARET2021No.: 003/SKP/III/2021   KEPUTUSAN I:PENYIKAPAN KOMNAS PEREMPUAN MENGENAI SKB YANG ADA (KONTEKS IRISAN KEARIFANLOKAL INDONESIA, PEMAHAMAN AGAMA...
Keputusan Sidang Komisi Paripurna II Nomor 002/SKP/II/2021 Tentang Keterlibatan Perempuan dalam Lembaga Strategis dan Kontribusi dalam Pencegahan Kekerasan terhadap PerempuanPemenuhan hak kepemimpinan perempuan dalam politik sangat penting. Karena itu Komnas Perempuan memandang penting untuk melakukan advokasi terkait keterlibatan Perempuan dalam Lembaga Strategis yang berkontribusi dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan. Berikut keputusan SKP Februari...
Menampilkan 31 sampai 45 dari 72 baris
ARTIKEL TERKINI
Panduan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Dunia Kerja2 jam yang laluSiaran Pers Bersama 6 LNHAM tentang Laporan Pencarian Fakta Pelanggaran...Kamis, 23 April 2026Pernyataan Sikap Komnas Perempuan Merespons Putusan Niet Ontvankelijke...Kamis, 23 April 2026Komnas Perempuan Terima Apresiasi dari Bappenas dan UNFPA atas Kontribusi...Rabu, 22 April 2026Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Pengesahan UU Perlindungan Pekerja...Rabu, 22 April 2026ARTIKEL TERPOPULER
CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci (5 Maret 2021)Jumat, 5 Maret 2021Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Peluncuran CATAHU 2023 Komnas...Rabu, 8 Maret 202315 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah PengenalanSenin, 21 April 2014Menemukenali Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Jumat, 22 Mei 2020Pengabaian Hak Reproduksi dan Seksual: Ancaman bagi Keselamatan dan Hak...Rabu, 23 Oktober 2019location_on
Jl. Latuharhary No.4B 1, RT.1/RW.4, Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310
call
Nomor Telpon/Fax
+62-21-3903963
+62-21-3903922 (Fax)
mail
Surat Elektronik
public
Ikuti Kami
lan
Sitemap
privacy_tip
Disclaimer
Semua materi didalam website komnasperempuan.go.id diperuntukan bagi kepentingan HAM khususnya dalam Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia
Copyright © 2023. Komnas Perempuan
