Keputusan Sidang Komisi Paripurna II Nomor 002/SKP/II/2021 Tentang Kajian Tentang Definisi PerempuanPenggunaan dan pilihan bahasa berdampak pada pemajuan hak perempuan. Kata yang digunakan oleh masyarakat yang mengacu pada KBBI kerap kali juga masih bias gender. Karena itu Sidang Komisi Paripurna memutuskan melakukan kajian tentang Definisi Perempuan dengan membuat surat rekomendasi...
Keputusan Sidang Komisi Paripurna II Nomor 002/SKP/II/2021 Tentang Advokasi RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT)Salah satu upaya untuk mengawal dan mengadvokasi pengesahan RUU PPRT, Komnas Perempuan membentuk tim yang terdiri dari Theresia Iswarini, Satyawanti Mashudi, Alimatul Qibtiyah, Veryanto Sitohang dan Maria Ulfah Anshor. Dengan juga membuka ruang bagi Komisioner lainnya untuk turut...
Keputusan Sidang Komisi Paripurna II Nomor 002/SKP/II/2021 Tentang Advokasi Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS)Dalam rangka mengadvokasi RUU PKS untuk segera disahkan, Komnas Perempuan membuat keputusan sebagai berikut:Komnas Perempuan menunjuk Andy Yentriyani dan Dewi Kanti untuk melakukan pendekatan kepada Pimpinan DPR RI.Melakukan pendekatan pada semua fraksi untuk melakukan FGD dengan Komnas...
Keputusan Sidang Komisi Paripurna I Nomor 001/SKP/I/2020 Tentang Pembagian Tugas/Kerja Masa TransisiSidang Komisi Paripurna memutuskan tentang pembagian tugas di masa transisi sebagai berikut: No.Subkom/Gugus Kerja (GK)PJ Komisioner1Subkom PemantauanMariana Amiruddin, Tiasri Wiandani, Rainy M. Hutabarat, Dewi Kanti, Bahrul Fuad, Veryanto Sitohang, Siti Aminah Tardi2Subkom...
Keputusan Sidang Komisi Paripurna X Nomor 010/SKP/X/2020 Tentang Advokasi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB)Sidang Komisi Paripurna memutuskan tentang Advokasi KBB dilakukan  sebagai  bagian  dari  advokasi  revisi  UU  KUHP  dan  secara terfokus  pada  UU  lain  yang  relevan  termasuk  revisi  UU  Kejaksaan. Advokasi ini dikawal   oleh   Gugus Kerja...
Keputusan Sidang Komisi Paripurna X Nomor 010/SKP/X/2020 tentang RUU Ketahanan Keluarga (RUU KK)Keputusan Sidang Komisi Paripurna bahwa bahwa   RUU   Ketahanan Keluarga (RUU KK) tidak dibutuhkan. DPR perlu berfokus pada perumusan payung hukum yang lebih mendesak. Posisi Komnas Perempuan terhadap RUU KK bersifat kritis dan karenanya dibentuk Tim untuk...
Keputusan Sidang Komisi Paripurna X Nomor 010/SKP/X/2020 Tentang Fungsi MediasiSidang Komisi Paripurna mengidentifikasi   bahwa   kata   mediasi di dalam usulan penambahan  tugas  mediasi  yang  disampaikan oleh KemenPAN-RB pada perubahan Perpres 65 Tahun 2005 adalah terikat dengan pengertian mediasi yang mengacu pada Perma 1 Tahun 2016. Sidang...
Keputusan Sidang Komisi Paripurna VI Nomor 006/SKP/VI/2020 Tentang Pemilihan Pimpinan Definitif dan Ketua serta Anggota Subkomisi/Unit Sederajat Komnas PerempuanSidang Komisi Paripurna tentang Pemilihan Pimpinan Definitif dan Ketua Serta Anggota Subkomisi/Unit Sederajat Komnas Perempuan menetapkan hasil pemilihan, yakni: 1.    Pimpinan Komnas Perempuan terdiri dari: Ketua              : ANDY YENTRIYANI Wakil Ketua   :...
Keputusan Sidang Komisi Paripurna VI Nomor 006/SKP/VI/2020 Tentang Kajian Covid-19Keputusan tentang Kajian COVID-19 bahwa Tim Kajian akan memberikan perhatian khusus dalam pendalaman dengan ahli untuk menguatkan kajian:karakter khas pola kekerasan terhadap perempuan dan dampak kebijakan di masa Covid 19,disabilitas dan kelompok rentan/kelompok khusus...
Keputusan Sidang Komisi Paripurna VI Nomor 006/SKP/VI/2020 Tentang Tim Perempuan PekerjaKeputusan Sidang Komisi Paripurna bahwa Tim Perempuan Pekerja menjadi Unit Kerja Khusus yang berdiri mandiri yang dipimpin oleh satu orang Komisioner dengan paling banyak dua anggota dan didukung Badan Pekerja setingkat Koordinator serta kelengkapan lain dari tim didiskusikan dan...
Keputusan Sidang Komisi Paripurna VI Nomor 006/SKP/VI/2020 Tentang Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (MINERBA)Keputusan  Sidang Komisi Paripurna tentang Undang-Undang Mineral dan Batu Bara bahwa Komnas Perempuan membuat  penyikapan  publik  mengenai  UU  Minerba  yang dikaitkan  dengan  UU  Omnibus  Law  terkait  isu  lingkungan  hidup yang berbasis hasil...
Keputusan Sidang Komisi Paripurna VI Nomor 006/SKP/VI/2020 Tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan SeksualKeputusan Sidang Komisi Paripurna tentang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual bahwa: Hasil pemantauan Komnas  Perempuan menunjukkan  Kekerasan  Seksual memiliki  karakter  yang  khas  berbasis  gender  sehingga  menimbulkan  kerentanan...
Keputusan Sidang Komisi Paripurna VI Nomor 006/SKP/VI/2020 tentang Tindak Lanjut Kerja Sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)Sidang Komisi Paripurna menyepakati tindaklanjut kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dalam program HERSTORY dengan terlebih dahulu melakukan refleksi pada proses dan kedayagunaan, serta mendiskusikan bersama topik yang akan dibahas.
Keputusan Sidang Komisi Paripurna IV Nomor 004/SKP/IV/2020 Tentang Penyikapan Terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS)Keputusan I SKP April 2020 Memutuskan Komisi paripurna memberikan perhatian khusus pada RUU PKS dengan melakukan pertemuan bersama para ahli hukum, serta keputusan Penunjukan Tim yang mengawal advokasi RUU PKS yang terdiri dari Tim Substansi, Tim Lobby dan Tim Kampanye. Selain RUU PKS,...
Keputusan Sidang Komisi Paripurna II Nomor 002/SKP/II/2020 Tentang Pemulangan WNI yang Terlibat ISISKomnas Perempuan pada Sidang Komisi Paripurna II di bulan Februari 2020 membahas isu pemulangan WNI yang terlibat ISIS menyikapi pro dan kontra masyarakat terkait pemulangan ini. Melalui Keputusan XI, Komnas Perempuan memutuskan bahwa penyikapan Komnas Perempuan akan disusun dalam...
Menampilkan 46 sampai 60 dari 72 baris

location_on
Jl. Latuharhary No.4B 1, RT.1/RW.4, Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310
call
Nomor Telpon/Fax
+62-21-3903963
+62-21-3903922 (Fax)
mail
Surat Elektronik
public
Ikuti Kami
privacy_tip
Disclaimer
Semua materi didalam website komnasperempuan.go.id diperuntukan bagi kepentingan HAM khususnya dalam Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia
Copyright © 2023. Komnas Perempuan
accessibility_new
Menu Aksesibilitas