Kabar Terkini
Resolusi Agama LeluhurMasyarakat Adat dari berbagai wilayah di Indonesia berkumpul dalam Dialog Budaya Komunitas Adat yang diselenggarakan pada tanggal 20 April 2012, di Tobelo, Halmahera Utara. Kami adalah para pelaku a...
Napak Reformasi Tragedi Mei 1998Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan(Komnas Perempuan) mengagas NAPAK REFORMASI, sebuah prosesmerawat ingatan publik atas peristiwa pelanggaran HAM yang terjadimelalui kunjungan pad...
Layanan Terpadu : Pengalaman Korban Mengakses Lembaga Layanan. Hasil Pemantauan Akses Perempuan Korban Terhadap Layanan Terpadu di Provinsi Kepulauan Riau, Jawa Timur dan Maluku.Buku hasil Pemantauan ini mencoba memotret akses kepada lembaga pengadalayanan dari perspektif korban, sebagai modalitas untuk membangun perlindungankorban. Karena Komisi Nasional Anti Kekerasan t...
Catahu 2012: Stagnansi Sistem Hukum, Menggantung Asa Perempuan Korban. Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2011Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2011 memuat informasi data kasuskekerasan terhadap perempuan yang ditangani oleh 393 (299 pengembalian kuesioner, 94publikasi di situs online) lemba...
Laporan Tiga Lembaga HAM Nasional Republik Indonesia Dalam Sidang HAM 2011Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyampaikan laporan untuk Sidang HAM pertama tahun 2011. Komnas Perempuan...
Modul Pelatihan: Menumbuhkan Sensitivitas Hak Asasi Manusia dan Gender Bagi Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Lingkungan Peradilan UmumSelama ini APH (Aparat Penegak Hukum) dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan (KtP) lebih mengutamakan perlindungan pelaku dibandingkan dengan korban. Padahal banyak sekali...
Kumpulan Kebijakan Terkait Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Berperspektif Hak Asasi Manusia dan GenderPemahaman SPPT–PKKTP ini penting bagi seluruh aparat penegakhukum khususnya di kalangan peradilan umum, karena SPPT-PKKTPini dibangun dengan perspektif HAM dan Gender terutama untukmemberikan pe...
Laporan Independen Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Kepada Komite CEDAW: Pelaksanaan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan di Indonesia Tahun 2007 - 2011Laporan ini disusun oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (KomnasPerempuan), sebuah lembaga negara yang independen untuk penegakan hak asasiperempuan Indonesia. Komnas Perempuan d...
Sistem Penerimaan Pengaduan Komnas PerempuanSetiap tindakan berdasarkan pembedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman per...
Catahu 2011: Teror dan Kekerasan Terhadap Perempuan, Hilangnya Kendali Negara. Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2010 Komnas Perempuan pada tahun ini juga mencatat sejumlah kasus kekerasan terhadap perempuan atasnama agama dan moralitas. Secara khusus, pemantauan terhadap Perda (peraturan daerah) diskriminatifyan...
Pengetahuan Dari Perempuan: Prosiding Konferensi I Tentang Hukum dan PenghukumanKonferensi tentang Hukum dan Penghukuman mencoba menggali upaya-upaya yang dilakukan berbagai kalangan—dunia akademis maupun aktivis di lapangan untuk meletakkan dasar-dasar pemahaman hukum yang berke...
Laporan Tahunan Kepada Presiden Republik Indonesia Oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2010Laporan Komnas Perempuan Tahun 2010 ini merupakan laporan pertama kinerja Komisioner Periode 2010-2014. Prinsip kerja Komnas Perempuan sebagai Lembaga Nasional HAM (National Human Rights Institution),...
Laporan Pemantauan HAM Pekerja Migran & Mekanisme Penanganan Korban Pelanggaran HAMSepanjang 30 tahun sejarah migrasi pekerja Indonesia, kondisi dan posisi pekerja migran masih memprihatinkan. Persoalan yang dihadapi sangat kompleks. Hampir dalam tiap tahapan migrasi ; mas...
Pemantauan Akses Perempuan Pada Keadilan. Mekanisme Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Formal dan Non FormalPenanganan formal lewat pengadilan yang disediakan negara merujuk pada sejulah Undang-Undang sebagai Landasan Hukum dalam melakukan tuntutan terhadap piahk-pihak terkait, dalam pengalaman kebanyakan p...
Menampilkan 1861 sampai 1875 dari 1965 baris
ARTIKEL TERKINI
Membangun Pemberitaan Berperspektif GenderSelasa, 4 Agustus 2026Komnas Perempuan Perkuat Pemantauan Hak Perempuan LansiaJumat, 31 Juli 2026Komnas Perempuan Perkuat Respons Kekerasan di Tanah PapuaSelasa, 28 Juli 2026Amicus Curiae Komnas Perempuan dalam Perkara Nomor 10/G/2026/PTUN.SRG di...Senin, 27 Juli 2026Mantapkan Rencana Pendataan Nasional Femisida, Komnas Perempuan Tawarkan...Jumat, 24 Juli 2026ARTIKEL TERPOPULER
CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci (5 Maret 2021)Jumat, 5 Maret 2021Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Peluncuran CATAHU 2023 Komnas...Rabu, 8 Maret 202315 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah PengenalanSenin, 21 April 2014Menemukenali Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Jumat, 22 Mei 2020Tentang Kasus Kekerasan Seksual terhadap 13 Santriwati dan Pidana Mati...Senin, 18 April 2022