Kabar Terkini
Format Pendokumentasian Kondisi Pemenuhan HAM Perempuan di Pengungsian Pengungsian identik dengan musibah, baik karena bencana alam maupun karena persoalan sosial politik yangsering disebut bencana sosial atau bencana karena ulah manusia. Dari sudut pandang dan fakta y...
Panduan Pemantauan Kebijakan Daerah Dengan Perspektif HAM & Keadilan GenderJaminan pemenuhan hak asasi manusia, termasuk hak-hak perempuan, secara normatif dapat dijumpai dalam konstitusi hasil amandemen keempat dan berbagai produk perundang-undangan turunanny...
Catahu 2007 : Di Rumah, Pengungsian Dan Peradilan : KTP Dari Wilayah Ke Wilayah.Catatan KTP Tahun 2006Dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2007 berdasarkan data kekerasan terhadap perempuan tahun 2006, sebanyak 22.512 kasus kekerasan terhadap perempuan (KTP) ditangani oleh 258 lembaga di 32 propinsi...
Laporan Pelapor Khusus Untuk Aceh: Pengalaman Perempuan Aceh Mencari dan Meniti Keadilan Dari Masa Ke Masa Bagi perempuan korban, pengungkapan kebenaran dan proses peradilan yang independen, transparan dan bermartabat adalah pondasi keadilan. Perempuan korban harus memperoleh jaminan perlindungan untuk dap...
Panduan Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap PerempuanBuku Pedoman ini merupakan hamparan pengalaman lembaga mitra tersebut dan menjadi pembelajaran yang kemudian dituangkan dalam bentuk langkah-Iangkah yang dapat dijadikan referensi untuk ...
Advokasi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Pengalaman Forum Belajar Bersama Komnas PerempuanSelama ini banyak lembaga yang telah bekerja untuk mengadvokasi perempuan korban kekerasan dengan berbagai cara dan pendekatan. Namun tidak jarang dalam perjalanannya mengalami berbagai...
Panduan Menyusun Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Buruh Migran Indonesia Berperspektif Hak Asasi Manusia dan Keadilan JenderAdanya sistem yang mampu memberi perlindungan bagi buruh migran Indonesia merupakan hal yang diharapkan oleh banyak pihak. Harapan ini terutama dirasakan oleh buruh migran dan anggota keluar...
Peran Institusi Nasional Hak Asasi Manusia Dalam Melindungi Hak Asasi Buruh Migran Tidak Berdokumen dan Buruh Migran PerempuanHak-hak buruh migran tidak berdokumen (BM-TBD) dan buruh migran perempuan yang bekerja di sektor rumah tangga (BMP-PRT) kerap kali tidak diakui dan dilanggar hanya karena mereka tidak memegang seberka...
Mengakui dan Melindungi Buruh Migran Tak Berdokumen dan Buruh Migran Perempuan Pekerja Rumah Tangga.Perlindungan penuh HAM bagi semua buruh migran membutuhkan instrumen hukum yang tepat, yang menjamin perlindungan hak-hak asasi mereka. Prinsip universalitas hak asasi manusia membutuhkan pe...
Membangun Pemahaman Dengan Dialog Budaya Untuk Perlindungan Buruh Migran Indonesia di Timur Tengah: Laporan Interregional Dialogue Antara Aktivis HAM Indonesia dan Timur TengahLaporan situasi kekerasan yang dialami oleh buruh migran Indonesia di Timur Tengah yang terus meningkat semakin menuntut kita untuk melahirkan berbagai inisiatif untuk mengupayakan per...
Modul Pelatihan Untuk Pelatih: Penanganan Kasus-kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Yang Berkeadilan JenderPendidikan dan pelatihan yang kontinyu merupakan salah satu kunci untuk menjaga daya tanggap para penegak hukum terhadap perkembangan-perkembangan mutakhir dalam jenis-jenis kasus yang diakui sebagai...
Menyediakan Layanan Berbasis Komunitas: Prinsip-prinsip Bekerja Dengan Komunitas Untuk Pemulihan Perempuan Korban KekerasanSejak tahun 2000, Komnas Perempuan berupaya mengembangkan sistem layanan bagi perempuan korban kekerasan melalui program Forum Belajar. Forum Belajar merupakan wadah untuk meningkatkan kapasitas pelay...
Hukum Pidana Internasional Dan Perempuan. Sebuah Resource Book Untuk PraktisiSejak tahun 2000, Indonesia telah memiliki peraturan perundangan, yaituUndang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pengadilan HAM ini berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran...
Pelapor Khusus Komnas Perempuan Untuk Aceh: Sebagai Korban Juga Survivor. Laporan Temuan Dokumentasi Kondisi Pemenuhan Hak Asasi Manusia Perempuan Pengungsi AcehDiskriminasi berbasis jender merupakan salah satu modus operandi penyalahgunaan kekuasaan/korupsi, dengan menggunakan sarana paling efektif bentukan budaya patriarki yaitu status perkawinan ...
Menampilkan 1861 sampai 1875 dari 1917 baris
ARTIKEL TERKINI
Amicus Curiae Komnas Perempuan dalam Perkara Nomor 34/PUU-XXIV/2026...15 jam yang laluSiaran Pers Komnas Perempuan Memperingati Hari Kelahiran Pancasila 2026Selasa, 2 Juni 2026Merawat Ingatan, Menolak Penyangkalan: Reformasi Belum Tuntas Selama...Selasa, 26 Mei 2026Laporan Pemantauan Komnas Perempuan Terhadap Kekerasan Seksual di...Kamis, 21 Mei 2026Komnas Perempuan Sampaikan Pemetaan Rekomendasi CO CMW kepada K/L untuk...Kamis, 21 Mei 2026ARTIKEL TERPOPULER
CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci (5 Maret 2021)Jumat, 5 Maret 2021Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Peluncuran CATAHU 2023 Komnas...3 tahun yang lalu15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah PengenalanSenin, 21 April 2014Menemukenali Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Jumat, 22 Mei 2020Tentang Kasus Kekerasan Seksual terhadap 13 Santriwati dan Pidana Mati...Senin, 18 April 2022